dee

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Chatib Basrmantan Menteri Keuangan yang sekarang dikabarkan akan menggantikan purbaya dan bicara langsung dengan Prabowo.
Dan pendapatnya tentang MBG singkat, jelas, dan sangat pedas.

Satu — MBG seharusnya bukan untuk anak SMA:

Chatib langsung tanya satu pertanyaan yang harusnya ditanyakan dari awal sebelum program ini diluncurkan:

"Bisa enggak MBG dikaitkan dengan ibu hamil?
Kesehatan ibu anak, gizi anak?"

Kenapa ibu hamil?
Karena dampak gizi paling kritis ada di 1.000 hari pertama kehidupan bukan di anak SMA yang sudah tumbuh.

Kalau mau benar-benar berantas stunting dan kurang gizi sasarannya harusnya ibu hamil di desa terpencil, bukan siswa sekolah favorit di kota besar yang sudah makan nasi padang setiap hari.

Program senilai Rp335 triliun tapi sasarannya salah dari awal.

Dua — diluncurkan terlalu besar terlalu cepat:

Chatib menyebut konsep yang paling penting: political capital.

Setiap kebijakan besar butuh modal politik.
Dan modal itu terbatas.

"Kalau start dari sesuatu yang besar kecuali punya political capital unlimited.
Saya enggak yakin kita punya itu."

MBG diluncurkan ke 82.000 sekolah sekaligus.
Tanpa pilot project.
Tanpa sistem pengawasan yang matang.
Tanpa SDM kompeten di posisi yang tepat.

Hasilnya bisa ditebak: korupsi meledak sebelum setahun berjalan.

Dan seluruh modal politik yang harusnya bisa dipakai untuk reformasi lebih penting — habis digerus oleh satu program yang terburu-buru.

Tiga — cara yang benar menurut Chatib:

Dari pengalamannya sendiri waktu jadi kepala BKPM Chatib punya prinsip yang sangat sederhana:

Mulai dari yang kecil dulu.
Yang bisa dikontrol langsung.
Yang hasilnya bisa langsung dirasakan.
Bangun kepercayaan dari situ.
Baru bergerak ke yang lebih besar.

MBG adalah kebalikan persis dari prinsip itu.
Dan hasilnya sudah terbukti.

Chatib tidak bilang MBG harus dihentikan.
Tapi dia bilang sesuatu yang jauh lebih keras dari itu: program ini salah desain dari awal.

Sasaran salah.
Skala terlalu besar terlalu cepat.
Tidak ada sistem pengawasan yang memadai.

Dan uang sebesar itu yang seharusnya bisa mengubah kondisi gizi jutaan ibu hamil dan bayi di desa terpencil malah bocor ke kantong orang-orang yang seharusnya mengawasinya.

Itu bukan kesialan.
Itu konsekuensi logis dari kebijakan yang dirancang untuk foto dan kampanye bukan untuk anak-anak yang benar-benar kelaparan.

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Tahun 2005.

Harga minyak dunia sedang naik, subsidi BBM dari APBN membengkak.

Keadaan fiskal sempit, mau ini susah, mau itu susah. Mesti ada anggaran yang dilonggarkan.

Presiden SBY berkoordinasi dengan DPR dan MPR untuk meminta persetujuan.

Agar tidak makin membengkak, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi.

Setelah disetujui, SBY, mengumumkan sendiri di TV nasional keadaan apa yang terjadi.

Apa yang sudah dia lakukan.

Dan keterpaksaan menaikkan harga BBM.

Dan sebagai kompensasi, masyarakat diberikan bantuan langsung tunai, sebagai pengganti subsidi BBM.

Tahun 2026

Malam hari, tiba-tiba Pertamax naik.

Gak ada angin gak ada hujan.

Dari 12 ribu jadi 16 ribu.

Tiga puluh persen lebih.

Siangnya Presiden Prabowo pidato di Lampung.

"Yang nyinyir, nyinyir, nyinyir."

"Nyenyenye"

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Efek MBG di stop sementara:

1. Harga telur turun jd 24k
2. Harga ayam turun jd 30k
3. Susu uht plain tidak langka
4. Rupiah menguat sedikit
5. IHSG cetak +5%
6. Tidak ada siswa keracunan
7. Para Ka SPPG yg joget2 di bogor, pada gigit jari
8. Guru jadi ga sibuk buang sisa makanan dan ngitung ompreng

Ini baru stop semntara dalam beberapa hari, ekonomi langsung lebih baik.

Apalagi STOP TOTAL?
SETUJU MBG STOP TOTAL?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

guys lu pada tau kan hari ini
prabowo, bahlil dan teddy ada pidato
tapi tak satu pun dari mereka
menyinggung tentang kenaikan pertamax
kenapa dan bagaiamana nya lohh

Masih inget ga, dulu SBY mau naikin harga bensin 400 perak aja sampai pidato live di TV, minta maaf berkali-kali dengan wajah yang beneran sedih.
bahkan ada pengumuman seminggu
sebelum dinaikkan
Beliau punya banyak kekurangan tapi momen itu susah dilupain.

Pas Tsunami Aceh, beliau stay di lokasi bencana dan turun langsung. Bukan sekadar konferensi pers dari Jakarta.

Itu bukan hal yang luar biasa sebetulnya itu memang standar minimum seorang pemimpin. Tapi terasa luar biasa karena sekarang jadi langka.

Karena yang rakyat butuhkan dari seorang pemimpin di saat krisis sebenarnya sederhana:
Diakui. Ditemani. Dan kalau terpaksa ada kebijakan yang menyakitkan minimal dikasih penjelasan yang jujur, bukan denial.

[Tempe @TempeXBT]

SBY 1 — 0 Jokowi + Prabowo

Dulu, jaman Presiden SBY, jika akan ada kenaikan BBM, mereka selalu kasih pengumuman ke publik soal kapan naiknya, berapa naiknya, kenapa harus dinaikkan harganya.

Tapi semenjak jaman Presiden Jokowi, pengumuman naik harga tengah malam, tanpa pengumuman publik, tanpa kasih kejelasan kenapa musti naik. Dan gaya itu terus dipakai sampai sekarang jaman Presiden Prabowo.

Sama rakyat sendiri aja kalian main sembunyi2 perihal hajat hidup orang banyak. Keterlaluan kalian!

Tahukan kalian kalau ini termasuk perbuatan zalim?

Semoga kelak hisabmu lama, Pak!! 😭

[Dosen Pembimbing @Dospemz]

Tahu kah kamu?

Dengan cukup memangkas MBG Rp36-40 triliun saja, pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan BBM.

Tapi pemerintah lebih memilih menaikkan Pertamax Rp3.950 dan Pertamax Green Rp4.100 per liter, yang efek dominonya jauh lebih luas ke seluruh masyarakat.

Padahal keduanya sama-sama bisa hemat Rp36,3 triliun di APBN.

Naik BBM = menekan daya beli kelas menengah, memicu kenaikan harga barang, memicu inflasi.

Pangkas MBG = memengaruhi kelompok rente, mengurangi dana bancakan.

Ada cara yang jauh lebih ringan buat hemat, tapi kenapa malah pilih yang membebani rakyat?

Why?

[Sarjana Eksu @SarjanaEksu]

Rakyat bilang: benerin fiskal, potong MBG

Influencer bilang: benerin fiskal, potong MBG

Ekonom bilang: benerin fiskal, potong MBG

A1 bilang: benerin fiskal, potong MBG

Trus undang pak Chatib Basri cuma buat kasih komentar: benerin fiskal, potong MBG😂😂😂

MAU BERAPA ORANG YANG HARUS NGOMONG WOOOOOO

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Menteri Keuangan RI periode 2013-2014 sekaligus ekonom senior, Chatib Basri, bicara mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Termasuk biang kerok rupiah terus terpuruk, apa yang harus dilakukan Menteri Keuangan, sampai perbandingan dengan kondisi krisis 1998.

| Narasi Daily

[Si Paling Gen Z @txtdarigenz97]

Fun Fact
Anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun

Jika dana sebesar itu dialokasikan untuk bayar UKT Rp10 juta per semester, maka: 4,18 juta mahasiswa bisa kuliah gratis sampai lulus S1

Setiap tahun, lulusan sarjana di Indonesia cuman 1,2 juta

Jadi, Anggaran 1 Tahun MBG bisa membiayai seluruh mahasiswa angkatan 2021, 2022, dan 2023 💀

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Keliatan banget kalo demo tandingan ini diisi oleh orang2 bayaran.

Feeling gw sih bukan mahasiswa/civitas UGM.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[sabo @plisitin]

@ardisatriawan infonya sih dari kemaren-kemaren gendang telinganya ditabuh tedi

[͔ @herculep638]

sony merasa ditumbalkan prabowo

[Ezra | Psikolog Klinis Dewasa @ezra_putranto]

Kelompok usia 30, 40, bahkan 50 tahun ke atas justru banyak yang mulai melakukan hal-hal yang dulu selalu ditunda. Bukan karena tiba-tiba punya banyak waktu.
Tapi karena mulai sadar kalau menunggu "waktu yang sempurna" bisa jadi nggak akan pernah datang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

guys jadi ceritanya ada rapat di komis x DPR
dia berpendapat berdasarkan data yang dia lihat
kalo semua guru +honorer di indonesia
digaji rata rata 5 juta aja sebulan
itu hanya menghabiskan anggaran 208 triliun per tahun
kalo 10 juta hanya 416 triliun rupiah

itu setara dengan anggaran MBG + kopdes sekarang
massih ada kembalian 50 triliun
berarti anggarannya ini ada dong dari dulu
tapi emang guru di indonesia masih dianggap
sebelah mata dan kurang diperhatiakan

menurut kalian lebih penting gurunya dulu di perhatikan
atau program MBG + Kopdes dulu?
mengingat gaji honorer masih ada yang 250 rb/ bulan

[dee @diahmoes]

@LambeSahamjja Bener2 lu yeeeee

[🥀 @boxxtoc]

Kalian mau ikutan nggak gaes? Ngeri juga sih kalau sampe kejadian reformasi jilid 2

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!

BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???

UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.

DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:

Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.

MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM

Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?

Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?

EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI

Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.

Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.

Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.

WORST CASE SCENARIO

Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.

Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.

Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.

UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.

Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.

Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.

HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!

[Bad News From Indonesia @bnfi_id]

Jadi, ada kabar sedih dari Kalimantan Selatan. Ternyata ada situs bersejarah keren banget di sana, yaitu ratusan lukisan dinding gua yg umurnya udah 2.000 tahun. Lukisan ini jadi saksi bisu kehidupan leluhur kita zaman dulu.

Sayangnya, sekarang keberadaan situs ini lagi terancam gara2 ekspansi kebun sawit di sekitarnya. Masalahnya, akar pohon sawit, perubahan suhu di dalam gua, sampai sisa pupuk kimia bikin lukisan kuno ini perlahan rusak dan memudar.

[witherwings @yujintika]

Warga, supaya ga miskonsepsi:
Pajak BUKAN dinaikin 22% ya, tapi untuk badan usaha yg baru aja buka ketika PP ini terbit udah ga bisa manfaatin tarif UMKM 0,5%. Sebelumnya, tarif ini bisa dipakai badan usaha selama 4 tahun aja, selebih itu wajib pakai tarif normal 22%.