Update negara kecintaan kita hari ini:
- Rupiah melemah di 17.063 per 1 USD
- IHSG anjlok di 6.971
- Tabungan pemerintah di BI tersisa 120T
Sementara itu,
BGN beli 25.000 sepeda listrik senilai 49 juta per motor, atau 1,22 T in total..
Gak paham lagi gue
Prabowo Subianto sini tak ajarin ngurus negara dgn cara yg paling mudah.
1. Stop MBG
2. Stop Koperasi Merah Putih
3. Tutup Kementerian yang tidak berguna, sisakan 10-15 Kementerian
4. Hapus Jabatan Wakil Menteri
5. Bubarkan DPR atau Potong Gaji Anggota DPR
6. Potong Gaji Pejabat.
7.tambah in......
kita nih lelah liat kelakuan pejabat2 ini😪😪
Setelah dipikir-pikir, nalar dan pola pikir para pemangku negara memang membikin kita beristigfar berkali-kali, ya. Misalnya,
1. Negara punya visi ingin memberantas stunting; diciptakanlah embege. Tetapi implementasi awal bukan pada bumil dan busui, melainkan pada anak-anak sekolah. Setelah berjalan beberapa bulan, mulailah untuk menjangkau bumil dan busui. Tapi sajiannya? Jangankan untuk mengatasi stunting, untuk bisa jadi sajian umum untuk bumil dan busui saja amat sangat tidak pantas. Semua masukan pakar dan ahli diberangus, saran dan kritiknya difitnah sebagai bentuk hinaan dan cacian.
2. Negara ingin (dianggap) hadir dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi alih-alih membuat alur koordinasi yang ciamik antar kementerian dengan daerah untuk memperbaiki sistem rekrutmen guru, menaikkan upah dan taraf hidup guru, memperbaiki bangunan dan sarpras sekolah yang sudah ada, membangun perpustakaan sederhana di setiap kecamatan, negara malah membangun sekolah rakyat. Mengabaikan sekolah negeri dan kurikulum yang sudah ada, menciptakan GAP di antara pekerja pendidikan dan guru.
3. Negara ingin menciptakan banyak lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Namun alih-alih menaruh perhatian lebih pada sekolah-sekolah vokasi, memperbaiki kinerja menristekdikti, membungihanguskan praktik nepotisme pada jabatan lembaga dalam negeri, memperbaiki sistem antar perguruan tinggi dan perusahaan yang pro dengan lulusan diploma, sarjana, hingga magister, memperbaiki upah dan taraf hidup dosen, negara malah keukeuh melestarikan praktik nepotisme, polisi dan TNI diberi pekerjaan yang bukan tupoksinya, menciptakan cara instan nan cacat lewat program SPPI, membangun banyak SPPG dan KOPDES, mengabaikan pembludakan lulusan perguruan tinggi dan rendahnya serapan perusahaan.
Yang dipikirin langgengnya kekuasaan terus? Tiap dikritik keras nanti jawabnya, "percaya dengan kepemimpinan saya." Terus habistu nyebar teror, para pejabatnya melakukan komunikasi publik yang jelek, aktivis-aktivis direpresi, dijadikan korban rencana pembunuhan. Pakar, ahli, dan 'orang pintar' dimusuhi lewat pidato-pidato. Mau percaya gimana kalo baru setahun setengah jalan aja udah banyak kejanggalan gini?
BUKTI TELAK Anggaran MBG diambil dari Anggaran Pendidikan
JADI GINI (lihat tabel):
Anggaran Pendidikan tahun 2026 total sebesar Rp769 triliun atau 20% APBN (Rp 3.842 Triliun)
Total Rp769 triliun terbagi tiga bagian:
1. Anggaran Pendidikan melalui BELANJA PEMERINTAH PUSAT = Rp 470,4 T
2. Anggaran Pendidikan melalui TRANSFER KE DAERAH = Rp 264,6 T
3. Anggaran Pendidikan melalui PEMBIAYAAN = Rp 34 T
Anggaran Pendidikan melalui BELANJA PEMERINTAH PUSAT (Rp 470,4 T) terdistribusi ke 23 Kementerian dan Badan, salah satunya ke BADAN GIZI NASIONAL (BGN) sebesar Rp 223 Triliun
Sudah jelas? paham?
Sedap nih :
6 juta x 25 hari : 150 juta
2 ribu/pax x 3000 x 25 hari : 150 juta
1 SPPG min dapat bersih 300 jt/bln
Kalikan saja satu yayasan punya berapa SPPG, masih percaya ini kerja sosial?
🙂
@AdamPrabata Betul ini dok. Saya sempet bikin tulisan gara-gara denger podcast bahas soal aMCC. Bagian otak yang bisa bikin kita push through dan bikin willpower makin kuat kalo sering dilatih. Katanya sih, simplenya effort over comfort gitu.
https://t.co/9LUmKDFSai
Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
Gini ya Nil.. walaupun saya ragu, kamu bisa nulis itu, namun saya akan kasih pelurusan.
1. Stop jualan angka Rp769 Triliun seolah-olah itu prestasi heroik pemerintah. Sesuai Amandemen UUD 1945, anggaran pendidikan WAJIB minimal 20% dari APBN. Kalau APBN kita naik, ya otomatis angka nominalnya naik. Itu namanya kewajiban, bukan kemurahan hati.
2. Di poin 2/ kamu bilang MBG 'menambah postur' tapi di poin 1/ angka Rp769 T itu sudah termasuk Badan Gizi Nasional (Rp223,5 Triliun). Ini namanya Creative Accounting. Uang makan siang dimasukkan ke kantong pendidikan supaya kewajiban 20% tadi terpenuhi secara angka, tapi fungsinya melenceng. Kenapa nggak pakai pos Anggaran Perlindungan Sosial saja?.
3. Naik dari Rp203 T ke Rp211 T (naik Rp8 T) itu tipis banget kalau dibandingin sama inflasi dan jumlah guru honorer yang masih luntang-lantung. Anggaran Badan Gizi malah dapat Rp223 T. Masa anggaran makan lebih besar daripada anggaran gaji dan kesejahteraan guru se-Indonesia? Prioritasnya di mana?
4. Klaim 'revitalisasi terbesar sepanjang sejarah' sebesar Rp23,06 T itu sebenarnya jomplang banget kalau dibandingin sama anggaran makan Rp223,5 T. Jadi, anggaran buat memperbaiki bangunan sekolah yang ambruk di pelosok cuma 10% dari anggaran makan siang? Prioritas macam apa ini?
5.Lucu kalau bilang hapus birokrasi tapi malah bikin lembaga baru bernama Badan Gizi Nasional dengan anggaran fantastis. Itu kan nambah birokrasi baru namanya! Kalau mau efisien, mending perbaiki sistem yang sudah ada daripada bikin pos anggaran raksasa yang rawan penyimpangan.
6. Stop pakai istilah moralistik seperti 'Pahlawan'. Ini urusan tata negara dan penggunaan APBN, bukan drama kolosal. Rakyat bayar pajak supaya negara punya sistem pengawasan (BPK, KPK, Inspektorat) yang bekerja. Kalau ujung-ujungnya rakyat yang harus 'pasang badan' jagain nasi kotak biar nggak dikorupsi, ya buat apa kita bayar gaji pejabat dan lembaga pengawas? Hotline , baik. Tapi lembaga resmi juga yang harus jadi yang paling aktif.
When he got elected I knew things will be bad.
But I didn’t think it would go this, this, low.
We’re sinking beyond belief.
God knows how much anger and tiny speck of hope I have left in me.
Berikut video pandangan saya mengenai "Indonesia dan Board of Peace: 4 lampu kuning + 6 saran untuk Pemerintah Indonesia". Silahkan disimak, disebarkan, dikomentari & dikutip. Semoga didengar Pemerintah 🇮🇩. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal
I’m so in love with this quote;
What's yours will be yours. No need to rush. No need to feel anxious. All good things take time, and Allah knows the best and Allah is the best planner, when you receive the best, your heart will be so grateful.
Surah Ad-duha makes us realise how useless overthinking is because Allah reassures us that He has not abandoned us. No matter how long He may take to answer your dua, He will always be there. it teaches us that this life is nothing compared to the next life.