Upah kupas bawang 700 ribu per kg.
Sawah per hektar bisa panen 40 ton.
Usaha penggilingan padi untung 2 triliun.
Angka-angka ini dari mulut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2004-2015.
Contoh jenderal ngurus pertanian.
Mentan sudah nyebokin presidennya?
Fokus perhatiannya mestinya kan ke daycarenya, kenapa kok mereka setega itu… ini kok malah ke orang tuanya, kenapa kok nitipin anaknya. Bodoh boleh aja sih, tapi mbok ya bodoh tu jangan kebangeten. Bodoh kok permanen.
Jauh lebih berbahaya pejabat, bukan pengamat, yg tdk sesuai background.Juga, pejabat yg salah data atau nggak pakai data (mis. bilang Aceh sdh pulih). Tanggung jawabnya hukum tuh bkn hanya etik.
Pemilu 2029, pemilihnya:
1) Anak-anak yang baru pertama punya hak pilih, dikasih makan MBG selama tahunan.
2) Ortunya anak-anak kelas menengah ke bawah yang dapat MBG setiap hari, gak perlu repot nyiapin makanan dan budget buat anaknya.
3) Masyarakat grassroot yang dapet kontrak kerjaan dari SPPG, buat masak MBG, nyopirin mobil nganterin makan ke sekolah, dapet kerjaan tetap dari situ.
4) Para pedagang dan petani yang hasil bumi dan jualannya diborong oleh ribuan SPPG setiap hari.
5) Sarjana baru yang keterima jadi ribuan PPPK di bawah BGN, jadi ahli gizi dan pelaksana lapangan.
6) Para pejabat dan aparat yang buka yayasan jadi SPPG meski dengan segala konflik kepentingan.
7) Para elit yang dukung kekuasaan supaya mereka tetap bisa dapat konsesi HGU atau IUP buat buka hutan, nanam sawit, dan tambang.
8) Anggota ormas yang nurut buta sama pemimpin dan elitnya, sementara elitnya dikasih konsesi tambang.
9) Para grassroot yang menerima bantuan sosial bertuliskan "istana" setiap ada pejabat blusukan.
10) Para pejabat yang tunjangannya 10-20 kali lipat gaji rata-rata rakyat di kotanya sendiri ditambah segala fasilitas yang ada.
***
Mereka akan memilih siapa lagi kalau bukan petahana atau penerusnya?
Kalian masih percaya politik elektoral?
Ada calon yang cukup kuat yang bisa melawan itu semua?
🚨BREAKING: Program MBG dihentikan sementara dan anggaran nya akan di alokasikan untuk sektor pendidikan dan memaksimalkan pembangunan zona industri agar dapat menyerap jutaan tenaga kerja.
Selain untuk memaksimalkan sektor pendidikan dan industri, anggaran MBG juga akan dialihkan untuk sektor kesehatan agar nantinya rakyat bisa benar benar mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari negara.
Ini adalah contoh kabar yang saya nantikan juga ya kak.
Alasan kami menggugat MBG di MK, karena persoalan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah menurun drastis, yang berakibat di rumahkannya para guru ASN PPPK. Fenomena ini bak domino, satu persatu kepala daerah merumahkan para guru PPPK ini.
Ingat, kita sudah menyalakan tanda bahaya. Namun pemerintah abai dan sibuk menggaji pemilik SPPG biar lebih giat berjoget dengan gaji 6 juta perhari. Perang Iran dan krisis minyak hanya mempercepat malapetaka ini.
Ulasan lengkap saya tulis di opini kompas, "Reset Pendidikan."
Gak ada yang bingung.
1. Menang pemilu curang
2. Legitimasi rendah
3. Butuh dukungan otot, otak, ongkos
4. Polisi & tentara jadi otot
5. Dikasih proyek & logistik
6. Dibungkus narasi ketahanan pangan.
Gak perlu cerdas buat beginian.
Cukup mental culas dan tahan malu.