Ambon

Don’t be sad it’s over. Be happy that it happened.

[Ambon @driccckkk]

❤️😎

[MinDos @dosenkesmas]

Sederhana tapi pemerintah ga bisa

Selamat Pagi!

Dimana bumi dipijak, disitu rakyat dipajak

[🥀 @boxxtoc]

Kurang BGST apa lagi negara ini:

Febrie Ardiansyah udah jadi tersangka tapi BELUM DI TAHAN, ada yang bilang Febrie pergi umroh

[Acho @MuhadklyAcho]

Bayangin ada ART yg kita pilih dan kita gaji, tiba-tiba bilang.. “kalo bapak/ibu ga suka cara kerja saya, yaudah cari rumah lain aja”.

[Bambang @sibambaang]

Sudah damai, deal, dan sepakat.

74kg dibagi 2 sama dengan 37kg
Cuma ngitung aja kok.

Rakyat mah lanjut bayar pajak dan cicilan. Besok kalau ada drama lagi, tinggal marah-marah lagi.

Namanya juga rakyat yang tidak diinginkan presiden Jordania.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

KEJAGUNG BAJINGAN!
KAPOLRI BAJINGAN!
NEGARA BAJINGAN!

[Acho @MuhadklyAcho]

Ketika malingnya itu sesama aparat, maka ga berlaku semua itu tata cara dan prosedur hukum. Jadi berhentilah ngomong “ini negara hukum”.. nggak, ini semua hanya soal deal-dealan kok, sudahlah. Menjijikan.

[Dimar @dimarsasongko98]

Matematika simpel soal pikap Kopdes Merah Putih, versi ICW:

Harga beli PT Bumi Indo Gemilang (BIG) dari Mahindra India: Rp 168,8 juta/unit.

Harga jual BIG ke Agrinas Pangan (BUMN): Rp 255 juta/unit.

Selisih wajar buat untung perantara (10-15%): cuma Rp 17-25 juta.

Selisih beneran yang kejadian: Rp 86 juta/unit.

Dikali 80.000 unit pikap = potensi rente Rp 4,86–5,54 triliun.

Ini bukan angka ngarang, ini hasil analisis ICW dari data ekspor-impor resmi.

Yang bikin makin ganjil: PT BIG selaku perantara "penting" ini baru resmi urus izin dagang mobil baru per November 2025, gak sampe setahun sebelum ditunjuk nanganin proyek nasional 80 ribu unit.

Sebelumnya gak ada rekam jejak impor kendaraan sama sekali.

ICW udah minta KPK turun tangan dan proyeknya disetop dulu sampai transparan.

Kalo margin "jasa perantara" segede itu, sebenernya siapa yang lagi dibantu, koperasi desa, atau perantaranya?

[Catch Me Up! @catchmeupco]

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya dugaan potensi perburuan rente dalam pengadaan mobil 80 ribu pickup buat Koperasi Desa Merah Putih a.k.a Kopdes. Dalam kajiannya, ICW menyebut perburuan rente ini mencapai Rp4.86 hingga Rp5.54 triliun.

Di dalam laporan mereka, ICW menemukan berbagai permasalahan mulai dari lemahnya tata kelola pengadaan, minimnya transparasi, dan juga penggunaan perusahaan perantara dalam proses impor kendaraan dari India. Ditambah lagi, ICW juga nemuin dugaan selisih harga pembelian yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Jadi dalam pengadaan mobil pickup ini, PT Agrinas bakalan impor dari perusahaan Mahindra yang ada di India. Nah, yang jadi sorotan di sini adalah adanya perusahaan perantara buat ngeimpor mobil pikap ini, yaitu PT Bumi Indo Gemilang (PT BIG).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, mengungkapkan bahwa hasil analisis ICW terhadap data ekspor-impor nunjukin estimasi nilai pembelian kendaraan oleh PT Bumi Indo Gemilang (PT BIG) dari produsen berkisar antara Rp 14,85 triliun sampai Rp 15,53 triliun. Padahal, nilai transaksi yang dilaporkan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (PT APN) jauh lebih besar, yaiut sekitar Rp 20,4 triliun, which is ada selisih yang gede banget.

“Selisih sebesar Rp4.86–Rp5.54 triliun mengindikasikan adanya potensi perburuan rente melalui margin yang tidak sebanding dengan nilai tambah yang diberikan oleh perantara,” kata Wana dalam keterangan tertulis pada Minggu (12/7).

[Seyed Abbas Araghchi @araghchi]

POTUS is absolutely right. Whoever provides secure and safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz should be compensated for this service.

Iran has always been the GUARDIAN of the Strait and will remain so FOREVER.

20% is of course too much. We will be fair

[yusufmahardika @mahardikayusuff]

kepo deh siksa kuburnya macam apa nanti

[amora 💌 @soraipena]

MALU BGT GUE PUNYA PRESIDEN TOLOL BEGINI

[fin @awaaannnn__]

stress stress stresss GW YANG STRESSS KAYANYAAA

[𝐍𝐨𝐳𝐞𝐥⚚ノゼル @nozelism]

Logika ni orang :

-Gaji pejabat harus dinaikin biar ga korupsi
-Gaji hakim harus dinaikin biar ga disuap
-Gaji TNI polri harus dinaikin biar ga meras rakyat

Yg ga dinaikin :
-gaji guru soalnya tkut rakyat jd cerdas dan kritis

[Akbar Faizal @akbarfaizal68]

Pukimak betul kalian ini. Berkelahi dan saling mempermalukan satu sama kalian lalu cipokan didepan kami. Besok-besok jangan lagi gunakan kalimat ‘Kita ini negara hukum’. Kalian menunjukkan ini bukan negara hukum tp ini negara milik nenek klean.

[Menteri Pekerja RI @MenteriPekerja]

PERBUDAKAN MODERN YG DILEGALKAN NEGARA 2026

1. FREELANCE FULLTIME
2. GURU HONORER
3. HARIAN LEPAS
4. KEMITRAAAN
5. MAGANG
6. OUTSOURCING
7. PKL
8. PRAKERIN
9. PROBATION 6 BULAN
10. VOLUNTEER

[tempo.co @tempodotco]

Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Cari Negara Lain

[tempo.co @tempodotco]

Menteri Ferry Juliantono: Koperasi Boleh Kelola Tambang

[Theo Knight @SocietyKnight]

Sepakat

[tempo.co @tempodotco]

Prabowo: Anggota TNI-Polri Butuh Gaji yang Baik Biar Tidak Peras Rakyat

[Ambon @driccckkk]

@TheKerupuk sing bagian korupsi yo ben kumpul ro sing korupsi, bagiane sing sambat ro misuh mung rakyate. ndlogookkkk