Gubernur Bank Indonesia Mengundurkan diri
Selama beliau menjabat berhasil meluncurkan:
- QRIS
Kita bisa dengan mudah transaksi antar e-wallet ataupun bank
- BI-FAST
dulu admin transfer antar bank 6,5k tapi karna ada BI-FAST jadi hanya 2,5k
Mundurnya Pak Perry Warjiyo bisa diartikan kalau Ekonomi kita tidak baik-baik saja ๐
Pabrik-pabrik mulai pindah ke Vietnam.
Gubernur BI mundur.
Mall-mall mulai dipagari.
Rasanya kayak ada sesuatu yang lagi terjadi.
Ibarat lagi di konser. Musik masih kencang, orang-orang masih joget dan menikmati suasana.
Tapi di sudut ruangan mulai muncul asap, dan satu per satu orang mulai keluar ninggalin gedung.
Wuih, gila sih ini investigasinya.
Kelen harus nonton Bocor Alus Tempo soal Jampidsus!
Gue tambahkan info-info menarik. Menurut Tempo:
Pertama, Presiden dikabarkan marah besar kepada Kapolri karena penggeledahan itu.
Kapolri sampai minta maaf dan menjelaskan kalau dikasih tahu, info penggeledahan akan bocor.
Kedua, kabarnya, apa yang dilakukan Kapolri dianggap pembangkangan.
Muncul wacana agar Kapolri diganti dengan Komjen Karyoto dari Jenderal SS.
Ketiga, Presiden dikabarkan ragu dengan Komjen Karyoto. Itu karena dia BESANNYA KDM.
Presiden khawatir kalau loyalitas Karyoto akan mengarah pada KDM, bukan untuk dirinya.
Keempat, ada info bahwa ketika rapat internal di Widya Chandra, ada laporan penebalan pasukan.
Ini bikin Prabowo khawatir dan menuding, "Kalian mau sabotase pemerintahan saya?" Polisi akhirnya menjelaskan kalau mereka ga mungkin menjatuhkan presiden.
Kelima, ada dugaan lobi-lobi agar Febrie tidak jadi tersangka.
Kompensasinya, Febrie mundur dari Jampidsus dan emas 74 kg itu diklaim bukan miliknya. Dua pengusaha dikontak agar mengaku bahwa emas 74 kg itu miliknya.
FOTO: Screenshot YouTube Bocor Alus Tempo.
Fun Fact :
1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR
2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam.
Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.
Nih denger para runners tone deaf.
Toh kalo kebijakan yang dikeluarkan bagus, nanti harga registrasi marathon elu gak semahal itu kocak.
Inget! Pukul ke atas bukan ke samping
@KapudS640 Bisa ya yg ngasih malah yg deg-degan, tp memang di sini orang yg berhenti ngasih sesuatu pada orang lain akan jd tersangka dan yg dikasih merasa jd korban yg dizholimi bukan terima kasih pernah dikasih tp merasa pemberian itu kewajiban untuknya pdhl bkan siapa2 pemberi
foto PAK DADAN di mana-mana, terlihat menyedihkan. tapi ironinya, sebetulnya dia gak senaas itu.
sejak dulu sering bilang, hukuman terberat untuk koruptor itu hanya pada saat ditangkap dan jadi berita.
jadi samsak hujatan seindonesia raya, tapi bentar doang.
setelah vonis pengadilan, apapun hukumannya, hidupnya akan kembali enak.
masih bisa menjalani hidup nyaman di lapas, keluarganya tetap bergelimang harta, tau-tau sudah keluar penjara menikmati hasil jarahan yang "telah diamankan" ๐
kelak status residivis koruptor gak akan membuatnya dikucilkan, tetap dihormati lingkungannya karena masih dianggap golongan elit, punya pengaruh, banyak uang, dan banyak teman sesama elit.
masyarakat pun bisa mudah lupa.
bahkan, gak sedikit mantan koruptor bisa kembali menjadi pejabat publik. contohnya ada yang menang pileg dan sekarang jadi wakil ketua komisi VI DPR, ada pula yang dapat jabatan jadi ketua tim pakar danantara.
realitanya memang gak pernah ada sanksi hukum yang tegas dan bisa bikin jera, membuat negara kita selalu jadi surganya para koruptor.
sudah jadi rumus alam, sebuah tempat bisa jamuran karena lingkungan memberi ruang dan segala hal yang dibutuhkannya untuk hidup. :)
Gini yak,
1. Gua pake fasilitas karna bayar pajak.
2. Pake minyak sawit juga gua beli.
3. Lewat tol juga bayar, gak gratis.
4. Terima gaji dari pemerintah? Sorry yeee, yg ada pemerintah terima gaji dari rakyat.
5. Lu bayaran?
Guys, ada berita dari Pandeglang hari ini yang menurut gue paling menggambarkan betapa rusaknya sistem pemerintahan daerah kita.
Seorang pejabat yang berstatus tersangka kasus menabrak kerumunan siswa SD menew4sk4n satu anak dan satu pedagang baru saja dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang.
Bukan dicopot.
Bukan dinonaktifkan.
Dilantik naik jabatan.
Ini faktanya dulu agar tidak ada yang bilang lebay:
30 April 2026.
Ahmad Mursidi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pandeglang menabrak kerumunan siswa SDN Sukaratu 5 di Kecamatan Majasari.
Korban: sembilan orang.
Dua meningg4l duni4
Muhamad Milal, seorang siswa.
Dan Dewi Handayani, seorang pedagang.
13 Mei 2026 polisi menetapkan Ahmad Mursidi
sebagai tersangka setelah gelar perkara.
26 Mei 2026 dua minggu setelah ditetapkan tersangka Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melantiknya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.
Ahmad Mursidi bahkan mengikuti
pelantikan secara daring.
Tidak hadir langsung.
Tapi tetap dilantik.
Dan ini yang paling menampar kalimat Bupati dalam sambutannya:
"Kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak."
"Masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berdampak."
"Jangan terjebak dalam rutinitas kerja."
Pidato tentang inovasi.
Tentang transparansi.
Tentang pelayanan publik yang berdampak.
Disampaikan di hari yang sama ketika tersangka kasus menewaskan anak SD dilantik jadi pejabat baru.
Tidak ada ironi yang lebih sempurna dari ini.
Dan ini yang paling fundamental dan yang paling jarang dibicarakan:
Indonesia punya aturan yang sangat jelas tentang pejabat yang berstatus tersangka.
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berbagai regulasi turunannya mengatur bahwa pejabat yang terkena kasus hukum seharusnya dinonaktifkan bukan dipromosikan selama proses hukum berjalan.
Tapi di Pandeglang aturan itu tidak berlaku.
Atau lebih tepatnya tidak dianggap perlu untuk dipatuhi.
Dan tidak ada satupun pejabat di atas Bupati Pandeglang yang bergerak untuk menghentikan ini.
Tidak ada teguran dari Gubernur.
Tidak ada intervensi dari Kemendagri.
Tidak ada reaksi dari siapapun dalam hierarki pemerintahan yang seharusnya mengawasi.
Dan ini yang paling menyakitkan:
Muhamad Milal siswa SD yang tew4s pergi ke sekolah pagi itu seperti biasa.
Dia tidak tahu bahwa pagi itu akan menjadi yang terakhir.
Dewi Handayani pedagang yang berjualan di depan sekolah itu pergi kerja pagi itu untuk mencari nafkah.
Dia juga tidak pulang.
Dan orang yang menabrak mereka dua minggu setelah ditetapkan tersangka dilantik sebagai pejabat baru oleh pemerintah daerah yang kata-katanya berbicara tentang transparansi dan pelayanan publik yang berdampak.
Dampak apa yang dimaksud?
Dampak kepada siapa?
Dan ini yang paling relevan dengan konteks yang lebih besar:
Prof. Siti Zuhro dari BRIN sudah bilang:
nawait menjadi pejabat di Indonesia sudah bukan untuk mengabdi tapi untuk mencari kaya dan mempertahankan posisi.
Mahfud MD sudah bilang:
hukum di Indonesia sudah menjadi sandiwara.
Dan kasus Pandeglang ini adalah bukti paling konkret dan paling tidak bisa dibantah dari kedua pernyataan itu.
Tersangka menewask4n an4k SD.
Dua minggu kemudian dilantik jadi Staf Ahli Bupati.
Bupatinya berpidato tentang transparansi dan inovasi.
Tidak ada yang menghentikan ini.
Ini bukan anomali.
Ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang dirancang untuk melindungi orang dalam,
bukan untuk melindungi rakyat.
Negeri ini sedang dalam kondisi di mana tersangka pembunuhan karena menabrak kerumunan anak SD sampai dua orang tewas bisa dilantik jadi pejabat dua minggu setelah ditetapkan tersangka.
Dan tidak ada satu pun mekanisme pengawasan yang bekerja untuk menghentikannya.
Bupatinya berpidato tentang inovasi dan transparansi.
Gubernurnya diam.
Kemendagrinya diam.
Semua diam.
Yang tidak diam hanya keluarga Muhamad Milal
siswa SD yang tidak akan pernah pulang ke sekolah lagi.
Dan sistem yang seharusnya memberi mereka keadilan justru mempromosikan orang yang mengambil nyawa anak mereka.
Apakah ini negeri yang sedang kita pertahankan?
apakah sudah tidak ada keadilan untuk rakyat biasa?
Kalau memang mau maling, ngerampok, dia bisa pukul kaca tsb, trus masuk.
Ini jelas cm buat meneror dan cipta kondisi kok. Biar warga sibuk dgn hal remeh temeh begini. Orang yg hidup di masa harto pahamlah yg beginian.
@KapudS640 kadang HRD tuh kelakuan kayak kontol kalo ngejilat manajemen/owner, udah berasa tuhan aja, padahal masih sama2 pekerja
User tuh ada budgeting per tahun, sanggup apa gak nya pasti dikomunikasiin pas intv, banyak HRD ni suka ngide nego sendiri biar KPI cost downnya achieve