Dari dua tahun lalu, saya konsisten mengingatkan segenap masyarakat untuk bijak mengelola risiko dan melindungi nilai tabungan kita. Ketika beban utang yang luar biasa diwariskan kepada kita, dan tren kebijakan fiskal semakin tidak terkendali, diversifikasi tabungan – termasuk menyimpan sebagian tabungan dalam mata uang yang stabil (hard currencies) seperti Dollar, Singapore Dollar, atau Euro – bukan lagi sekedar opsi investasi, melainkan langkah penting untuk melindungi keuangan keluarga dan keuangan pribadi.
Perlindungan daya beli ini adalah hak masyarakat. Tentu saja, perlindungan daya beli terbaik tetap berada di tangan Pemerintah melalui perubahan orientasi kebijakan yang fundamental. Tanpa perubahan orientasi kebijakan yang menyeluruh dan mendalam, sulit melihat Rupiah dan daya beli kita bisa pulih.
For the past two years, I have consistently urged the public to prudently manage risks and protect the value of our savings. With an immense debt burden inherited from the previous government, and a fiscal policy drifting further out of control, diversifying our savings – including holding a portion in stable hard currencies like the US Dollar, Singapore Dollar, or Euro – is no longer just an investment choice. It has become a vital step to protect personal and family finances.
Safeguarding our purchasing power is a fundamental right of the people. Ultimately, the best solution for restoring our financial security lies in the hands of the Government through a fundamental shift in policy orientation. Without a comprehensive and deep policy overhaul, it is difficult to see how the Rupiah and our purchasing power can truly recover.
Indonesian authorities have shut down several screenings of a new documentary on alleged human rights abuses in Papua, including Indigenous land seizures. Rights groups and international media still face restricted access to the region.
Al Jazeera’s @JesWashington reports.
Riil Prabowo mau bikin BUMN pengekspor tunggal untuk komoditas SDA alias tambang.
Membenarkan rumor yang bikin IHSG crash kemarin.
Bahkan sudah disiapkan skema untuk tata kelolanya.
Far too much in Indonesia depends on a thin-skinned former general with a sketchy human-rights record. Prabowo Subianto needs to hear some unpalatable truths https://t.co/8cvnt563TJ
Photo: Getty Images
Keputusan pemerintah harus dihormati.
Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan.
Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making.
Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara.
Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini.
Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun).
Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara.
Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural:
1. Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?"
Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas?
2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem.
3. Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong.
Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan.
Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi.
Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri.
No one is perfect.
May the great force be on the right side of history.
Yang pasti, beliau sebagai Presiden saat itu tidak pernah denial. Beliau tahu ini ada problem. Krisis depan mata. Rupiah melemah. Dan kami sedang bekerja keras mencari solusi. Beliau juga kasih kepastian: bulan depan, kami usahakan situasi akan membaik. The best President ever.
Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia
Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi
Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter
Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal.
========
Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko
Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya.
Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.
once created opportunities that helped thousands earn, grow, and support their families. He contributed not only to technology, but to the movement of Indonesia’s economy and the dignity of hardworking people.
in times when accusations grow louder than proven truth, may we remember that impact is real, sacrifices are real, and the lives transformed along the journey are real
history will always see beyond allegations — it will remember contribution ✨
Istri Nadiem Makarim, Franka Makarim, menuliskan pesan di postingan terbaru Instagramnya, tertulis:
"Kemarin hari dimulai di pengadilan.
Malam tadi, Nadiem masuk ke meja operasi untuk kelima kalinya.
Di antara dua momen itu, kami hanya bisa berdoa.