Feeling saya, nantinya ASN, pejabat publik (sampai Ketua RT), maupun masyarakat penerima bansos, bakal diwajibin buat belanja di KDMP.
Tinggal tunggu waktu aja, proyek ini bakal jadi benalu yg menggerogoti anggaran. Karena kalo dilihat2, ya mereka gak ada nilai tambah dibanding toko pada umumnya.
Bukannya pesimis, tapi memang pemerintah punya rekam jejak ugal2an dalam membangun proyek2 semacam ini. Dan sejauh ini emg gak meyakinkan.
pajak motor 5 tahunan ganti plat yabg harus datang orangnya sendiri? ini mai pajak motor atas nama ibuk gak boleh, ibuknya harus diajak, kalau gak harus bikin surat kuasa?