Sy prihatin melihat upaya pak @jokowi pidanakan figur2 yg vokal re masalah “ijazah palsu”, apapun pasal KUHP yg digunakan. Dlm negara demokrasi & alam reformasi, hal2 seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik & bisnis, rekam jejak dari PEMIMPIN negara adalah sepenuhnya “fair game” utk diketahui, dibahas, dikritik publik. Being criticized is the price of leadership — sebelum,sewaktu dan sesudah berkuasa. Accept it. Mempidanakan Roy Suryo dkk akan dinilai sbg upaya Jokowi utk menakut2i masyarakat madani, dan bisa jadi bumerang bagi beliau. Kriminalisasi ini juga memberikan kesan Jokowi sedang panik, dan akan semakin menyulut tandatanya masyarakat.
Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yg menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dgn argumen, senyum, doa & bukti, bukan dgn bui.
Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi. Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dgn Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yg berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything.
Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2.
Nilai kami lain dijatuhkan habis-habisan di Wawancara & Micro Teaching, sementara nilai peserta dari internal kampus didongkrak bukan main.
Indikasi Manipulasi Nilai di Seleksi CPNS 2021 [Thread]
cc: @BKNgoid@Kemdikbud_RI@direktoridosen@LowonganDosen@PNS_Ababil
@mohmahfudmd prosedur mebuat SIM di Indonesia bth waktu yg agak lama, ketika gagal 1 tahapan ujian diminta datang 2 minggu lagi, msk prosedur berikutnya bila gagal diminta mengulang 2 minggu lg, dr segi prosedurnya sj bertele2 dan lama secara tdk langsung mendorong msyrkt mencari jalan pintas