Padahal bangsa ini terkenal dengan keramah tamahannya..
Tpi bahasa yg dipake saat kepentingannya terganggu adalah TEROR..
Seketika ramahnya hilang..
Ini jelas bukan bahasa rakyat biasa..
Lampu merah tol bekasi barat dari arah jakarta terlalu cepat, sehingga selalu buat macet apalagi jam kerja, tolong pak diatur lagi karena lalulintas dari arah tol itu yg terpadat
#pemdakotabekasi#polreskotabekasi
Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022:
Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 Tr.
UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik.
Sejak awal saya yakin bahwa RUU Kesehatan ini pasti akan disahkan. Jangankan nakes yg demonya 'gitu2 doang', aksi buruh saja yg jatuh korban kekerasan ga bisa menahan pengesahan RUU Cilaka.
Ini bukan soal hasil; ini tentang saya yg bisa dgn rendah hati berkata: "Saksikan ya Allah, saya sudah lakukan semua yang saya bisa."
https://t.co/h08fYCtQG0
Sebuah Persimpangan Bagi “Pemain”
Tabayyun Yang Tak Perlu
Narasi Menkes dan Jajarannya makin aneh sekaligus menambah khasanah kisah lucu di negeri ini.
Saat di depan Komisi IX DPR mengeluhkan peran pemerintah yang terbatas dalam mengatur dokter, bak pasien logorhe menceritakan kewenangan IDI yang terlalu besar.
IDI dinilai terlalu memonopoli dunia kesehatan nasional dari hulu hingga hilir dan dilindungi undang-undang.
RUU Kesehatan diharapkan bisa mengembalikan tugas itu ke negara. (Kompas, 27 Maret 2023). Padahal jelas kewenangan IDI tidak sebesar yang beliau sampaikan.
Aneh juga bila kegagalan pemerintah dalam mengelola kesehatan ditimpakan pada IDI sebagai kambing hitam.
Menkes menyebut RUU Kesehatan sulit diterima “pemain��, membuat berbagai penafsiran liar akan makna “pemain”.
Bisa jadi kontra RUU Kesehatan hanyalah sebuah gerakan berbayar, mungkin IDI dan petinggi 5 OP lainnya dianggap mempunyai kemampuan membayar influencer dan buzzer sebagaimana mereka biasa lakukan.
Peserta demo yang jumlah nya ribuan dari berbagai daerah termasuk tokoh-tokoh senior hingga Profesor secara otomatis dianggap “pemain” bayaran.
Sungguh pernyataan tak berdasar yang tak pantas keluar dari mulut seorang berpendidikan sekaligus pejabat negara.
"Saya mengimbau para pihak membaca draft RUU dan tabayun, tidak langsung termakan hoax via WA Group," kata dr. Mohammad Syahril dalam keterangan tertulis, (Rabu, 28/6/2023).
"Banyak informasi-informasi yang menyesatkan yang diembuskan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan menghasut publik dan menggagalkan RUU Kesehatan yang sebenarnya ditujukan agar masyarakat luas mendapatkan akses ke dokter dengan mudah, mendapatkan obat dengan murah, dan mengakses fasilitas pelayan kesehatan yang lengkap dan baik," sambungnya.
Kata “HOAX” kemudian diikuti perintah TABAYUN menggambarkan tuduhan bahwa Pemerintah berada di pihak yang benar dan para penentang RUU hanyalah mereka yang termakan HOAX.
Kenyataannya HOAX terbesar adalah RUU sendiri yang munculnya bagai siluman, buru-buru tanpa urgensi yang jelas.
Pandemi dijadikan alasan perlunya UU yang lebih baik tapi bagaimana mungkin tanpa melibatkan segenap komponen bangsa termasuk profesi kedokteran dan kesehatan.
Memunculkan berbagai isu terkait praktek kedokteran, tanpa “tabayun” menkes membuat narasi sederhana tapi menyesatkan opini publik.
Mindset kita digiring untuk mengatasi masalah kesehatan secara pragmatis, isu kurangnya dokter spesialis hingga perlunya dokter dan rumah sakit asing.
Mengalihkan kegagalan negara kepada organisasi profesi sekaligus menutupi berbagai proyek tersembunyi selama pandemi.
Dokter dan tenaga kesehatan beserta organisasi profesinya sudah tak lagi diperlukan kecuali nantinya menjadi pion dalam Industrialisasi Kesehatan.
Beralasan RUU Kesehatan adalah inisiatif DPR padahal jelas bahwa RUU ini adalah sebuah pemufakatan jahat untuk memudahkan kapitalisme serta liberalisme global menguasai kesehatan.
Berbagai bukti di depan mata terang benderang anehnya tidak membuat pihak pro RUU tersadar bahwa mereka selama ini tertipu HOAX bernama RUU Kesehatan Omnibuslaw.
Kalaupun masih ada celah perbedaan pandangan bukan untuk hal yang esensi, tak perlu ada tabayun untuk sesuatu kebohongan yang tampak jelas dipertontonkan.
Munculnya para influencer teman menkes yang menjadi jubir dadakan berteriak-teriak PRO RUU bagai cheerleader yang tak paham dengan permainan yang sedang terjadi.
Wajar kalau kemudian militansinya hanya sekedar dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian agar kita tidak fokus berjuang.
Kegagalan mencapai target RPJMN Kesehatan tahun 2024 karena Menkes sengaja tidak mengikuti guideline Program Kesehatan Pak Jokowi, disibukkan dengan Transformasi 6 Pilar dan RUU Kesehatan Omnibuslawnya (RUU OBL).
Antara RPJMN Kesehatan, Transformasi Kesehatan dan RUU OBL tidak seiring sejalan, kalaupun diperlukan lompatan untuk mengatasi target yang tidak tercapai sebenarnya tidak membutuhkan RUU baru.
Konsentrasi dan fokus Kemenkes pada program yang sudah ada sebelumnya justru gagal.
Timbulnya wabah dan peningkatan kasus berbagai penyakit infeksi seperti Difteri, Antrax,Rabies, kusta hingga TB tidak pernah terungkap ke publik.
Bagi kita yang telah tersadar dan menggunakan akal sehat tetaplah istiqomah di jalan kebenaran walaupun banyak persimpangan yang menyesatkan dalam perjuangan ini.
Kalaupun ada yang mengatakan kita sekedar pemain maka biarlah hati nurani yang menunggangi, kalau aksi kita berbayar biarlah ALLAH yang melunasi.
Tak akan ada usai perjuangan walaupun segenap pemuka negeri berkomplot mengesahkan RUU Kesehatan.
Perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia selama engkau melibatkan ALLAH dalam segala urusanmu.
“Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu temasuk orang-orang yang meragu”. (QS. Yunus : 94)
Agung Sapta Adi - Dokter Indonesia Bersatu @agungsaptaadi @perkumpulan_DIB
#TolakRUUKesehatan
#TolakRUUKesehatan
https://t.co/Fj0TLA85WI
Walau sdh pada bosan kali yaaa, saya ulang aja lagi sebuah utas ttg kenapa sy dan kami mempertanyakan RUU Kesehatan Omnibus ini... sebuah utas
1. Proses dari awal yg seakan ada keanehan, didahului beredar draft naskah akademik RUU Kesehatan Omnibus, para pimpinan organisasi profesi waktu itu coba mengkomfirmasi ttg naskah akademik yg beredar pada pihak2 yg terkait dg proses penyusunan RUU Kesehatan Omnibus law ini, tak satupun yg mengakui sdh membuat naskah akdemik, kemudian diikuti muncul nya agenda sidang di web DPR RI bahwa RUU Kesehatan Omnibus masuk prolegnas...
" ... kita tidak memperjuangkan perut kita... setuju...???... yang kita perjuangkan adalah kedaulatan kesehatan Indonesia... setuju...??
Putihkan gedung DPR RI 5 Juni 2023
#StopPembahasanRUUKesehatan
Organisasi ABAL2 yg tiba2 ada malah didengarkan
Organisasi resmi yg jelas kerja nya dan terbukti malah diabaikan
Ada apa menkes??
#RUUKesehatan#StopPembahasanRUUKesehatan