Suatu hari di Negeri AlengkaJenaka.
Bapak Patih Fafafufu mengadakan kunjungan kerja ke daerah terpencil di ujung Timur negeri.
Daerah yang harus dia majukan, sesuai titah Raja Wawawowo kepada beliau.
Dalam acara itu beliau langsung menemui warga di sana untuk menanyakan kondisi di lapangan. Namanya juga meninjau kan.
"Bu, selama ini apa yang masih jadi masalah di daerah sini? Saya akan bantu selesaikan"
"Ada DUA masalah besar buat kami, Pak Fafa"
"Apa itu, Bu?"
"Yang pertama, Puskesmas di sini sudah lama sekali tidak ada dokter dan perawatnya, kami jadi kesulitan untuk berobat. Terpaksa harus jalan kaki 4 jam untuk ke puskesmas yang ada dokternya"
Sigap pak Fafafufu meraih HP di kantongnya dan menelpon seseorang. Tampak beliau meminta dokter dan perawat ke salah satu menteri. Nadanya sangat tegas dan mendesak.
Tak lama dia berkata ke Ibu tadi,
"Beres, Bu. Masalah ini sudah saya atasi langsung. BESOK saya pastikan dokter dan perawat akan datang bertugas di sini."
(Ibu itu cuma terperangah dan takjub)
"Lalu masalah kedua apa, Bu", pak Patih Fafafufu semakin PD.
"Ini, Pak. Masalah besar kami yang satunya. Di sini tidak ada sinyal HP sama sekali untuk semua operator"
Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.
Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.
Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.
Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.
Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.
Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.
Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.
Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.
Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.
Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:
Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.
Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.
Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.
Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.
Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.
Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.
Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.
Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.
Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:
Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.
Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.
Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.
Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.
Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.
Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.
Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.
Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.
Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:
Pertama โ sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.
Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.
Kedua โ pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.
Ketiga โ bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.
Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.
Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."
Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."
Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.
Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:
"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."
Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.
Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.
Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.
The most difficult subject in War School was Iran, you know why? No one, even my Professors who were former intelligence operatives couldnโt tell Irans military strategy.
Militarily, Iran did what no country has done. The decentralization of it Forces, a well organized a formidable units with its own brain around defense. You can embed the CIA and Mossad as much as you want in Iran, but thereโs a place where everything stops.
So let me give you a little lesson about Iran, It is Not a country. Not really.
More like a living labyrinth, designed not to win wars the way empires do but to outlive them.
You see, in the grand theaters of war, where men like Napoleon Bonaparte chased glory and where doctrine is etched into polished marble halls, Iran chose a different scripture entirely.
They studied collapse.
They watched the fate of men like Saddam Hussein, a towering army, centralized, proud and decapitated in weeks. They watched Libya. They watched Afghanistan. And somewhere in the ashes of those fallen regimes, Iran asked a far more dangerous question:
โWhat survives when the head is cut off?โ
And so, they removed the head.
No single brain. No single nerve center.
Instead, a thousand smaller minds, each capable of thought, of violence, of continuation.
The Islamic Revolutionary Guard Corps is not merely a military force. It is a philosophy with weapons. A hydra. You donโt defeat it, you inconvenience it.
Cut one arm, another recalibrates.
Silence one commander, ten more adjust without ceremony, without pause.
No dramatic funerals in the command chain. No operational paralysis.
Just continuity.
And then thereโs the illusion, the one that keeps intelligence officers awake at night.
You can penetrate a system, yes. The Central Intelligence Agency has. The Mossad certainly has. Theyโve turned assets, intercepted signals, even reached into places once thought untouchable.
But Iran doesnโt build for secrecy alone.
It builds for betrayal.
Every layer watched by another. Every agent suspected before he proves loyal. Every corridor lined not just with doors but with mirrors.
You think youโre inside the system until you realize the system anticipated you long before you arrived.
Now, about the dead.
Spies, operatives, assets: men and women who stepped into that maze believing tradecraft could save them.
Some vanished quietly. Others, not so quietly.
Iran has made examples of those it accuses of espionage, broadcasting confessions, staging executions, sending messages carved not in ink but in consequence.
But hereโs the truth no agency will print:
The real number? The real cost?
Buried.
Because in that world, numbers are not statistics, theyโre vulnerabilities.
You see, my friend, most nations prepare for war.
Iran prepares for endurance.
It doesnโt ask, โHow do we defeat our enemy?โ It asks, โHow do we remain when they have exhausted themselves trying?โ
And that, that is a far more terrifying strategy.
Because history has a peculiar habit of remembering not the strongest, but the last one standing.
@kokokdirgantoro Selamat ulang tahun kantor nya mas Kokok, semoga sukses terus, berkah buat karyawannya. Ugi sugeng riyadi, nyuwun pangapunten sedaya kalepatan. Acara pesta ultahnya di hotel mana nanti?
The president of the United States punched a 13 year old child in the face because she bit his penis while she was being forced to perform oral sex on him.
Donald Trump said to her:
โLet me teach you how little girls are supposed to be."
After the little girl bit him with her teeth, โhe struck herโ and said:
โGet this little bitch the hell out of here.โ
The man in charge of the largest nuclear arsenals in the world is a violent child rapist.
DONALD TRUMP IS A VIOLENT CHILD RAPIST.
Sutradara Saukijoy mempersembahkan:
"Doraomon: Minum PIL PRES"
Menceritakan kisah seorang anak yang ingin menjadi wapres mendampingi Presiden Sugianto.
Saksikanlah... saksikanlah....