Adit Martin

pengen jadi ayah dan suami yang baik

[ يوسف @ysf_oiu]

ga bosen beri reminder buat sesama muslim untuk berani SAY NO dengan LGBT, bahkan Nabi ﷺ tekanin loh kalo Allah sampe ngelaknat 3x, trus mo ragu apalagi?? 🫵🏻🫵🏻

[Kr @karirfess]

stay normal🫡 respect dok🙏 sudah menyuarakan..

baru2 ini dr.tirta dicap homophobic, padahal itu NORMAL

yg ga setuju kenapa coba?

[Alfika Fauzan ⭐⭐⭐ @AkilaNazaffu]

Nulisnya Jangan sambil nangis gitu dong Arka

WKWKWKKWWK

[LBH JAKARTA @LBH_Jakarta]

Alerta Alerta!

Warga RW 10 Lenteng Agung dan Mahasiswa mendapatkan kekerasan dari beberapa Anggota TNI dalam upaya penggusuran paksa pagi ini.

Hentikan Kekerasan!

[Adit Martin @dtmrtn_]

Mksdnya kasian sama dokter tapi dokternya normal gitu?

[jäger @jagersucker]

anjing lu semua yg kmrn nyoblos 02

[Arci @skwnguer]

@tanyarlfes Mangsud??

[tempe.co @tempedotc0]

Belajar menghitung ala logika WOWONOMICS ✨✨

Saking 'mind-blowing'nya, audiens memberi tepuk tangan dengan cara berpikir belio.

Runut, Manut & Kentut... 💨💨
MEERRDEEKAA!!! 🔥🔥

[𝙄𝙉𝘿𝙊 𝙎𝙋𝙊𝙍𝘾𝙇𝙀 @INDOSPORCLE]

Seorang siswa gagal menyelesaikan kompetisi OSN karena terjadi pemadaman listrik total di menit ke32 ketika pengerjaan soal.

Pemadaman berlangsung lebih dari 4 jam & memutus seluruh jaringan internet di beberapa kecamatan, sehingga data seluler pun tidak bisa digunakan untuk mengerjakan soal.

CC: nanad.0814

[Yerusolo Mania【DavidBeatt】🐿🦉🎨🔮🧟‍♀️☔🦚🍂🔨📜 @BudiBukanIntel]

Makanya chromebook2 kontol ini emang gajelas, noh liat ujian aja mati lampu trus gagal kentot

[Adit Martin @dtmrtn_]

Jadi sekarang arahnya udah bener wok?

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Pidato prabowo

5 kali bertarung, 4 kali kalah 1 kali menang. Sekalinya menang Indonesia langsung mencapai puncak............

[Adit Martin @dtmrtn_]

kalau Prabodoh Subiantolol gamungkin bilang gitu, gatau kalau prabowo

[Mathsant @quimicaorgarsi]

Andaikan Prabowo bilang gini:

"Kami putuskan KOPDES & MBG tutup total mulai hari ini"

Beuhh, apa ga meroket IHSG 😅
Rupiah langsung menguat ke 16000

[jakartalk @Jakartalk]

Tiyo Ardianto, ketua BEM UGM, lewat postingan instagramnya membagikan cerita ketika dia ditawarkan akan diberikan “apapun yang kamu mau”.

[Adit Martin @dtmrtn_]

@estheranaaa HEY

[Adit Martin @dtmrtn_]

Staff TU sipil😭🤚

[Adit Martin @dtmrtn_]

sama aja, yang kanan ngancurin negara karena licik, yg kiri karena bodoh😅

[Im Patrick! @Palaxyz]

JAWAB JUJUR!

MENDING MANA?

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Amien rais selalu benar 😁🔥🔥

[Adit Martin @dtmrtn_]

@lckabupaten Di teams gun gun jir😹

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Adit Martin @dtmrtn_]

bener kata tyo, Narsistic Prabowo Disorder

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

INI MAL-ADMINISTRASI GAK SIH?
PRABOWO BENER-BENER GAK PAHAM TATA KELOLA UANG NEGARA YA?

Masak,
Menteri minta anggaran 5 triliun, dikasih 10 triliun.

Minta 100 triliun, kalau bisa dikasih 335 triliun. (MBG)

Nyambung juga,
ditanya sumber uang plesiran darimana, kalo ada lebihnya ditanggung sndiri.
Lah emg bisa campur2 gtu?
Sembarangan banget..

Terlepas dari itu,
Rakyat cuma minta satu hal:

Uang sebanyak itu hasilnya apa? Kalau sekolah masih rusak,
jalan masih berlubang,
harga kebutuhan terus naik,
dan korupsi masih jalan,

yang dibutuhkan bukan anggaran lebih besar, tapi pengawasan yang lebih besar.

Karena yang membuat negara maju bukan seberapa banyak uang yang dibelanjakan,
melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat.

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Keliatan banget kalo demo tandingan ini diisi oleh orang2 bayaran.

Feeling gw sih bukan mahasiswa/civitas UGM.