duy👀

[duy👀 @dikacepee]

Aku minta hujan, aku suka suara hujan, aku suka wangi hujan.

[duy👀 @dikacepee]

Pernah import pin hand of king game of thrones lagi

[ultramen kosmos @ultramenksms]

kalian dulu pernah impor apa ges?😭

[gunawan (pengguna akun hewan) @akunhewan]

dulu sudah pernah diklarifikasi bahwa bobby menjadi tanggung jawab negara karena dianggap sbg ASET milik presiden.

1. kemensetneg bertanggung jawab utk pemeliharaan aset presiden.

2. kemenhan bertanggungjawab utk pengamanan aset presiden.

kebutuhan hidup bobby bisa masuk ke biaya perawatan aset dari kemensetneg, dan pengawalan bobby bisa masuk ke biaya pengamanan aset dari kemenhan.

ini semua sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) no 59 tahun 2013 tentang pengamanan presiden, dan menjadi landasan hukum bagi lembaga/kementerian terkait dalam menjaga aset milik presiden.

jadi memang sah dan legal, uang pajak kalian dipake buat ini (wkwkwkwkwkw)

[Voxteraa @piala_talk]

Berani banget cok ni bocah bocah di NTT bilang langsung di depan Pak Prabowo 😭😭

OKE GASS... OKE GASS...

Goyang Goyang....

[aerobit @recehsjaa]

Presiden Prabowo Subianto harus liat saran dari bapak Prabowo Subianto satu ini.

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

@BBCIndonesia Stop narasi Kahutla di Kalimantan karena El Nino !!!

[fuji @fujikaize]

#CatatanSeskab

[ipan sepentin @ipansepentin]

orang komen

[ndaa 𐙚 @bbarbieie]

let me tell you, daerah yang didatangi prabowo ini bukan lokasi yang kena kebakaran parah. lokasi yg didatangi dekat bandara, banyak warga yg speak up kalo yg didatangin itu kebun. bukan area hutan yg berhektar2 terbakar

kalo lu semua beneran perduli sama kondisi kalimantan, instead of bikin tweet menyanjung presiden gini, harusnya lu semua ngepost tentang keadaan riil disana

coba tebak nanti isi pidatonya? “saudara saudara, kondisi karhutla di kalimantan sudah teratasi. tidak separah seperti yang ada di sosial media” meanwhile yg lu datangin kebun orang

n one thing, pls stop ngebuat akun resmi seolah olah akun pribadi yg isinya cuman ngeframing semua masyarakat yg mengkritik itu JAHAT.

[Sudah Diwakilli @SudahDiwakilli]

Dari atas kelihatan jelas apa yang terjadi.

Direkam oleh aktivis lingkungan, content creator, dan YouTuber asal Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai “Tarzan modern” atau penjaga hutan Kalimantan. Andrew Kalaweit

Hutan ditebang → dibakar → lahan dibuka.

Video ini diambil 7 Juli 2026, dan rasanya makin miris ketika sekarang Kalimantan harus menghadapi karhutla di banyak wilayah.

Api mungkin cuma beberapa hari.
Tapi kerusakannya bisa bertahun-tahun.

Yang kena bukan cuma hutan, tapi udara, satwa, lingkungan, dan manusia.

Semoga Kalimantan segera kembali bernapas. Stay safe semuanya. 🤍

[SUGONDESE @sugondese6666]

kalah sama HRS

[naf⚘⚭ @nafew]

mamdani covered it

[duy👀 @dikacepee]

Cari di tiktok Bobby kartanegara mobil, ada yg dikawal patwal, naik stroller dikawal 6 orang, kalah aja gua jadi manusia

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

STOP GLORIFYING KUCING yg di dorong pake stroller di kawal paspampres

[Riz @rizkidwika]

Kalian semua terlalu berlebihan.
Depok akan tetap selalu menjadi wilayah Kebawah Duli Yang Dipertuan Agong Haji Abdul Rojak sampai seterusnya.
Sementara, Princess Ting Ting akan mendapatkan gelar baru Duchess of Bintaro.

Ini cuma perkara memperluas wilayah kerajaan aja.

[bia @bersuwara_]

“jamaah pembenci rezim yang dirahmati Allah”

[duy👀 @dikacepee]

Sekali lagi akun seskab di videonya bilang "prabowo bedebah"

[duy👀 @dikacepee]

Tapi bener kata video di akun seskab prabowo bedebah, akun seskab nayangin video prabowo bedebah, emang parah seskab munculin prabowo bedebah, di tayangan awal video seskab munculnya prabowo bedebah

[txtdrimedia @txtdrimedia]

VIDEO INI DIPOSTING DI AKUN YOUTUBE RESMI SEKRETARIAT KABINET RI & SEKRETARIAT PRESIDEN

isi descriptionnya 👇
seskab teddy: merah putih satukan ratusan ribu warga dlm semarak kemerdekaan ....

ntah apa maksud & tujuan akun resmi kepresidenan posting begitu. ide siapa sih ini

[hot cocoa @bismillahyuk_]

KALIMANTAN DIBAKAR, NTT ADA GEMPA.

Tapi Setkab lebih pilih buat konten balasan demo kemarin seperti ini.

SHAME ON YOU. REAL BEDEBAH!

[folkative @insidefolkative]

Momen Fanny Soegi saat mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di kampus barunya.

Dalam unggahan tersebut, ia menuliskan, “Guys, doain besok aku PKKMB di umur 27 ini.”

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

Kenapa hujatan era Prabowo terasa jauh lebih kencang dibanding era Jokowi
Jawabannya bukan di narasi politiknya, tapi di anatomi eksekusi kebijakan
Kalau dibedah secara objektif, ada jurang metodologi yang sangat kontras di antara keduanya:

> Pola Jokowi: Tertib Prosedural & Matang Regulasi
Sekontroversial apa pun proyeknya, Jokowi selalu mengunci tiga pilar dasar di awal: payung hukum, alokasi APBN, dan sinkronisasi lintas lembaga. Mau bangun megaproyek IKN? Sahkan UU-nya dulu. Mau deregulasi investasi? Bikin Omnibus Law. Mau bangun tol/bendungan? Pastikan pos anggarannya terkunci dan komunikasi ke DPR rampung. Publik mungkin ada yang pro-kontra terhadap substansinya, tapi secara administrasi negara, jalurnya jelas dan terstruktur.

> Pola Prabowo: Spontanitas Tanpa Landasan Matang
Di era sekarang, kebijakan kerap muncul mendadak sebelum pondasi hukum dan anggarannya siap. Program dilempar ke publik tanpa kejelasan detail operasional, feasibility study, atau koordinasi dengan legislatif. Fenomena seperti Kopdes yang bingung model bisnisnya, hingga pelantikan pejabat institusi baru yang lokasi serta pos anggarannya belum jelas di DPR, jadi bukti lemahnya perencanaan awal.

> Manajemen Kontrol Lapangan (Ground Check vs ABS)
Jokowi dikenal dengan gaya hands-on—turun langsung memastikan proyek fisik berjalan riil di lapangan tanpa cuma menelan laporan manis bawahan. Sebaliknya, Prabowo terkesan sangat bergantung pada laporan elit di sekitarnya. Masalahnya, kultur birokrasi yang gemar Asal Bapak Senang (ABS) rawan menyajikan data semu kalau tidak diverifikasi mandiri.
Mengelola negara berpenduduk ratusan juta tidak bisa disamakan dengan memimpin korporasi pribadi atau komando militer yang serba instan.
Tanpa koordinasi kelembagaan yang rapi, transparansi anggaran, dan kepastian hukum, niat baik sebesar apa pun bakal gampang blunder dan jadi sasaran empuk kritik publik.