Mantap memang kanda @bahlillahadalia orang2 di Makassar ngantri semua spbunya, kau buang2 bahan bakar buat liburan pake jet pribadi? Mantapko memang, kau juga @pertamina kerenko semua
@BeYouReal_@thruvsh RCTI ngitung costny ngg sih kakk.. ini sotoy ku aja ya wkwk KSH kan lg sepi2ny job pasti rateny turun bgt ngg si.. kyk mereka bisa dpt aktor korea yg namanya besar tp harganya murah
dulu saya dan ayah saya pernah ditilang saat naik vespa jadul produksi 1973 di jalan raya. alasan polisinya:
"ini spionmu cuma 1, tidak sesuai aturan"
maka bapak jg harusnya ditilang, itu baru adil. rakyat ditilang pejabat juga, krn bapak melanggar PP No. 55 thn 2012, pasal 37.
Perbandingan yang dibuat di postingan ini cukup tajam.
Apple sempat bertahan di pengadilan melawan FBI soal permintaan akses data pengguna, bahkan yang sudah berstatus terduga pelaku kejahatan.
Sementara Bank Mandiri, begitu ada permintaan aparat, langsung memblokir rekening dan kemudian mengeluarkan pernyataan “sudah sesuai prosedur”.
Kritiknya jelas: kenapa bank seolah tidak punya ruang untuk mempertanyakan atau setidaknya meminta kejelasan yang lebih ketat sebelum mengeksekusi pemblokiran?
Secara hukum, posisi bank di Indonesia memang berbeda dengan perusahaan teknologi global seperti Apple.
Bank wajib mematuhi permintaan resmi aparat penegak hukum terkait pemblokiran rekening.
Itu bagian dari kewajiban kepatuhan yang diatur regulasi. Menolak tanpa dasar justru bisa berujung sanksi.
Tapi dari sisi publik, yang dilihat bukan hanya “apakah bank patuh”, melainkan:
- Atas dasar apa permintaan itu diajukan?
- Apakah prosedurnya sudah benar-benar ketat dan transparan?
- Apakah yang bersangkutan benar-benar diduga melakukan tindak pidana, atau sekadar karena terlibat aksi menyampaikan aspirasi?
Ketika yang diblokir adalah rekening logistik aksi damai, dan penjelasannya hanya berhenti di “atas permintaan APH”, persepsi yang muncul mudah sekali mengarah ke pembungkaman lewat jalur perbankan.
Apple memilih melawan karena ingin menjaga prinsip privasi dan due process.
Bank Mandiri memilih patuh karena terikat regulasi.
Keduanya punya logikanya masing-masing.
Yang jadi persoalan di mata banyak orang adalah minimnya kejelasan.
Semakin sedikit informasi yang diberikan, semakin besar ruang untuk menafsirkan ini sebagai bentuk tekanan yang berlebihan.
Pada akhirnya, kepatuhan bank terhadap aparat sah secara prosedur.
Tapi kepercayaan publik terhadap sistem hanya bisa dijaga jika prosedur itu dijalankan secara transparan dan proporsional, bukan terkesan otomatis dan tanpa penjelasan memadai.
let me tell you, daerah yang didatangi prabowo ini bukan lokasi yang kena kebakaran parah. lokasi yg didatangi dekat bandara, banyak warga yg speak up kalo yg didatangin itu kebun. bukan area hutan yg berhektar2 terbakar
kalo lu semua beneran perduli sama kondisi kalimantan, instead of bikin tweet menyanjung presiden gini, harusnya lu semua ngepost tentang keadaan riil disana
coba tebak nanti isi pidatonya? “saudara saudara, kondisi karhutla di kalimantan sudah teratasi. tidak separah seperti yang ada di sosial media” meanwhile yg lu datangin kebun orang
n one thing, pls stop ngebuat akun resmi seolah olah akun pribadi yg isinya cuman ngeframing semua masyarakat yg mengkritik itu JAHAT.
@telunjukraung@Deapokoknya Atau at least jangan foto trs posting maybe, biar yg ngasih bunganya ngg tau dan jd sakit hati.. meskipun in the first place emang ngg proper aja sih
Carbon tax mah buat pabrik² noh, malah buat kendaraan bermotor pribadi.
Kalau kayak gitu lebih fair rakyat bayarnya barter pakai biaya rawat tanaman hijau gimana?
Hutan bagus² lu ganti sawit, abis itu nerapin carbon tax buat motor pribadi, plenger