Gurita kepentingan di balik Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya dibongkar ICW. Dari sampel 102 yayasan mitra, ditemukan afiliasi ngeri-ngeri sedap:
• 28 yayasan terafiliasi Parpol
• 18 Pebisnis Swasta
• 12 Birokrasi
• 9 Relawan Pilpres
Sisanya terhubung ke militer & eks koruptor. Ini program gizi atau bancakan politik?
Video : kompas tv
gibran dengan kapasitasnya sebagai wapres bahkan gak tau harga-harga BBM di luar Jawa, lantas bagaimana mungkin dengan kesadaran penuh sekumpulan mahasiswa mau menerima tawaran untuk bertemu dan berdialog dengan taplak magic com ini?
Rombongan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dievakuasi polisi setelah dikepung mahasiswa di UGM, Senin (15/6/2026) malam. Mobil polisi sempat digebrak-gebrak mahasiswa karena rombongan dinilai menghindar dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai isu agraria serta konflik pertanahan saat diskusi.
Ketegangan meningkat seusai diskusi di Gedung GIK UGM ketika pejabat hendak meninggalkan lokasi. Mahasiswa mengejar kendaraan rombongan hingga terjadi aksi saling dorong. Nusron dan Sudaryono berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan patwal dengan pengawalan ketat aparat, sementara Budiman Sudjatmiko memilih meninggalkan lokasi melalui pintu belakang gedung.
Simak berita selengkapnya di https://t.co/12KzHzegth, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #ViralUGM #KopdarMasDar #UGMRicuh
Bantu viralin ya gais.. bakal ada demo dukung MBG yg isi nya buzzer bayaran semua.
Pliss jgn mau cuma dibayar recehan taruhan nya masa depan negara ini!!
Kami murka sekaligus merasa pilu mendengar rapat bege'en dengan komisi IX DPR RI digelar tertutup.
Apakah mereka sebegitu pengecutnya perihal kedunguan mereka yang akan diketahui publik? Apa yang mereka berusaha sembunyikan?
Ada yang salah dengan kejiwaan dan kompas moral kalian apabila kalian tidak turut murka akan hal ini.
Salah satu keputusan anggota dewan yang membuat kita beram adalah ketika suatu rapat yang harusnya terbuka dan transparan di lakukan dengan cara yang tertutup dan di selesaikan lobi² dibawah meja.
Kami makin curiga
Kemaren Reuters (portal berita luar negeri) menayangkan secara live aksi demo mahasiswa. Tayangan tsb ditonton lebih dari 100 ribu orang.
Dan kabarnya hari ini ada yang bela-belain kirim surat ke The Economist. Takut terlihat jelek di mata internasional dan biar gak keliatan titik lemah dan bobroknya dia (lagi).
Buat yang gak tau, bulan Mei 2026 kemaren The Economist pernah nulis terang2an kalo wowo dianggap lagi membahayakan ekonomi Indonesia sekaligus pelan2 mengikis demokrasi.
So, aksi kemaren yang katanya gagal, namun tetap ada yang ketar-ketir nih yeee...
Itu tanggung jawab Bpk sbg Menteri yg ditugaskan mengawasi Program MBG sesuai kepres.
Beginilah gaya bunglon yang lidahnya panjang.
Masih ingat :
1) saat dia pasang badan buat Meikarta
2) pasang badan kereta api cepat
3) pasang badan PSN Rempang dan PIK-2
4) membagi-bagi hutan di berbagai wilayah - terutama di Papua.
5) pasang badan buat program MBG - skrg balik badan
Yang menjijikkan dari skandal di Badan Gizi Nasional bukan hanya dugaan korupsinya. Namun juga cara banyak pejabat dan elite politik tiba-tiba berbalik arah setelah kasus itu meledak.
Ketika MBG diluncurkan, kritik hampir tidak diberi ruang. Setiap pertanyaan tentang anggaran, tata kelola, kesiapan infrastruktur, transparansi pengadaan, hingga risiko kebocoran dana dianggap sebagai sikap anti-pemerintah atau tidak mendukung perbaikan gizi anak. Buzzer dikerahkan, bahkan militer meneror ortu yang mengeluhkan kualitas MBG. Padahal sejak awal MBG adalah program raksasa dengan anggaran yang terus membengkak, bahkan menjadi salah satu pos belanja terbesar negara.
Saat itu, banyak pejabat berlomba-lomba menjadi juru bicara program. Mereka memuji tanpa reserve. Mereka menjual optimisme, mengulang slogan, dan menampilkan keberhasilan yang jauh dari terbukti. Kritik dianggap musuh dan antek asing.
Kini, orang-orang yang dulu paling keras membela program mendadak menjadi pengkritik. Mereka berbicara tentang perlunya evaluasi, pengawasan, audit, dan transparansi. Seolah-olah mereka tidak pernah menjadi bagian dari barisan yang membungkam pertanyaan-pertanyaan itu sejak awal.
Fenomena ini menunjukkan moral
hazard.
Klaim sepihak pemerintah yang menyebut BBM jenis Pertamax hanya dikonsumsi "orang kaya" telak dihantam realita di aspal. Faktanya, kebijakan menaikkan harga Pertamax hingga Rp4.000 per liter justru mencekik leher kelas pekerja bawah mereka yang terpaksa bertahan demi menjaga modal kerja utama yaitu mesin kendaraan.
~RS