Temen gw kerja di PLN.
Dia bilang ada satu pertanyaan yang tiap hari bikin dia dimaki, dan dia capek ngejelasinnya.
Pertanyaannya: "kok beli token 100 ribu, dapet listriknya kurang? Sisanya ke mana?"
Dia cerita ke gw sambil geleng-geleng. "Yang motong duit itu bukan PLN. Tapi yang dimaki tetep kita."
Gw ngerutin dahi. Kalo bukan PLN, terus siapa yang ngambil?
Malem itu gw cek struk token gw sendiri. Ada satu baris kecil yang selama ini gak pernah gw baca.
Bagaimana jika konsepnya Rezeki ternyata adalah,
- rezeki memang sudah diatur (ditempatkan, disediakan) untuk diri kita di berbagai tempat dan peluang.
- namun, balik lagi ke kita mau berusaha ngambilnya atau enggak, memantaskan diri atau enggak.
Jadi mungkin saja, Allah sudah menuliskan bahwa rezeki kita aslinya punya harta 10 miliar sampai meninggal, atau bisa kuliah ke luar negeri.
Namun, karena kita enggan berusaha, sekolah/kuliah males2an, ada peluang mager ambil, dsb, ya akhirnya hidupnya gitu2 aja. Gak sampe kemana2.
Makannya kan dijelaskan bahwa Allah sudah menjadikan bumi mudah bagimu, berjalanlah ke segala penjurunya, makan sebagian dari rezeki-nya.. Serta seringkali ditanya, Tidakkah kamu berpikir? Wahai kaum yang berakal?
Namun kalo kita mager, ga mau mikir, mau gimana? kayak tau ada rambutan di teras rumah tapi males metiknya.
Malah nanti pas di hisab, malah ditanya, "udah dikasih badan yang sehat, waktu yang luang, kenapa dimubazirkan?"
Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.
Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).
Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.
Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.
Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.
Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.
Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.
Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.
Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..
cc:cakraadinegara
Ketika siswa memakai ChatGPT terlalu awal, proses berpikirnya “diambil alih”, sehingga retensi pengetahuan menjadi lebih rendah. Jadi ChatGPT harus diposisikan sebagai alat bantu SETELAH berpikir, bukan pengganti proses berpikir.
Trik untuk guru:
Gunakan ChatGPT untuk MENANTANG jawaban siswa, bukan memberi jawaban final.
Kuliah membentuk pola pikir lo lebih sistematis.
1. Membangun argumen dengan struktur: premis → data → kesimpulan
2. Nulis skripsi/paper = latihan berpikir kritis secara formal dan terukur
3. Terpapar berbagai disiplin ilmu → koneksi antar-ide lebih luas
Tapi kenapa lulusan bergelar lagi susah dapet kerja?
Research dari Pew Research Center nunjukin orang dengan gelar sarjana memang lebih tinggi literasi analitiknya secara rata-rata, tapi variance-nya besar banget.
Banyak yang autodidak atau kerja lapangan justru punya tacit knowledge (pengetahuan praktis) yang jauh lebih dalam dari lulusan kampus.
Bukan berarti kuliah gak penting, penting banget, karena kerja gak hanya pengetahuan praktis tapi butuh pola pikir yang sistematis.
Biar balance, biar yang bergelar lebih mudah dapet kerja = perlu dilatih cara berpikir praktisnya dengan magang, training, sertifikasi. Good luck!
Matematika itu bukan ilmu berhitung, tapi ilmu bernalar. Hitung2an hanyalah bagian kecil dari Matematika.
Anak2 lemah hitung2an karena langsung diberikan pengetahuan prosedural tanpa pemahaman konseptual. Ada gap yang besar di sini, yg semakin terlihat di masa post-covid.
Jadi gpp kalo orng ga bisa hitung, krn ada yg namanya alat bantu hitung. Yg bahaya itu orng ga bisa bernalar, shg dia ga tau hitungan dia (atau alat bantu hitung tsb) benar atau salah.
"Ramaikan Zakat Fitrah, jangan hanya meramaikan Ziarah, sehingga tidak ada umat Islam yang tidak punya cadangan makanan selama 4 hari."
KH. Maimoen Zubair
Andrie Yunus adlh alasan banyak kita masih menikmati hdup bebas. Mungkin Bagi Andrie, kepentingan publik dulu sebelum dirinya. Sejarah panjang impunitas kekerasan adlh alasan penyerangan terhadap Andrie bisa terjadi kapanpun,
Jika biasanya orang Karaoke bersama teman atau Kolega sambil makan, minum-minum atau berjoget untuk bersenang-senang, anggota Kelompok Pemberontak Tentara Kemerdekaan Kachin di Myanmar ini berkaraoke di tengah pertempuran melawan Tentara Junta Myanmar di kota Indaw, Sagaing.
Taktik klasik Propaganda Indonesia
Bila nak cover skandal atau sebarang masalah pentadbiran
Apa lagi salahkan Malaysia
Kali ini mengapi apikan sentimen Malaysia nak jajah Aceh
Tenang rakyat Indonesia tenang
MALAYSIA TAK NAK PUN JAJAH ACEH
Macet itu ga enak.
Tp dibanding kaki, tangan & mata pegel nyetir. Baca buku di bis non-BRT yg AC, udah kaya duduk di padang rumput Hokkaido pas musim gugur, modal Rp 3500.
Klo kamu berhasil keluar dr kemiskinan. Investasi aja, jgn beli mobil. Hasilnya bisa ke Hokkaido beneran.
Tahun ini Perpusnas terbitkan 100 buku alih aksara, alih bahasa, saduran, dan kajian Naskah Kuno Nusantara.
Selain itu untuk memperingati 200 Tahun Perang Jawa juga telah terbit 25 buku bacaan anak dan komik bertema Diponegoro.
Sila didownload bebas di https://t.co/360SdTEWxG
Lu liat sendiri kehancurannya! 604 nyawa melayang! Gubernur Aceh sampai menangis bilang ini Tsunami Kedua, 4 kampung hilang entah ke mana! Bupati terpaksa terbitkan surat "TAK MAMPU" karena sistem kalian bangkrut! Kalian tahu apa yang paling memalukan? Di tengah semua kehancuran ini, rakyat kami harus mengemis minta tolong ke Raja Thailand dan Brunei karena bantuan RI tak kunjung datang! Kalian lebih takut rugi gengsi daripada kehilangan nyawa!
Kalian hanya mengirimkan tangisan Eko Patrio, bukan ekskavator yang dibutuhkan!
Sekarang lihat prioritas kalian yang busuk! Kalian cepat sekali kerahkan Polisi untuk menangkap 16 warga Sibolga yang cuma cari makan, tapi headline jelas-jelas bilang: Penjarah Hutan Tak Tersentuh Hukum! Kalian melindungi gudang minimarket, tapi kalian membiarkan pembunuh lingkungan yang menyebabkan longsor ini aman! Dengar pesan dari korban selamat, Reni: "Jangan Tebangi Hutan Kami Lagi!" Kalian berjanji akan membangun kembali rumah, tapi janji itu omong kosong selama kalian masih melindungi cukong yang menjual tanah air kami!
Kalian sudah melihat aib dan bukti busuk ini. Jangan biarkan kemarahan ini jadi sampah yang berserakan di linimasa! Kalian tahu siapa yang patut disalahkan. Kumpulkan barisan! Ajak setiap jiwa yang punya darah panas dan hati nurani yang sama untuk ikut menyaksikan dan menyebarkan kebenaran yang tidak akan disensor ini.
Kalian menjual hutan kami, dan harga mati yang dibayar adalah darah rakyat! Kumpulkan suara. Kalian tahu ke mana harus mencari sumber suara yang tak mau minta maaf ini kan!
Pidato @prabowo soal banjir Sumatera dan pentingnya pendidikan lingkungan tampak lebih mirip didengar sebagai kemunafikan politik yang menutupi akar persoalan. Di satu sisi, ia mengucapkan duka dan menyalahkan pemanasan global serta kerusakan lingkungan, lantas mengajak guru dan murid menjaga hutan dan sungai; di sisi lain, pemerintahannya justru memperkuat model ekonomi ekstraktif lewat percepatan hilirisasi tambang, perluasan proyek energi besar (PLTA, PLTP), dan konsolidasi oligarki sumber daya di hulu DAS yang jadi ruang hidup warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Banjir bandang sepekan terakhir, jelas sebagai bukti krisis tata kelola—bukan sekadar cuaca—dan justru lahir dari ledakan izin tambang, kebun, dan proyek energi di kawasan penyangga dan hulu sungai, sebuah jejak kebijakan yang tidak disentuh sama sekali dalam pidato manis Prabowo.
Dengan menggiring narasi ke ranah “kesadaran individu” dan kurikulum sekolah, Prabowo menggeser tanggung jawab dari negara ke guru dan murid, seolah nasib banjir Sumatera ditentukan oleh seberapa rajin anak sekolah menanam pohon, bukan oleh pemerintah yang membagi-bagikan izin dan karpet merah investasi di hulu.
Analisis JATAM (https://t.co/1wTGomO0zc) tentang banjir Sumatera justru memperlihatkan bahwa aktor utama perusak hutan, pengubah aliran sungai, dan penghancur kawasan resapan adalah kebijakan negara yang memanjakan korporasi tambang, kebun, dan energi—kebijakan yang di era Prabowo bukan dihentikan, melainkan dipacu atas nama kedaulatan energi dan pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, seruan “melindungi hutan dan sungai” dari mulut presiden yang mengawal ekspansi ekstraksi bukan hanya kontradiktif, tapi menjadi bentuk cuci tangan politik di atas lumpur dan puing rumah warga yang terseret banjir.