Ｄａｕｄ 'Ｍａｎｕｌｌａｎｇ

Photographer
always support 48Family. 頑張って

[Joey in Canggu @joey_ardiva]

Halo semua,
Berikut semua asset dokumentasi karhutla dari jurnalis di kalimantan, feel free to access dan tolong disebarkan seluasnya utk awareness https://t.co/V2BuFwAF1Q

[Antolin @nilotna_]

wkwkwkwkw ada yang naik hampir 25% gimana MSCI ga marah😂😂😂 Ini baru hari ini aja btw

[Mahkamah Konstitusi @officialMKRI]

Benarkah prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kini harus diadili di peradilan umum? 🤔

Menurut MK, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit. Sementara itu, dalam konteks ini, berkenaan dengan kategori yurisdiksi peradilan umum adalah berkaitan dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan oleh prajurit TNI seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum.

Selain itu, MK berpendapat, guna mewujudkan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana amanat konstitusi, UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang terkait dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, untuk mempertegas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta mewujudkan integrasi peradilan militer ke dalam sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung secara penuh, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan memberikan tenggat waktu maksimal 2 (dua) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Peradilan Militer.

Akses putusan selengkapnya di laman https://t.co/QB7blrrcSv ya, #Courtizen! ⚖️

#MengawalKonstitusi
#SalaMKonstitusi
#MKRI
#UUPeradilanMiliter

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Mahkamah Konstitusi memutuskan:
UU Peradilan Militer BERTENTANGAN dengan UUD 1945.

Tentara pelaku kriminal --termasuk jenderal-- harus diseret ke peradilan umum. Titik.

[MBG Jelek! @menuembegejelek]

Barangkali para pegawai SPPG sangat perlu melihat video ini, hingga detik terakhir. Sebuah 'footage mahal' yang menampilken si pongah sudaryono tertunduk lesu, memberi klarifikasi dengan lemas sebab dihujani penagihan kejelasan oleh mitra / investor² SPPG.

[Guri Gashi @E_GuriGashi]

Never mind, I found it

[Haris Firdaus @harisfirdaus]

Besok tim jurnalisme data @hariankompas akan menerbitkan laporan tentang kenaikan harga pangan dan daya beli warga. Dalam liputan ini, tim Kompas membuat Indeks Ayam Goreng yang diadaptasi dari Big Mac Index. Ini penjelasan tentang indeks itu:

https://t.co/aQKrsYYVw4

[Ｄａｕｄ 'Ｍａｎｕｌｌａｎｇ @dph_manullang]

@mhuseinali Dialektika nya dimulai dari oportunis

[LuckyLucky 🇮🇩 ⚔ @luckylucky0971]

Manfret Fatem, komandan operasi TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya,
dan kedua anak buahnya,
Anton Fatem dan Yesias Fatem,
dilaporkan tewas dalam kontak tembak dengan pasukan gabungan TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan, kontak tembak terjadi saat pasukan TNI mendatangi lokasi persembunyian kelompok tersebut dan mengamankan sejumlah barang, di antaranya senapan AK-101, amunisi, dan bendera Bintang Kejora.

Pihak TNI menegaskan operasi penegakan hukum di Papua akan tetap mengacu pada aturan pelibatan dan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

[Kun @kun6manuk]

Wkwwk bangsa gooners.

[Rizky Banyualam Permana @rbpermana]

Bentar, baru ngeh ini UU Ketenagakerjaan bisa jadi bentuk implementasi komitment US-Indo ART, tinggal cross-check aja mana yang ada di UU-nya

[Aqwam Fiazmi Hanifan @aqfiazfan]

Tahu gak? Sepanjang 2021–2026, kementerian, lembaga, dan pemda sipil anggarkan Rp15,3 triliun untuk TNI. Semuanya di luar anggaran Kemhan. Remiliterisasi makin nyata.

Di Jabar misalnya, di era KDM, perbaikan ruang kelas SMA, SMK, sampai SLB negeri di Jabar diserahkan ke TNI: 64 paket, Rp30 miliar. Tahun 2026, yang rehab sekolah di Garut, Majalengka, dan Subang adalah TNI AL. 😅

Bareng2 dengan @YLBHI kami bongkar ratusan ribu paket pengadaan, dan buat dashboard pemantauannya yg bisa kamu ulik sendiri. Rilis hari ini, tepat di HUT TNI ke-81.

Link: https://t.co/eS1jsx0yrs

[Amaa @rhmamncs]

Hasil outopsi alm. Dek Aqib:
Tulang belakang patah
Lambung ulu hati pecah.

Berdasarkan cerita alm sebenarnya dihari perundungan ada mimisan tapi sudah dilap sama gurunya dan gurunya bilang untuk bilang ke orang tuanya kalo alm jatuh.

Pelaku 3 anak tp 1 anak sudah dibawa kabur orang tuanya ke surabaya Tolong semua bantu kawal kasus ini.... Mengingat orangtua pelaku orang punya duit dan anaknya oknum yg berwenang

[Ｄａｕｄ 'Ｍａｎｕｌｌａｎｇ @dph_manullang]

@JiraSelling Kalo mau pilih lensa sendiri, dan cari tempat buat motongnya, harganya udh pasti dibawah ratusan ribu

[Hüseyin Dogru @hussedogru__]

Big investigation coming out.

For months I have been working through more than 1,000 pages of declassified German archives on what many call the genocide against communists in Indonesia in 1965.

The involvement of the US and Britain is widely reported. But there was another player that financed and armed this massacre: Germany.

To this day, Germany refuses to acknowledge what it knew and denies any direct involvement. Its own archives show it knew everything. Bonn was told about the army's test killings of communists in January 1965, almost nine months before the massacre began.

In two days I will publish the full investigation, with hundreds of declassified documents and testimonies from victims and perpetrators of the killings.

Today Berlin sends weapons to Israel and sees no genocide in Gaza. Sixty years ago it sent weapons to Indonesia and saw none there either. Same state. Same lie.

The full investigation will be on https://t.co/pMW5GBnvBd, online from 30 September 2026.

The documentary I produced in 2021 will be released in a remastered version on the same day on my YouTube channel: https://t.co/aHX9hvoOAQ

Both the investigation and the documentary will be published in several languages.

Stay tuned.

[Lutfi Nur Farid @lutfithe13th]

WNI itu dimiskinkan oleh pemerintah yg nggak kompeten.

Tahu nggak kalo harga ayam dan telur naik karena harga pakan naik karena pemerintah coba memonopoli impor bahan pakan ternak dan gagal?

Mengapa Harga Pakan Ayam Melambung https://t.co/Jcyt0cQICo

[Ｄａｕｄ 'Ｍａｎｕｌｌａｎｇ @dph_manullang]

@amatsuuni Kakeknya tugas dimana ya Mba?

[Thanos Legend @radiospirit000]

Advertising to the world that your grandpa was a atrocious medaled war criminal without a shred of guilt, is a flex only Japanese are capable of.
Germans would never brag about their grandpa receiving a medal from Adolf Hitler 🤭🤭
Thanks for showing us your ugly face and brain

[Giokielicious @jokieliu]

“My grandpa got the Nazi Iron Cross, got wounded in the invasion of the USSR, and after the war he was a state lawmaker.”

“Why the heck everyone's mad at me?"

[(Sir) Rafi @rafinisme]

Belain produk lokal oke, tapi kalo busuk gak perlu dibela mati-matian. Produk ekspor aja pada banyak yang gak beres.

Nih orang Bangladesh aja komplain soal rangkaian ikan, akhirnya pemerintah mereka milih impor dari CRRC dengan desain plek ketiplek yang hasilnya lebih mantep.