🍵 @diodeh - Twitter Profile

Gausah edgy kalau om tante di kampung nanya "kapan lolos? kapan kerja? kapan nikah?" karna mereka taunya cuma itu. masa expect mereka nanya "integrasi OpenClaw ke telegram caranya gimana?" jawab baik-baik aja. dan jangan ulangi ke anak/ponakan kelak toh ketemu juga jarang

543

29K

7K

2K

1M

diodeh retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

4 months ago

Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace. Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika. Ini soal hukum yang sangat konkret. Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR. Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi. Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang. Dua-duanya tidak dilakukan. DPR mengaku masih reses. Sementara Presiden sudah tanda tangan. Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia. Feri bilang ini bukan pertama kali. Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif. Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif. Hari pertama sudah langgar undang-undang. Jadi ini bukan anomali. Ini pola. Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri. Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan. Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa? Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik. Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya. Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu. Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur. Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini. Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur. Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.