Keponakan tiba-tiba voice message :
👦 : Mimiiii, pulang jam berapa?
👱 : Abis Magrib, paling sampe rumah jam setengah 8
👦 : Astagfirullah
* Lah, salah gue apa? Itu khan udah pulang sesuai bel kantor 🙈
Dear, media.
Kurban itu perorangan. Jika Presiden menggunakan APBN untuk bagi-bagi sapi, maka itu bukan kurban. Itu program politik. Jadi jangan ditulis "kurban Prabowo" karena dananya dari pajak rakyat. Trims...
SPPG Bojongkaso Agrabinta, Cianjur, Jawa barat nunjukin video distribusi MBG di jalur yang rusak berlumpur
dari video ini justru nunjukin lebih butuh perbaikan fasilitas umum (jalan) daripada dapur MBG kan 😂😂😂 unik banget skala prioritasnya
cr ig TVRInasional
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Ini pas pidato Prabowo berarti kemarin?
Ada guru di depan demo di gedung DPR?
Pas dia bilang
"Saya naikkan gaji guru, ada yang sampai 300%?"
Terus ternyata diralat yang naik hakim.
Terus sampai akhir pidato, gaji guru kenapa gak dibahas lagi?
Pas itu ada guru demo di depan gedung???
Kalian ngerasa ga sih, mall masih rame, antrian kopi masih panjang, restoran masih penuh.
Padahal rupiah lagi di titik terlemah sepanjang sejarah dan ekonomi lagi susah.
Nama fenomena ini adalah Lipstick Effect.
Dan ini justru sinyal bahaya loh!🧵
jadi ceritanya hari ini para pejabat bank indonesia
di panggil komisi XI DPR karna rupiah tiap hari
makin melemah terhadap dollar
semua pejabat BI hadir termasuk keponakan prabowo
yang jawaban dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo rupiah kita stabil kok
Perry membela diri dengan argumen teknis.
Dia bilang mandat BI bukan menjaga level nilai tukar tapi menjaga stabilitas nilai tukar.
Dan stabilitas yang dimaksud adalah volatilitas seberapa besar naik turunnya rupiah dalam 20 hari terakhir.
Angkanya: 5,4%.
Dan menurut Perry 5,4% itu masih relatif stabil.
Lalu Dolfie dari PDIP interupsi dengan pertanyaan yang sangat mendasar:
"Menetapkan bahwa dalam rentang 5,4% itu dianggap stabil apa landasannya?
Kenapa enggak 1%?
Kenapa enggak 2%?
Kenapa harus 5,4% dianggap volatilitas yang stabil?"
jadi yang dilakukan BI ternyata simpelnya begini
ada ujian sekolah nih
untuk lulus ujian tersbut harus dapat nilai kkm = 80
tapi waktu ujian dia dapat nilai 50
bukannya memperbaiki nilai untuk bisa lulu
tapi dia malah mengubah aturan nilai kkmnya
jadi nilai kkm 50 bisa lulus
Ini bukan soal teknis statistik.
Ini soal kejujuran kepada publik:
Perhatikan apa yang Perry lakukan dengan sangat cerdas dan sangat berbahaya.
Rupiah sekarang ada di Rp17.600.
Asumsi APBN 2026 adalah Rp16.500 dengan kisaran bawah Rp16.200 dan kisaran atas Rp16.800.
Artinya rupiah sekarang sudah di luar kisaran atas APBN.
Sudah Rp800 lebih lemah dari asumsi atas.
Tapi Perry bilang stabil.
Caranya: ganti definisi.
Bukan lagi soal level tapi soal volatilitas.
Bukan soal di mana rupiahnya sekarang tapi soal seberapa besar naik turunnya dalam 20 hari.
Dengan definisi itu kamu bisa bilang rupiah stabil meskipun nilainya sudah jauh di luar target APBN.
Karena yang diukur bukan apakah rupiahnya kuat atau lemah tapi apakah naik turunnya konsisten atau tidak.
Ini seperti dokter yang bilang pasiennya stabil karena suhu badannya tidak naik turun drastis.
Padahal suhu badannya sudah 40 derajat dan terus di sana.
Stabil dalam kondisi sakit parah bukan berarti sehat.
presiden bilang: "Mau dolar berapa ribu kek."
Gubernur BI bilang stabil. Caranya: ukur volatilitasnya bukan levelnya. Ukur seberapa besar naik turunnya bukan di mana posisinya.
presiden,pejabat plenger semua asliii
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Profesor Herawati Sudoyo, Pahlawan Bom Bali yang "dikalahkan" oleh tembok birokrasi negara sendiri. Lo bayangin, kepolisian dunia aja hormat sama beliau karena sukses bongkar identitas pelaku Bom Bali cuma dari serpihan DNA. Tapi pas di negaranya sendiri, nasib beliau dan timnya malah berakhir ngenes gara-gara urusan administratif.
Namanya Prof. Herawati Sudoyo, salah satu otak paling cerdas di Lembaga Eijkman. Pas kejadian Bom Bali 2002, beliau dan timnya kerja gila-gilaan buat identifikasi pelaku lewat sisa-sisa DNA di lokasi ledakan. Berkat beliau, kasus-kasus terorisme besar bisa terungkap secara ilmiah.
Di tangan beliau, Lembaga Eijkman jadi markas riset genetika paling bergengsi di dunia. Bukan kaleng-kaleng, ilmuwan luar negeri aja segan sama riset mereka. Tapi ya gitu, musuh terberat orang pinter di sini bukan virus, tapi birokrasi.
Plot twist paling pahitnya terjadi awal 2022. Lembaga bersejarah ini dibubarin dan dilebur secara paksa ke instansi riset baru. Alhasil? Ratusan ilmuwan dan peneliti elit dipecat massal dalam semalam cuma karena mereka bukan PNS.
Bayangin, orang-orang yang udah ngabdi puluhan tahun demi kemajuan sains Indonesia, disuruh angkat kaki cuma karena masalah dokumen status pegawai. Dr. Herawati dan timnya harus ninggalin laboratorium tempat mereka nyetak sejarah internasional.
Ini jadi bukti nyata kalau di sini, "surat sakti" birokrasi kadang lebih berkuasa daripada otak jenius yang diakuin dunia. Padahal kita butuh lebih banyak orang kayak mereka, bukan malah bikin mereka "patah hati" sama negaranya sendiri.
Respek buat Prof. Herawati dan para ilmuwan Eijkman. Mereka udah kasih yang terbaik buat Indonesia, meskipun akhirnya harus "menelan luka" gara-gara sistem yang kaku. Pahlawan sains yang sebenernya.🫡✨
Guys, Prof. Feri Latuhihin ekonom yang sudah setahun lalu memprediksi dolar akan tembus Rp17.000 ketika belum ada yang percaya baru bicara lagi. Dan kali ini lebih keras, lebih konkret, dan lebih mengerikan dari sebelumnya.
Gue mau rangkum dan kritisi semuanya termasuk pertanyaan yang menurut gue paling penting:
para ekonom sudah kasih saran, tapi apakah pemimpinnya mau dengar?
Atau yang kasih saran justru akan disebut antek antek asing?
Prediksi yang sudah terbukti dan peringatan baru yang lebih keras:
Setahun lalu Feri bilang dolar akan tembus Rp17.000. Banyak yang tidak percaya.
Sekarang dolar sudah di Rp17.300.
Sekarang dia memperingatkan skenario yang jauh lebih buruk:
dolar bisa tembus Rp25.000 kalau kondisi fiskal tidak segera dibenahi.
Bukan angka yang dia lempar sembarangan.
Dia punya hitungan.
Soal angka pertumbuhan ekonomi dan ini yang paling mengejutkan:
Purbaya marah-marah ke World Bank karena World Bank bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,7%. Purbaya klaim angkanya jauh lebih tinggi dari itu.
Feri bilang sesuatu yang sangat mengejutkan: "Saya bilang 4,7% sudah bagus.
Kalau menurut saya bisa 0%."
Kenapa?
Karena ketika Feri cross check angka pertumbuhan 5,11% versi BPS dengan indikator lain khususnya pertumbuhan kredit perbankan angkanya tidak cocok.
Untuk mencapai pertumbuhan 5,11% kredit perbankan harusnya tumbuh minimal 11%. Kenyataannya: kredit tumbuh di bawah 8%.
Feri perkirakan pertumbuhan riilnya mungkin di sekitar 4% saja.
Dan Moody's serta Fitch sudah men-downgrade outlook ekonomi Indonesia dari stable menjadi negatif. Artinya lembaga rating internasional pun tidak percaya dengan angka yang pemerintah klaim.
Soal defisit APBN dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Feri memaparkan data yang sangat konkret:
Defisit APBN Januari: Rp35 triliun.Defisit Februari: Rp135 triliun.Defisit Maret: Rp240 triliun.
Kalau dianualisasi secara linear defisit sudah setara 3,72% dari GDP melampaui batas 3% yang menjadi patokan fiskal.
Dan di saat yang sama harga minyak dunia naik karena perang.
Subsidi BBM membengkak.
Inflasi berpotensi double digit.
Jatuh tempo utang tahun ini saja sekitar Rp888 triliun ditambah bunga Rp99 triliun.
Itulah mengapa Feri menduga dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot Purbaya kemungkinan memang tidak setuju dengan arah kebijakan bukan karena sabotase sembarangan, tapi karena mereka melihat angka-angka yang tidak memungkinkan untuk terus mempertahankan spending sebesar sekarang.
Soal MBG dan ini yang paling tegas:
Feri mengucapkan sesuatu yang menurut gue perlu didengar keras-keras oleh siapapun yang masih berargumen bahwa MBG adalah investasi:
"Mohon dikasih tahu kepada Pak Presiden bahwa kalau MBG itu dianggap investasi itu bohong besar."
Investasi yang sesungguhnya adalah infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan.
Atau investasi non-fisik yang menghasilkan produktivitas jangka panjang: pendidikan dan riset dan pengembangan.
Makan siang bukan investasi.
Makan siang adalah konsumsi.
Dan konsumsi yang dibiayai utang itu bukan membangun masa depan. Itu memakan masa depan.
Feri menghitung bahwa untuk MBG yang benar-benar targeted ke yang membutuhkan cukup Rp10 triliun per tahun. Bukan Rp335 triliun.
Dan sisa Rp325 triliun itu seharusnya bisa jadi buffer fiskal atau dialokasikan ke investasi yang benar-benar menghasilkan produktivitas jangka panjang.
Soal class menengah yang semakin tergerus:
Dari 57 juta kelas menengah di 2019 sekarang tinggal 47 juta. Turun 10 juta orang dalam kurang dari 10 tahun.
Dan tabungan rata-rata kelas menengah yang dulu Rp3 juta per orang sekarang sudah mendekati nol. Mereka tidak lagi makan tabungan. Mereka sudah mulai makan hutang.
Dan Feri menyebut satu indikator yang sangat mengkhawatirkan: omset pegadaian sedang melonjak luar biasa. Ketika orang menggadaikan barang untuk kebutuhan sehari-hari — itu bukan tanda ekonomi yang baik-baik saja.
Soal BI yang tidak bisa berbuat apa-apa:
Feri menjelaskan dilema yang sangat real yang sedang dihadapi Bank Indonesia:
Kalau suku bunga dinaikkan untuk melawan inflasi dan menjaga rupiah ekonomi yang sudah lemah akan tambah terbebani. Kredit macet naik. Investasi turun lebih dalam.
Kalau suku bunga diturunkan rupiah makin melemah dan inflasi makin tidak terkendali.
"BI tidak bisa melakukan apa-apa.
Naikkin salah, nurunin salah."
Dan intervensi di pasar valas untuk menjaga rupiah cadangan devisa tidak tanpa batas.
Kalau outlook ekonominya memang buruk intervensi itu seperti menggarami lautan.
Soal komentar terhadap Purbaya dan ini yang paling kontroversial:
Feri mengucapkan sesuatu yang sangat bold:
bahwa menurut dia Purbaya tidak paham soal ekonomi.
Contoh yang dia berikan:
ketika perbankan mengalami undisbursed loan kredit yang sudah disetujui tapi belum dicairkan senilai Rp2.735 triliun, Purbaya justru mengucurkan tambahan dana dari BI sebesar Rp227 triliun.
Logika Feri:
kalau bank sudah kelebihan likuiditas yang tidak bisa disalurkan menambah likuiditas lagi adalah seperti menuangkan air ke ember yang sudah penuh.
Itu bukan solusi masalah kredit.
Itu memperburuk excess liquidity yang justru bisa memperlemah rupiah lebih jauh.
Gue tidak akan menghakimi apakah Feri 100% benar soal ini. T
api pertanyaan teknisnya valid dan layak dijawab secara publik oleh Kemenkeu.
Dan inilah pertanyaan yang paling fundamental:
Para ekonom Feri Latuhihin, Mahfud MD, Feri Amsari, berbagai pengamat lain sudah memberikan saran yang konkret, berbasis data, dan bisa diverifikasi.
Saran yang konsisten:
rasionalisasi MBG, ramping kabinet, perbaiki kepastian regulasi, prioritaskan investasi produktif, jaga fiskal dari defisit yang melebar.
Dan apa respons dari lingkaran pemerintah?
Orang yang kritik MBG disebut tidak nasionalis. Orang yang mempertanyakan kebijakan ekonomi disebut tidak mendukung presiden.
Dan siapapun yang mengutip data dari lembaga internasional seperti World Bank atau IMF bisa dengan mudah diberi label antek asing.
Dari nonblok menjadi goblok kata Feri mengutip kritik terhadap kebijakan luar negeri.
Dan label yang sama bisa dikenakan pada kebijakan ekonomi: dari mendengar para ahli menjadi memusuhi para ahli.
Indonesia punya banyak ekonom yang kompeten. Punya data yang bisa dibaca.
Punya pengalaman sejarah termasuk bagaimana Habibie menyelamatkan ekonomi di 1998 dengan tiga langkah berani yang gue sudah bahas sebelumnya.
Yang kurang bukan nasihatnya.
Yang kurang adalah keberanian untuk mendengar nasihat yang tidak menyenangkan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang menyakitkan jangka pendek demi kepentingan rakyat jangka panjang.
Dan selama nasihat para ekonom direspons dengan label "antek asing" sementara rupiah terus melemah, defisit terus membesar, dan kelas menengah terus tergerus
Kita semua yang menanggung akibatnya.
Bukan para pejabatnya.
Tiap tahun Perpusnas nyebar ±500 - 1.000 buku ke ribuan titik di Indonesia.
Kalau 1 buku harganya misal Rp70 ribu, 1 titik butuh Rp70 juta untuk 1.000 buku. Kalau 10.000 titik berarti Rp700 miliar.
Dan anggaran segini ternyata cuma setara 14 jam MBG 😭
Assalamualaikum Bapak Presiden Prabowo Subianto, Tanpa menguranhi rasa hormat izin kami Team BTS Army Peduli menyampaikan bahwa rakyat Aceh belum pulih. Mereka masih di tenda, hunian belum ditempati, bahkan di Tamiang belum selesai jelang Lebaran. Mohon atensi kondisi lapangan.