"Giliran prabowo kena sentil Pak Amien Rais. AR menyarankan agar microphone dijauhkan dari prabowo biar tidak bicara gak bermutu"
Ngakak banget woelah, senin-jum'at, Pak Amien minta agar first lady teddy dijauhkan dari wowo 🤣🤣
Jokes lawas Idul Adha:
*ngomong ke orang berbadan gemuk
“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”
Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔
Kenapa ngotot banget MBG DAN KOPDES?
Karena itu lumbung suara mereka 2029, tiap2 pemilik SPPG dan kepala KOPDES akan diberikan tugas memenangkan calon mereka di 2029 nanti, kalau sampai mereka tidak menang di daerah itu, siap2 pemilik SPPG dan kepala KOPDES nya diburu KPK 2029 , bahasa pendeknya adalah SANDERA POLITIK
MBG kan ada SPPG
sppg yang akan di bangun tuh 30.000
sementara kopdes akan ada 80.000 unit
kita anggap aja tiap sppg dan kopdes yang kerja 10 orang
SPPG:
35.000 unit × 10 orang = 350.000 orang
KOPDES:
80.000 unit × 10 orang = 800.000 orang
Total keseluruhan:
350.000 + 800.000 = 1.150.000 orang
Jadi kalau asumsi tiap unit diisi 10 orang, totalnya sekitar 1,15 juta orang.
1.15 juta suara terkumpul tanpa perlu sogokan dll
Kalau tiap unit 20 orang
115.000 × 20 = 2.300.000 orang
Kalau tiap unit 30 orang
115.000 × 30 = 3.450.000 orang
Kalau tiap unit 40 orang
115.000 × 40 = 4.600.000 orang
Kalau tiap unit 50 orang
115.000 × 50 = 5.750.000 orang
@bhulukhuduktv Kita juga sebagai penonton terlalu berektasi tinggi ke badminton. Akui sajalah badminton kita sudah kalah jauh dari China, Korea, Jepang. Bahkan level kita mungkin sekelas medioker doang. Main di turnamen BWF ada perwakilan INA di hari Sabtu aja udah alhamdulillah.
Tega2nya, penderitaan orang lain dieksploitasi dgn begitu vulgar demi kepentingan menaikkan citra program.
Konten paling bajingan pada 2026. Dan ini baru Maret.
Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.
Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.
DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.
Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.
Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.
Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.
Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?
Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.
Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.
Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.
Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.
Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.
Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.
TEROR KEPALA ANJING & REZIM KETAKUTAN MARET 2026.
Setelah air keras menyasar Andrie Yunus (KontraS), hari ini (18/3) giliran Palti Hutabarat (@Paltiwest) diteror pelemparan BANGKAI KEPALA ANJING di rumah orang tuanya di Deli Serdang. Ini bukan kriminal biasa, ini pesan teror sistematis.
.
Negara ini kelihatan seperti jalan tanpa peta dan kompas.
Hari ini BPJS bilang PBI dimatikan Kemensos.
Besok Kemensos bilang itu hasil pemutakhiran data.
Lusa rakyat disuruh “lapor ke Dinsos” sambil nahan sakit.
Masalah utamanya bukan siapa yang pencet tombol nonaktif.
Masalahnya negara tidak punya blueprint kebijakan yang jelas.
Mana kebijakan prioritas, mana yang bisa ditunda.
Mana efisiensi administratif, mana yang menyangkut hak hidup warga.
Kalau jaminan kesehatan saja bisa diperlakukan seperti spreadsheet, itu tanda negara mengelola rakyat seperti angka, bukan manusia.
Bukan negara tanpa anggaran.
Tapi negara tanpa arah.
#UGM Me#Wisuda 1.423 Lulusan Program Sarjana dan Sarjana Terapan: Universitas Gadjah Mada me#Wisuda 1.423 lulusan Program Sarjana dan Sarjana Terapan Periode III Tahun Akademik 2023/2024. Sebanyak 1.423 lulusan terdiri 1.345 orang lulusan Program… https://t.co/5jBQz0wnZZ
#JanganJadiGuru
Rakyat dibikin bodoh dari a) sampai z) edisi pendidikan dasar:
a) Sekolah bagus mahal, sekolah negeri atau swasta seadanya kualitasnya bikin prihatin,
b) Gaji gurunya seadanya, bahkan bisa kurang dari UMK secara legal, gak terlindungi UU ketenagakerjaan,
c) PPG dalam jabatan antriannya udah kaya naik haji,
d) Lulusan freshgrad pendidikan yang belum PPG malah bisa duluan,
e) Kerjaan guru yang utama bukan ngajar, tapi ngisi ratusan formulir sama puluhan aplikasi,
f) Lebih tertarik bayar software developer bikin aplikasi aneh-aneh daripada gurunya,
g) Orang tua murid gak ngerasa perlu ngedidik anak, semua gurunya yang disalahin,
h) Waktu pandemi ortu teriak kesulitan gara-gara sekolah jadi daycare, gak pengalaman ngurus anak di rumahm
i) Bikin sistem zonasi padahal kualitas sekolah belum merata,
j) Di daerah A ada sekolah bagus, di daerah B gak ada. Ada yang bahkan gak ada SMA di kecamatan.
k) Akhirnya ngakalin, nitipin anak di kartu keluarga saudara yang di daerah A,
l) Guru honorer jumlah ngajarnya seminggu jadi patokan gaji sebulan,
m) Jurusan pendidikan gak diminati sama anak-anak pinter,
n) Guru sama ortu juga gak nyaranin masuk jurusan pendidikan, takut anaknya digaji seenaknya,
o) Jurusan pendidikan akhirnya jadi pilihan ketiga atau keempat di ujian masuk,
p) Yang masuk jurusan pendidikan akhirnya banyak yang bukan anak yang terbaik,
q) Yang berhasil lulus dari jurusan pendidikan, yang pinter nyari karir lain selain guru karena gajinya gak ngotak,
r) Yang jadi guru bukan yang terbaik dari jurusan pendidikan,
s) Atau yang jadi guru udah punya pekerjaan lain, ngajar cuma hobi, jadi gak fokus,
t) Bullying di sekolah dibiarin, soalnya gurunya takut diapa-apain sama ortunya pembully, apalagi kalau dia pejabat,
u) Ujian nasional yang jadi patokan evaluasi sekolah diilangin,
v) Evaluasi sekolah dilakukan sama sekolahnya sendiri, ya dibagus-bagusin lah nilainya,
w) Kalaupun ada ujian nasional, yang udah-udah malah dijadiin syarat lulus siswa, bukan alat evaluasi sekolah,
x) Waktu siswanya lulus, kesempatan masuk universitas negeri cuma 3 kali, padahal belum tentu siswanya punya duit, kemampuan, dan keadaan yang pas,
y) Universitas yang bagus gak merata, 10 besar ada di Jawa semua, siswa di daerah gak dapet kesempatan yang sama,
z) Siswa di daerah mesti keluar pulau demi dapet pendidikan tinggi yang baik, kalau gak ada uang? Ya udah seadanya.
Bersambung,
Nantikan edisi selanjutnya: Rakyat dibikin bodoh dari a) sampai z) edisi pendidikan tinggi.