Guys, ada sesuatu yang terjadi hari ini yang menurut gue harus diperhatikan bukan karena mengejutkan, tapi karena sangat langka terjadi dari orang dalam pemerintahan Prabowo.
Luhut Binsar Pandjaitan pergi ke Singapura. Duduk di depan investor global. Dan bilang dua kata yang hampir tidak pernah keluar dari mulut pejabat Indonesia dalam setahun terakhir ini:
"Saya minta maaf."
Dan ini konteks yang membuat kalimat itu sangat berat:
Luhut tidak minta maaf soal hal kecil.
Dia minta maaf soal sesuatu yang sudah melukai kantong investor secara nyata volatilitas pasar, tekanan harga minyak, risiko terhadap APBN Indonesia.
"Saya minta maaf jika beberapa dari Anda mengalami dampak negatif karena situasi tersebut."
Dua kalimat itu diucapkan di Singapura, di depan pengelola aset global adalah pengakuan yang tidak pernah kita dengar dari podium mana pun di Jakarta.
Dan bandingkan dengan apa yang kita dengar selama ini dari Jakarta:
Prabowo: "Mau dolar berapa ribu kek orang desa tidak pakai dolar."
Purbaya: "Fundamental kita kuat."
Gubernur BI: mengganti definisi stabilitas supaya kondisi buruk bisa disebut stabil.
Misbakhun: memvalidasi narasi bahwa rupiah tidak pengaruhi rakyat kecil.
Sementara Luhut di Singapura mengakui secara terbuka bahwa ada masalah serius yang sedang terjadi.
Dan meminta maaf kepada orang-orang yang terdampak.
Dan ini yang paling penting dari seluruh pertemuan itu:
Luhut mengakui sudah mengingatkan Prabowo untuk mewaspadai tekanan ekonomi setelah Juli 2026.
"Tapi saya juga ingatkan kepada Presiden,
kita harus melihat dengan jelas setelah Juli.
Fiskal dan budget negara kita akan diperbaiki pada akhir atau awal tahun berikutnya."
Kalimat itu sangat penting.
Karena artinya:
di dalam istana pun sudah ada yang tahu bahwa kondisinya tidak baik-baik saja.
Sudah ada yang memperingatkan.
Sudah ada yang melihat datanya dengan jelas.
Tapi yang keluar ke publik selama ini bukan peringatan itu.
Yang keluar ke publik adalah narasi bahwa semua baik-baik saja.
Dan ini detail yang paling mengkhawatirkan:
Luhut mengakui bahwa kalau harga minyak dunia menembus 100 dolar per barel APBN akan menghadapi tekanan sangat besar karena asumsi dalam anggaran hanya 70 dolar per barel.
Defisit tambahan yang muncul dari selisih itu saja: sekitar Rp200 triliun.
Ini di atas defisit Q1 yang sudah Rp240 triliun. Ditutup dengan utang Rp258 triliun.
Dan sekarang ada potensi tekanan tambahan Rp200 triliun lagi dari harga minyak yang naik.
Dan itu baru dari satu variabel saja.
Dan ini yang perlu diapresiasi dengan jujur:
Gaya komunikasi Luhut di Singapura itu adalah gaya komunikasi yang seharusnya digunakan di dalam negeri juga.
Bukan membela diri.
Bukan menyalahkan faktor eksternal semata.
Bukan mengganti definisi supaya angka buruk terlihat baik.
Tapi mengakui bahwa ada masalah. Menjelaskan apa yang sedang disiapkan untuk mengatasinya. Dan meminta maaf kepada yang terdampak.
Itu bukan kelemahan.
Itu yang disebut komunikasi krisis yang benar.
Itu yang investor global butuhkan untuk memutuskan apakah mereka mau tetap menaruh uang di Indonesia atau tidak.
Karena investor tidak lari dari negara yang punya masalah. Investor lari dari negara yang tidak mau mengakui masalahnya.
Tapi ini yang paling mengganjal:
Kenapa harus di Singapura?
Kenapa harus di depan investor asing dulu baru ada pengakuan jujur tentang kondisi ekonomi Indonesia?
Kenapa rakyat Indonesia yang setiap hari merasakan langsung dampak dari semua tekanan ini tidak mendapat komunikasi yang sama jujurnya?
Iswati di Gresik yang harga kedelainya naik Rp2.000 per kilogram.
Rudi di Lombok yang kehilangan pekerjaan karena gerainya ditutup paksa.
Guru honorer yang gajinya tidak naik sementara harga semua barang naik.
Mereka tidak mendapat penjelasan yang jujur.
Mereka tidak mendapat permintaan maaf.
Mereka hanya mendapat narasi bahwa ekonomi kita kuat dan fundamental kita baik.
Dan ini yang paling perlu direnungkan:
Luhut bilang: "Ekonomi kita seharusnya masih sangat kuat dibanding beberapa negara lain."
Tapi di kalimat yang sama dia mengakui ada defisit potensial Rp200 triliun dari harga minyak. Mengakui kondisi fiskal perlu diperbaiki. Mengakui ada masalah di sini dan di sana.
Kalimat "masih kuat" dan kalimat "ada masalah serius" tidak bisa diucapkan bersamaan tanpa salah satu menjadi tidak jujur.
Dan rakyat yang sudah terlalu lama mendengar "masih kuat" sementara merasakan "makin berat" setiap hari sudah sangat lelah dengan kontradiksi itu.
Luhut melakukan sesuatu yang benar hari ini.
Dia mengakui ada masalah.
Dia minta maaf kepada yang terdampak.
Dia berbicara dengan jujur tentang risiko yang ada.
Itu langkah yang tepat.
Dan layak diapresiasi.
Tapi satu pertanyaan yang tersisa dan tidak bisa diabaikan:
Kapan rakyat Indonesia mendapat kejujuran yang sama?
Kapan yang berdiri di podium Jakarta dan berkata: "Ada masalah serius yang sedang kita hadapi.
Ini kondisinya yang sebenarnya.
Ini yang sedang kita lakukan.
Dan kami minta maaf atas dampak yang sudah kalian rasakan."
Karena investor Singapura sudah mendapatkan kejujuran itu.
Mereka yang membuat keputusan berdasarkan data mendapat data yang jujur.
Sementara rakyat Indonesia yang hidupnya paling langsung terdampak masih mendapat narasi bahwa orang desa tidak perlu khawatir soal dolar.
Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo.
CPO. Batu bara.
Manipulasi data ekspor.
Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya.
Hasilnya:
pendapatan di Indonesia terlihat kecil.
Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil.
Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri.
Dan ini berlangsung selama 34 tahun.
Dari 1991 sampai 2024.
Kerugian negara: Rp15.400 triliun.
Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan:
Selama 34 tahun di mana Bea Cukai?
Di mana Direktorat Jenderal Pajak?
Di mana KPK?
Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi?
Prabowo bilang ini adalah data dari PBB.
Artinya data ini bukan baru kemarin ada.
Data ini sudah diketahui secara internasional.
PBB sudah mencatatnya.
Dunia sudah tahu.
Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri.
Dan ini yang paling menohok:
Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing.
Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden.
Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya.
"Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak."
Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik.
Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun.
Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong.
Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi.
Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan.
Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka.
Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai:
Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun.
Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai.
Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap.
Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya.
Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya.
Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan.
Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami:
Rp15.400 triliun selama 34 tahun.
Anggaran pendidikan Indonesia per tahun:
Rp700 triliun.
Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat.
MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun.
Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun.
Rp15.400 triliun.
Hilang.
Selama 34 tahun.
Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya.
Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy.
Alasannya: untuk menghentikan under invoicing.
Tapi pertanyaannya sangat sederhana:
kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga?
Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini?
Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda?
Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang:
"Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem.
Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan.
Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur.
Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan.
Ask the Chairman Anything.
Audit menyeluruh.
Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan.
Danantara tidak punya satupun dari sistem itu.
Belum ada audit yang transparan.
Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen.
Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun.
Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar:
Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.
Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya.
Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan.
Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade.
Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap.
Dan barulah semuanya terbuka.
Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun.
Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun.
Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun.
Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat.
Tapi tidak ada yang masuk penjara.
Tidak ada nama yang boleh disebutkan.
Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut.
Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor.
Arab Saudi menyita seluruh aset.
Indonesia membuat badan baru.
Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.
@dimdumdamder@xlsatu_@myXL Up up, rumah saya juga udh 12 jam mati cs nya di wa ga jawaaab sama sekali bener2 gaada solusi, ditelfon juga sama udh halo2 gaada yg nyauut cs nya buang2 pulsa, skrg firstmedia ga kyk dulu lagiii huuf😤😤
Sampai malam hari ini, sudah lebih dari 12 jam internet Saya masih mati. Di aplikasi @myXL tertulis online, namun kondisi sebenarnya internet masih mati. Saya tidak bisa mengakses cctv rumah yang membutuhkan koneksi internet.
Bagaimana pertanggungjawaban @myXL@xlsatu_ ???
Halo @myXL@xlsatu_@FirstlyMedia cc @kemkomdigi@BPKN_RI
Saya menyampaikan kejadian yang kurang menyenangkan atas layanan @xlsatu_ , yang sebelumnya @FirstlyMedia . Kejadian dimulai ketika layanan internet mati pada tgl 12 Mei pkl 04.31 WIB, sesuai email yg disampaikan.
Kemudian dari pagi saya mulai menanyakan kondisi internet melalui wa chat @xlsatu_ karena aktifitas di rumah sangat bergantung dengan internet, namun @xlsatu_ sangat slow respon!!
GUE BONGKAR SOSOK JAKSA WIRA ARIZONA DI KASUS AMSAL SITEPU
Gue curiga, IG dia sekarang tiba² di-private. Tapi santai, gue udh ngamanin satu foto sblm dia ngumpet. Knp baru sekarang dikunci? Panik gara² mulai disorot netizen? Atau karena harta 2 miliar itu kebuka ke publik?
Shireen Abu Akleh, a Palestinian Christian journalist, was killed in the WEST BANK.
Anas al-Sharif is a Palestinian Muslim journalist who was killed in GAZA.
Both were killed by Israel to hide the massacres that is committing in occupied Palestine from the world.
He posted 45 minutes ago and now he’s dead.
Kinetic strike. Most likely keyed off his cell phone signal, which the IDF tracks.
To the “journalists” in the West who toe the line with the NYT editorial board. Any words for your colleague?
A powerful moment as a family in Gaza celebrates their father’s return home carrying a sack of flour — a scene that captures the depth of the crisis, where flour alone brings tears of joy amid siege and famine.