I.Ardhianto

Pengguna twitter kambuhan. Working class anthropologist.

[I.Ardhianto @dhockto]

Kerja antropologi itu ya kritik budaya..jadi kalo buku, penelitian, dan ucapan-ucapannya melanggengkan hal-hal yang udah afkir, mengabaikan kemerdekaan manusia untuk menciptakan kebudayaan baru, dan menghentikan imajinasi sosial alternatif, periksa kembali posisi politiknya.

[Indonesia Corruption Watch @antikorupsi]

Respons ICW atas Pencopotan dan Penahanan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Rekan-rekan jurnalis berikut respons ICW:

1. Pencopotan dan penahanan kepala BGN merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen.

2. Aparat penegak hukum harus menelusuri dugaan penyimpangan lain dalam proyek MBG. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang dan jasa.

3. Aparat penegak hukum harus menelusuri para pihak yang patut diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran proyek MBG, tidak boleh hanya berhenti pada Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN.

4. Pemerintah harus membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka untuk pengawasan publik dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.

5. Pemerintah dan seluruh pihak harus menjamin tidak ada intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

6. Pencopotan Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Mencopot Kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG. Keputusan itu justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG.

7. MBG perlu dihentikan. Pemerintah harus menghentikan program MBG dibarengi dengan pembubaran BGN. Setelah itu, anggaran MBG harus segera dialokasikan ke kebijakan lain yang lebih bermanfaat bagi publik.

Demikian disampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Indonesia Corruption Watch (ICW)
3 Juni 2025

#KorupsiBGN

[I.Ardhianto @dhockto]

Selain korup, amatir, ini pemerintahan juga pengecut.

[Pope Leo XIV @Pontifex]

Humanity, created by God in all its grandeur, is today facing a pivotal choice: either to construct a new Tower of Babel or to build the city in which God and humanity dwell together. In Jesus Christ, this humanity in its grandeur becomes the Way, the Truth and the Life, opening the path for each of us to grow toward fullness. #MagnificaHumanitas
https://t.co/6i9MWs6LJl

[I.Ardhianto @dhockto]

Debat mengenai batas-batas kemanusiaan makin tereskalasi.

[Pope Leo XIV @Pontifex]

Humanity, created by God in all its grandeur, is today facing a pivotal choice: either to construct a new Tower of Babel or to build the city in which God and humanity dwell together. In Jesus Christ, this humanity in its grandeur becomes the Way, the Truth and the Life, opening the path for each of us to grow toward fullness. #MagnificaHumanitas
https://t.co/6i9MWs6LJl

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Mungkin anda semua mudah lupa, tapi saya ingatkan lagi: Kerusakan pendidikan yang diakibatkan program merdeka belajar jauh lebih besar dampaknya dari sekedar korupsi Chromebook.

Tapi melalui Korupsi Chromebook, kita mendapatkan panorama bagaimana jaringan ini bekerja, bagaimana yayasan (yang pernah terlarang disebutkan namanya) ini membagi peran dalam platform, kurikulum, dan menjadikan guru sebagai garda terdepan agen siar kebijakan merdeka belajar.

Eksploitasi guru yang dilakukan era Nadiem, diseleksi, dikumpulkan, dilatih di Jakarta untuk membela kebijakan pendidikan yang memenuhi Tiktok dan instagram telah menghancurkan watak guru sehingga profesi guru berada pada titik terendahnya: melanggar etika, menjadikan kelas sebagai ruang konten publik, anak sebagai figura dan meninggalkan tugas utama mereka untuk mengajar.

Kejahatan ini jauh lebih berbahaya, karena mengadu domba guru, membuat kasta baru GKK, dan memisahkan; sehingga guru-guru yang jelas akan kehilangan sertifikasi guru sebab pasal-pasal tunjangan guru hilang, secara paradoks mendukung orang yang akan menghapusnya. Ini adalah bentuk alienasi paling sempurna yang dialami profesi guru.

Aktor-jaringan ini, tidak punya kendala moral untuk kembali menggunakan guru sebagai pion pembela mereka dan mengeksploitasi guru menjadi penambang data anak. Jika anda pikir itu hanya persoalan guru, saya perlu membawa berita buruk: para guru ini adalah guru yang mungkin akan mengajar anak-anak anda semua, yang sampai hari ini anak-anak kita mengalami masalah literasi dan numerasi dasar yang sangat parah dan sulit diobati.

Jika seandainya dosa tersebut bisa dikonversi menjadi pidana, tuntutan jaksa untuk korupsi Chromebook hanyalah bagian kecil dari buku hitam merdeka belajar.

Jika anda berfikir mengungkap kembali kerusakan pendidikan oleh Nadiem Makarim adalah hal yang harus dibedakan dari kasus Korupsi Chromebook, anda salah besar, sebab korupsi Chromebook bagian dari besarnya kerusakan pendidikan era Merdeka Belajar, yang mungkin tidak bisa semuanya diadili dalam peradilan kita.

[ℏεsam @Hesamation]

Sir, the agents are forming a union.

[I.Ardhianto @dhockto]

Orang desa gak butuh dollar, orang desa butuhnya pembagian kembali lahan yang adil dan biaya kesehatan yang terjangkau.

[Prof. Dr. Erma Yulihastin @EYulihastin]

Yang pasti, beliau sebagai Presiden saat itu tidak pernah denial. Beliau tahu ini ada problem. Krisis depan mata. Rupiah melemah. Dan kami sedang bekerja keras mencari solusi. Beliau juga kasih kepastian: bulan depan, kami usahakan situasi akan membaik. The best President ever.

[Prabowo Subianto @prabowo]

Bung @soerbar, kita telah memilih demokrasi. Di dalamnya ada kebebasan perpendapat dan kebebasan pers. Saya bukan pemimpin otoriter.

[I.Ardhianto @dhockto]

Pemerintahan amatir ini, seperti mesin besar boros yang bocor sana sini, ekskresinya menghancurkan dirinya sendiri

[Serikat Pekerja Kampus @pekerjakampus]

PERNYATAAN SIKAP RESMI MAY DAY 2026 ALIANSI GERAKAN BURUH BERSAMA RAKYAT (GEBRAK)

Jakarta, 1 Mei 2026

Lawan Kapitalisme, Imperialisme dan Militerisme! Wujudkan Kerja Layak, Upah Layak, dan Hidup Layak!
Selengkapnya: https://t.co/JVPKBl8Qd7

#SerikatPekerjaKampus

[I.Ardhianto @dhockto]

Di titik ini rasanya ekonomi sangat produktif bercakap cakap dengan antropologi.

[M. Chatib Basri @ChatibBasri]

Untuk teman teman dosen atau mahasiswa ekonomi. Sore ini ada diskusi yang menarik antara Samuel Bowles, Dani Rodrik, dan Eliana La Ferrara di Harvard Kennedy School tentang pengajaran teori ekonomi.
Bowles, bersama Wendy Carlin yg merancang textbook CORE, mengangkat cara pandang yg dekat dengan pengalaman praktek. Bowles menunjukkan dalam buku teks, topik externalities, imperfect information dsb di letakan dibelakang dalam urutan. Teori ekonomi memang di update sesuai perkembangan

Di dunia nyata, pasar jarang sekali sempurna. Informasi tidak pernah benar-benar lengkap, selalu ada friksi, asimetri, dan kepentingan. Tapi anehnya, di banyak textbook, justru kondisi sempurna itu yang dijadikan benchmark, seolah itu dunia yg normal, dan yang lain penyimpangan.
Padahal kalau jujur, yang tidak sempurna itulah keseharian. Logikanya sederhana: kenapa tidak dibalik saja? Jadikan pasar yang imperfect sebagai baseline, dan yang perfect kita perlakukan sebagai pengecualian, kasus khusus yang muncul kalau syaratnya terpenuhi.
Di sini bukan soal benar-salah model. Model tetap penting. Tapi urutan berpikir itu menentukan cara kita melihat masalah. Kalau sejak awal berangkat dari dunia yang terlalu “rapi”, kita cenderung melihat realitas sebagai deviasi yang harus diperbaiki. Padahal bisa jadi realitas itu sendiri yang lebih masuk akal sebagai titik awal. Diskusi yg menarik!

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Aneh, sekarang orang-orang percaya chromebook itu baik dan berguna untuk pendidikan. Saat pengadaan itu disusun, kajian awal 2020 membuktikan bahwa 46% sekolah tidak punya akses internet. Survei pada kajian awal ini menunjukan hampir tidak ada sekolah yang menggunakan Chromebook.

Kemudian tiba-tiba, kajian ini dirubah dengan kajian baru. Chromebook yang awalnya tidak direkomendasikan, jadi di rekomendasikan. Pada kajian kedua inilah ada IBAM sebagai Tim SKM (Staf Khusus Menteri).

Dengan memegang dua dokumen ini saja, tentu mudah bagi kejaksaan untuk melihat peran sentral IBAM.

Jadi agak aneh kalau IBAM mengaku tidak merekomendasikan Chromebook. Gunanya IBAM dihadirkan menteri ditengah-tengah tim teknis,besar kemungkinan untuk membelokan kajian supaya dukung Chromebook.

Kalau IBAM tidak merekomendasikan Chromebook, untuk apa kajiannya di rubah? kan sejak awal tidak direkomendasikan? Meski mbantah, patut diduga, fungsinya IBAM adalah kebalikan dari kajian yang tidak merekomendasikan Chromebook. Pembelaan IBAM kontradiktif.

Sejak awal Chromebook tidak memiliki fungsi dalam pendidikan kita. Itulah alasan kenapa Nadiem membuat kebijakan ANBK/AN. Supaya Chromebook seolah-olah bermanfaat. Karena saat itu kita gak butuh AN. Untuk apa mengukur lingkungan belajar di sekolah tapi sekolahnya kan tutup (pandemik/PJJ)?

Laptop yang hanya efektif digunakan secara online, kini mendapatkan fungsinya karena semua sekolah menyelenggarakan AN yang mana menurut peraturan GTK "HARUS TERSAMBUNG INTERNET."

Belakangan untuk menutupi ini kementerian membuat panduan menggunakan Chromebook secara offline. Meski ini tidak merubah bahwa Chromebook adalah laptop yang kurang berguna dengan kebutuhan sekolah.

Saya tetap berpandangan bahwa Chromebook adalah korupsi besar. Bukan hanya Nadiem dan Ibam, dan PKK, tapi orang-orang dibalik ini semua harus diseret.

Menurut saya kejaksaan harus memanggil lebih banyak orang lagi. Apalagi orang atau yayasan yang mempekerjakan IBAM dan menggajinya. Tim SKM tapi digaji yayasan? juga Jurist Tan yang masih buron.

Saat ini maaf, semua orang bicara soal personal Nadiem dan IBAM yang katanya tulus dan sakit-sakitan. Bukan kasus korupsinya.

Bahwa saya tidak terima, kalau kami guru-guru dipaksa memaklumi kebijakan Chromebook dan ketersambungan internet yang jadi dalih korupsi Chromebook.

Saya tidak pernah lupa, bagaimana temen-temen guru di NTT melaksanakan AN. Alih-alih melaksanakan asesmen nasional, kita sedang didorong supaya menganggap korupsi pengadaan itu berguna.

Jangan lupa, baik Nadiem dan IBAM melaksanakan pengadaan Chromebook dan AN ketika pandemik lagi galak-galaknya (2020-2021).

Mereka tidak punya empati bahwa kebijakan ini akan menyengsarakan guru, karena harus berkumpul (datang ke sekolah) ketika pembatasan jarak (Covid-19) dan diberikan laptop yang tidak biasa mereka pakai.

*Foto Pelaksanaan ANBK di NTT.

[I.Ardhianto @dhockto]

@fayarboutz @tempodotco Berganti nama prodi, dan jd lintas disiplin serta kurikulum tidak bisa dihindarkan.

[Serikat Pekerja Kampus @pekerjakampus]

Ketidakjelasan Standar Minimum Gaji Ancam Kesejahteraan Dosen & Kualitas Pendidikan Tinggi

Susi Dwi Harijanti selaku mewakili Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyebutkan bahwa ketidakjelasan penghasilan dosen dalam Pasal 52 ayat (1), (2), & (3) UU Guru ...

[I.Ardhianto @dhockto]

@fayarboutz @tempodotco Relevanlah antrop, hubungan antar sukucadang.

[I.Ardhianto @dhockto]

Tucker carlson dan sayap kanan di US tidak setuju perang dengan iran jangan-jangan hanya karena mereka anti-yahudi saja.

[I.Ardhianto @dhockto]

@rugunator Wow. Pertemuan yang tidak cukup hanya ngomong "genau..genau"

[Serikat Pekerja Kampus @pekerjakampus]

Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mempertanyakan bagaimana mekanisme izin pendirian perguruan tinggi sampai banyak kampus bertindak tidak manusiawi dengan mengupah dosen di bawah standar kelayakan.

[Bivitri Susanti @BivitriS]

Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yg tdk sesuai background.Juga, pejabat yg salah data atau nggak pakai data (mis. bilang Aceh sdh pulih). Tanggung jawabnya hukum tuh bkn hanya etik.