Saya pernah ngobrol dengan investor manufaktur dari Korea dan Jepang 5 tahun lalu. Baru melakukan tiang pancang, gerombolan Ormas sudah nongkrongin minta uang jatah dan mengintimidasi agar limbah materialnya nanti diberikan kepada mereka.
Keduanya sempat beroperasi, tapi akhirnya tutup di masa pandemi. Investor yang dari Jepang akhirnya pindah ke Vietnam. Investor Korea lebih memilih jadi distributor skincare dan buka restoran di Senopati hingga sekarang.
Jadi percuma pemerintah memudahkan birokrasi bagi investor, tapi di bawah dipalak ratusan preman berkedok Ormas.
Buat yang mau ikut ngurus negara dibanding ngurus selangkangan selebgram, ini ringkasan isunya:
1) PKS awalnya mau calonin Anies-Sohibul Iman, Jakarta "Aman". Elektabilitasnya paling tinggi. Problemnya: perlu threshold 20% biar bisa calonin gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup menuhinnya.
2) Partai koalisi awalnya rencananya sama kaya Pilpres Kemarin: PKB, PKS, dan Nasdem.
3) Koalisi Indonesia Maju (KIM) ngajakin PKB, PKS, dan Nasdem ke koalisi mereka. Kata berita:
a) NasDem dikasih ancaman kasus,
b) Cak Iminnya PKB diancam lengser via konflik PKB-PBNU,
c) PKS ditawari posisi, yang udah jelas adalah wakil gubernur.
4) PKS ngumumin calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil - Suswono, dengan koalisi raksasa total 12 partai.
***
Berhenti dulu. Ada keributan lain
5) Di luar keributan partai, ada calon independen: Dharma Pongrekun - Kun Wardana. Mereka juga problematik:
a) Ngumpulin KTP-nya pakai data curian, bahkan sampai ada anaknya Anies diklaim dukung mereka,
b) Warga prottes, pencurian data-nya udah dilaporkan ke Polisi,
c) Polisi menghentikan kasus pencurian datanya, katanya ini wewenang Bawaslu karena urusan Pilkada,
d) Padahal pencurian data itu tindak pidana umum, mestinya Polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan.
6) KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini.
***
Kembali ke lanjutan nomor 4:
7) Presiden reshuffle kabinet: Menkumham Yasonna (PDIP) dicopot. Ingat: PDI-P belum ngumumin calon mereka.
Mereka juga terganjal threshold 20%.
8) Mahkamah Konstitusi, membuat keputusan penting:
a) Membatalkan Perubahan Batas Usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung.
b) Mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora: Threshold dari 20% jadi 7.5%
9) Implikasinya:
a) Beberapa partai lain (misal PDI-P dan PSI) bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman,
b) Kaesang gak bisa nyalon di Pilkada.
10) Presiden langsung panggil Menkumham baru, ingat dia udah bukan orang PDI-P, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
***
Yang krusial:
11) Hari ini DPR bakal rapat RUU Pilkada. Agendanya bikin pembahasan, kalau bisa sampai keputusan, hari ini juga.
a) Diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin UU,
b) Deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender/7 hari kerja lagi, udah mepet.
***
Ada keributan separah dan sekompleks ini dan kalian malah ngurusin selangkangan orang.
@firzieidris Di papan perimeter digital tertulis Anang & Friends saat perform, berarti Anang sdh masuk bagian dari acara krn sudah disiapkan materi untuk papan perimeternya...
BESAR PASAK DARIPADA TIANG
(Sebuah analisis sederhana laporan keuangan ITB tahun 2015—2022)
Seperti PTN Badan Hukum lainnya, ITB mengeluarkan laporan keuangan setiap tahun yg dapat diakses publik. Dengan melakukan komparasi sederhana, saya menemukan hal-hal menarik
Sebuah UTAS
@RJLetsGo (Coba nebak) karena Houthi itu syiah zaidiyah kemungkinan aliansi utamanya Iran & Syria. Hizbullah Libanon nunggu intruksi dari Iran. Sedangkan Rusia, Korea utara & Oman masih wait and see.
Emang bisnis skincare aja yang bisa kaya raya? Franchise juga bisa.
Wangmin habis riset tentang franchise Dkriuk Vs Sabana.
Risetnya mengenai :
1/ Brand (Perkembangan, Pelayanan, harga, BEP dll)
2/ Pengalaman para mitra.
Penasaran? Mari disimak~
"Tak Ada Capres yang Tak Retak"
-utas-
Tulisan ini saya persembahkan bagi yang merasa capresnya sempurna. Percayalah, bagi orang lain, capres Anda juga banyak kekurangannya.
- Capres 01
Ketika saya ungkit tentang Pilgub DKI 2017 yang pemenangnya menunggangi agama, pendukung 01 banyak yang membalik tudingan itu ke Ahok. Ketika sudah ada perintah dari "induk buzzer", maka para buzzer akan menyuarakan hal yang sama. Mereka bersama-sama menuding Ahok yang melakukan politik identitas.
Saya jelaskan di sini, kenapa Anies saya sebut menunggangi agama.
Sebenarnya, di Pilpres 2014 dan 2019 juga sama, Prabowo juga menunggangi agama, hanya saja Prabowo tetap kalah (meski menunggangi agama).
Prabowo dan Anies secara pribadi bukanlah Islam garis keras, namun keduanya (2014, 2017, 2019) memanfaatkan fanatisme agama untuk berkampanye.
Saya sebut "menunggangi" karena menggunakan narasi-narasi:
- calonnya yang paling Islam
- memilih calonnya itu jihad
- tak memilih berarti musuh Islam
- tak memilih dituduh PKI
- dll yang sejenis.
Yang menyuarakan ini tentu bukan tim sukses resmi. Isu ini disebarkan melalui grup WA, media sosial dan melalui circle keagamaan.
Jika ini saya sampaikan, pendukungnya akan selalu DENIAL dengan mengatakan itu hanya dilakukan oknum pendukung.
Saya menolak denial itu karena tim sukses resmi juga tak pernah menyanggah suara-suara itu. Tak ada sangkalan secara resmi bahwa mereka tak sependapat dengan oknum tersebut.
Yang terjadi, justru memperkuat narasi itu. Yang terjadi malah menggaet endorse ijtima ulama dan ulama-ulama yang mempertegas bahwa calonnya paling Islam, dst.
Bayangkan, Prabowo yang jelas tidak identik dengan dunia Islam pun 2 kali mendapat endorsement seperti itu. Itu bukti bahwa menunggangi agama itu nyata adanya. Bukan karena calonnya "lebih Islam", tapi mereka akan mendukung siapapun yang menunggangi Islam.
Menunggangi agama: 2014 kalah, 2017 menang, 2019 kalah.
Jika di 2024 metode menunggangi agama ini kembali menang, akan menjadi PRESEDEN BURUK bagi demokrasi kita. Akan menjadi preseden buruk bagi Islam yang akan terus dijadikan "tunggangan" di masa depan.