Di Lapangan Zócalo, tengah Kota Meksico, mereka meneriakkan, "Free Palestina!" 🔥🇲🇽🇵🇸
Dari Amerika Latin hingga AS, Kanada, Eropa, Australia, dan lainnya — dunia bangkit melawan holocaust Israel terhadap warga Gaza, yang didanai dan didukung Amerika.
In Zócalo Square, the heart of Mexico City, a massive crowd roars ‘Free Palestine!’ 🔥🇲🇽🇵🇸
From Latin America to the US, Canada, Europe, Australia and beyond — the world is rising against the American-funded, American-backed Israeli holocaust.
Alhamdulilah!
Hari ini di Gaza Utara tiba-tiba muncul semburan air bersih. Tanpa diduga-duga, air bersih tersebut menggenangi jalan dan para warga berkumpul mengambil air tsb. 😭
Demi Allah...!!!
Demi Allah...!!!
Kami akan Bebaskan Palestina.
Kami akan injak zionis terakhir kalinya di Gaza
Insya Allah.
PUTRI GAZA SANG PEMBERANI
Kami akan sujud, solat di Masjid Al Quds (Al Aqsha) dalam kemenangan
Insya Allah
اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي إلى رَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا
Ya Allah,
Sampaikan Aku kepada Ramadhan,
Sampaikan Ramadhan kepadaku, dan
Terimalah amal salehku selama Ramadhan.
Tiga Dosa Besar Anggaran Pendidikan, antara lain :
1. Anggaran pendidikan 20% APBN dibagi ke Kementerian/Lembaga dan mencakup anggaran bagi pendidikan kedinasan dan K/L lain. Hal ini tidak sesuai dengan :
• pasal 49 ayat (1) UU No.2 Tahun 2023 tentang sisdiknas “Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”
• Putusan MK No 024/PUU-V/2007 tanggal 20 Februari 2008 “Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”
• Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan PTKL menegaskan biaya penyelenggaraan PTKL kedinasan pada jalur pendidikan formal tidak termasuk dalam 20% APBN yang dialokasikan ke sektor pendidikan.
2. Bukan hanya ABPBN, APBD juga harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Hal ini merujuk pada UUD RI Tahun 1945 amandemen IV pasal 31 ayat (4) : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelengagraan pendidikan nasional”
Sayangnya hanya 6 provinsi yang anggarkan 20% APBD untuk pendidikan di luar dana transfer daerah, yaitu DIY, Kalabr, Sumbar, Kalsel, Sulteng, dan Bali. Dibutuhkan kerjasama dengan kemendagri yang memiliki kapasitas untuk memastikan realisasi anggaran tersebut, serta kerjasama pelaporan APBD pendidikan dengan kemenkeu. Ini bukti lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan kita. Tidak ada reward dan punishment bagi daerah yang sudah atau belum memenuhi 20% APBD untuk pendidikan. Selain itu, kita tidak memiliki alat, metode, dan database yang memonitor kinerja daerah.
3. Menteri pendidikan kurang diberikan peran dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran di luar pengajuan anggaran kementerian pendidikan. Hal ini bertentangan dengan pasal 80 ayat (3) PP No. 18 tahun 2022 tentang perubahan atas PP No.48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan diatur bahwa Mendikbudristek, Menkeu, Menteri PPN secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Berbagai regulasi yang ada seyogyanya perlu dipatuhi dalam penganggaran pendidikan di Indonesia.
Walau masjid sdh hancur
Walau kami diburu terus tuk dibunuh
Kami akan tetap bersama dan mengkaji Al Qur'an
Inilah Gazza yg tiada duanya di dunia
#FreePalestine
HNW (@PKSejahtera) Dukung ICC (International Criminal Court) Terbitkan Surat Penangkapan thd PM&Menhan Israel,Krn Kejahatan Kemanusiaan&Genosida thd Gaza. Kanada,Belanda, Spanyol,Italia,Afrika Selatan dll Sudah Nyatakan Akan Laksanakan Keputusan ICC Itu. https://t.co/Q5BQ8S2KXh