EKO WIDIANTO

Jurnalis asal Malang, aktif di AJI Malang dan SIEJ (Society of Indonesian Environmental Journalist) simpul Jawa Timur.

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Mahasewa

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

11 Tahun Sebelum "Pesta Babi"

Di halaman gereja Muting, Merauke, awal Juli 2015, kami berpamitan dengan Pastor Niko Rumbayan dan warga, setelah satu bulan menyelesaikan shooting film "The Mahuzes".

Kawan-kawan gereja banyak membantu kami selama Ekspedisi Indonesia Biru singgah di Papua. Di Merauke, saya menginap di Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) di bawah Keuskupan Agung Merauke, agar dapat berdiskusi dengan para pastor yang bertugas di pedalaman, terutama Pastor Anselmus Amo.

Di lapangan, kami ditampung oleh Paroki Muting dan intens berkonsultasi dengan Pastor Niko Rumbayan. Saat itu, Uskup Agung Merauke dijabat Nicolaus Adi Seputra yang cukup kritis terhadap rencana proyek "Food Estate" di era Presiden SBY dan awal periode Jokowi.

"Tanah yang semula melayani, kini harus dilayani," ujar Uskup menyindir sistem pertanian sawah ala pemerintah yang padat modal dan menyulitkan orang asli Papua.

Dia sendiri bukan orang Papua. Anselmus dan Niko juga bukan orang Papua. Dan memang tak perlu menjadi orang Papua untuk sekadar memahami ada yang salah dengan proyek-proyek yang dirancang sepihak oleh Jakarta ini.

Film "The Mahuzes" (2015) sendiri menceritakan tentang pergulatan warga adat dan umat Katolik di pedalaman menghadapi ekspansi sawit dan proyek food estate ini.

Pastor Niko di paroki Muting sebenarnya ikut menginisiasi gerakan memasang palang adat atau sasi di batas-batas tanah warga untuk menghalangi perusahaan dan aparat negara.

Tapi saat itu kami belum merekam bentuk salib merah. Meski idenya sama dengan gerakan salib merah di film "Pesta Babi" (2026).

Karena itu, saat shooting "Pesta Babi", 11 tahun kemudian, kami mencari kembali jejak-jejak pemikiran kritis di lingkungan gereja Katolik Merauke. Kami bahkan menginap di fasilitas Petrus Vertenten MSC Center.

Tapi nyaris tak ada yang bisa kami ajak diskusi secara terbuka. Uskup sudah berganti, kedua teman pastor saya dipindah tugas ke luar Papua.

Kawan-kawan komunitas Katolik di sana bercerita tentang perubahan sikap gereja terhadap proyek-proyek negara dan investornya. Bahkan ada insiden umat yang ditangkap polisi karena memprotes sikap gereja.

Pun demikian, kami dan tim media lokal Jubi, tetap mencari cara agar bisa berbicara dengan Uskup Merauke. Segala upaya tak membuahkan hasil, termasuk mengirim surat resmi pada 16 Juni 2025 yang dokumennya masih kami simpan hingga kini.

Sebab, mustahil memfilmkan gerakan 1.800 salib merah tanpa mendengar pendapat gereja. Tapi apa boleh buat, yang akhirnya bersedia kami wawancarai adalah Uskup Timika, Bernardus Bowitwos Baru.

Meski tak terkait langsung dengan Proyek Strategis Nasional di selatan Papua, tapi film ini juga memotret sejarah eksploitasi dan militerisme di tanah Papua selama 60 tahun terakhir, termasuk sejarah masuknya Freeport, dua tahun sebelum Papua dipaksa bergabung dengan Indonesia.

Di sela-sela shooting "Pesta Babi", saya sempatkan singgah ke Muting, menemui sejumlah narasumber di film "The Mahuzes". Hutan yang mereka pertahankan 11 tahun lalu, relatif baik meski telah dikepung sawit untuk biodiesel dan sulit membayangkan akan bertahan lebih lama.

Saya sempatkan berhenti sejenak di halaman paroki ini. Mengenang kehangatan 11 tahun lalu, ketika gereja ini membuka pintu untuk warga adat yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya. ***

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

@AnKiiim_ Kalau enak sipil, kok gak mundur dan jadi sipil saja? Atau karena keenakan?

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Aranet

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Hormat

[Mgs M Rizqi Fadhlurrahman @rizqirizqi]

Jadi ceritanya bbrp hari lalu tiba2 ibu gw nelpon. Dalam kondisi agak panik, katanya ga sengaja ngeklik undangan digital yg formatnya APK.

Langsung lah gw minta forward APKnya ke gw. Lalu gw coba bongkar untuk caritau apa yg dilakukan sama app tersebut.

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Balik asal

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Anak kecil aja tahu

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Kafa (10 tahun) bicara perubahan Indonesia dari akar masalah:

• Privatisasi air
• Perampasan tanah
• Kerusakan lingkungan
• Solusi palsu "energi hijau"
• Desain pembangunan yang eksploitatif

[UN Human Rights @UNHumanRights]

#Indonesia: Deeply concerned by horrific acid attack on Andrie Yunus, the Deputy External Affairs Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (@KontraS). Those responsible for this cowardly act of violence must be held to account. HRDs must be protected in their vital work & able to raise without fear issues of public concern. - @volker_turk

[Dosen Kesayanganmu @direktoridosen]

Akhirnya ada ulama yang ngasih tau Pak @prabowo. kalau jabatan itu datang atas izin Allah Swt. Bukan lewat izin pria solo.

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Cendekiawan Muslim sekaligus Eks Menteri Agama RI, M. Quraish Shihab, mendoakan sekaligus memberi nasihat pada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Nuzulul Quran di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3) malam.

| Narasi Daily

[ꦩꦸꦂꦠꦝ @MurtadhaOne1]

KEREN
Seorang Guru dengan geram MENDAMPRAT pihak dapur MBG karena berulang kali memberikan makanan tidak layak makan

"MBG itu tidak gratis! Itu duit rakyat, gaji2 kami dipotong utk MBG. Jangan main2 kalian!"

Lain kali suruh mrk makan sendiri makanan busuknya bu 😂

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Buatan India, beda tipis sih

[5tePh3N @P3gEl]

Pidato kampanye vs realita sekarang

[kampusfess @kampusfess_]

ANGGARAN PERPUSNAS TURUN HAMPIR 50% 👾,

💡Kegiatan (Rapat Dengar Pendapat) RDP bersama Kepala Perpusnas Aminudin Aziz.

💡Komisi X DPR RI soroti atas penurunan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang hampir 50%, dari sekitar Rp721 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp378 miliar.

💡Struktur anggaran timpang: 55,6% dialokasikan untuk belanja pegawai, menyisakan Rp167 miliar untuk belanja barang dan modal, sehingga ruang fiskal sangat terbatas.

💡Dua unit strategis, yaitu Pusat Pembinaan Pustakawan dan Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, tidak mendapat alokasi anggaran sama sekali, padahal keduanya krusial untuk menjaga standar mutu literasi nasional.

💡Perpusnas mendapat tugas baru mengelola ISSN (International Standard Serial Number) yang dialihkan dari BRIN, yang memerlukan dukungan anggaran untuk ekosistem penerbitan.

🚨 Potensi Dampak:

~ Ancaman terhadap program literasi masyarakat, preservasi naskah kuno, dan alih media koleksi langka, yang bisa menyebabkan kerusakan permanen.

~Risiko terhadap fasilitas bersejarah seperti UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Mulai dari tragedi Kanjuruhan, Affan Kurniawan, sampai anak umur 14 tahun pun mereka bunuh.
Seperti dalam buku Reset Indonesia, bagian Negara Hukum, Bukan Bedil, Polri sangat-sangat butuh direformasi agar kejadian seperti ini tak terulang lagi.

[EKO WIDIANTO @ekomalang]

Sudah kudu ha

[Mas P1yu🍉🇮🇩 @Piyusaja2]

🔴Ketua Kopdes Merah Putih di Sleman speak up, ungkap resiko mengerikan, nih yang ngomong pelaku sendiri...

Analisa Risiko Nyata: Satu Koperasi di Satu Desa

Oleh: Bambang Sutrisno
Ketua KDMP Sidokarto, Sleman, DI Yogyakarta

Mari kita hitung sederhana. Dengan kepala dingin, tidak emosi, ini juga saya berpotensi dituding mengeluh atau sambat. Karena biasanya di grup kalau ada yg speak up langsung dituding cengeng, lemah, kakean sambat, keluh kesah bahkan ada yg usul ngeledek : "group diganti jadi group ketua koperasi sambat."
😊🤣

Saya adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikir Keluarga Megap Megap). Kalau tulisan salah, saya mohon maaf, wong namanya rakyat ngeluarin uneg uneg, mungkin karena kurang literasi jadinya malah dipandang bodoh. Tapi gak papa, daripada dipendam ..🤭
Ini itung itungan saya wong cilik yg ditunjuk jadi ketua koperasi desa Sidokarto.

Pinjaman: Rp3 miliar.
2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan.
500 juta modal muter usaha.

Ini utang bosskuh bukan hibah, bunga 4% per tahun.

Jadi begitu kita ready duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta / bulan.
Atau
Cicilan: Rp600 juta per tahun

👉Untuk menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan:

Jika margin bersih koperasi 5%,
maka harus menghasilkan:
Rp50 juta ÷ 5% =
Rp1 miliar omzet per bulan.
Artinya koperasi harus memutar omzet:
± Rp33 juta per hari, stabil.

Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka:
Rp50 juta ÷ 3% =
Rp1,67 miliar omzet per bulan.

Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu?
Belum tentu.!!!

Apakah pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun?

Coba cek, ketua koperasi yg berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas 1 M sebulan, ada gak?

KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yg omzetnya cuma beberapa desa.

Tapi harus 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai, SHU dll.

Pegawai digaji, para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yg dibayar dengan Yen, yen Ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.😊🤭

Skenario Gagal Bayar
1️⃣ Macet Ringan
Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan.
Defisit Rp15 juta per bulan.
Setahun defisit Rp180 juta.
Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi.

2️⃣ Macet Sedang
Koperasi hanya mampu bayar Rp25 juta per bulan.
Defisit Rp25 juta per bulan.
Setahun defisit Rp300 juta.
✓Cashflow tertekan.
✓Pengurus mulai disalahkan.
✓Kepercayaan mulai retak.

3️⃣ Gagal Total (Zonk)
Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali.
Lubang Rp600 juta per tahun.
Bunga tetap berjalan.
Status kredit bermasalah.

Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit.
Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka:
✓Pembangunan jalan bisa berhenti.
✓Saluran air tertunda.
✓Program pemberdayaan terpangkas.
✓Infrastruktur kecil desa terancam macet.

Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out:
anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.