erik esbe

Milanisti...Styfilo...Elmosentris

[erik esbe @erik_eSBe]

Do you remember when you joined X? I do! #MyXAnniversary

[erik esbe @erik_eSBe]

@UTDMael Etoo?

[erik esbe @erik_eSBe]

@TotallyACMILAN Shooter

[erik esbe @erik_eSBe]

@_abochie Ronaldinho

[erik esbe @erik_eSBe]

@TotallyACMILAN Sulitlah mendatangkan beliau, bujet utk memenuhi keinginan beliau tdk ada 😅😅😅

[erik esbe @erik_eSBe]

@BigDDvibes Pirlo
Seedorf
Coco

[erik esbe @erik_eSBe]

@TribunMilano @Fandom_ID @direktoridosen @All_AboutARS @IDGoonerscom @SerieA_Lawas @Info_SerieA @rossonerifreak Ini yg selalu sindir2an ama Oliver Khan bukan?

[erik esbe @erik_eSBe]

@Pyroncalanyala Kok orang ribet bgt sie? Ya terserah mereka lah, mau dimakan sendiri/berdua/sekampung 😅😅😅

[erik esbe @erik_eSBe]

@UTDMael Podolski and Ozil

[erik esbe @erik_eSBe]

@Neduszn8 Angel di Maria?

[erik esbe @erik_eSBe]

@AbuZeenah_ Michael Owen

[erik esbe @erik_eSBe]

@UTDMael R9

[erik esbe @erik_eSBe]

@LegacySiu Angel Maria

[erik esbe @erik_eSBe]

@LegacySiu David Beckham?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada rapat yang bocor hari ini yang menurut gue paling mempermalukan Indonesia di depan investor asing.

Dan yang paling mengejutkan yang ngomong paling keras soal betapa rusaknya sistem kita bukan pengkritik pemerintah.
Bukan oposisi.
Bukan ekonom independen.

Tapi Purbaya sendiri.
Menteri Keuangan kita.

Ceritanya simpel dan sangat memalukan:
Ada perusahaan dari Amerika Serikat, Singapura, dan Arab Saudi yang masuk ke KEK Mandalika Lombok.

Mereka diundang oleh ITDC perusahaan negara yang mengelola kawasan itu untuk membangun instalasi pengolahan air laut menjadi air bersih.

Mereka datang.
Mereka investasi.
Mereka bangun infrastruktur.
Mereka operasi.
Mereka suplai air ke hotel-hotel di Mandalika termasuk untuk kebutuhan MotoGP.

Lalu apa yang terjadi?
ITDC membuat anak perusahaannya sendiri untuk ambil air dari PDAM memotong kontrak dengan investor yang sudah mereka undang.

Investor yang sudah keluar uang besar,
sudah bangun infrastruktur,
sudah operasi tiba-tiba kehilangan pelanggan karena pelanggannya pindah ke perusahaan yang dibuat oleh si tuan tanah sendiri.

Penghasilan investor turun dari 100% ke 10%.
Karyawan lokal satu per satu resign karena tidak ada pekerjaan.
Mesin berhenti.
Investor menyerah.

"Kami sudah tidak punya harapan."

Dan ini kata-kata Purbaya di rapat itu langsung, tanpa sensor:

"Ini bisnis yang enggak benar."

Anda undang investor masuk.
Lalu Anda buat perusahaan Anda sendiri jadi pesaingnya.
Pasti investornya kalah.
Pasti dikalahkan.

Harusnya dari pertama kalau mau gitu
jangan undang investor.
Tapi karena sudah terlanjur diundang
sekarang jadi kacau.

"Enggak mau berbagi untung.
Padahal sudah ngundang orang masuk."

"Ini cara membunuh investor.
Begitu gampang pasti kabur.
Muka kita jelek sekali."

Gue ulangi ini bukan kata pengkritik pemerintah.
Ini kata Menteri Keuangan Prabowo sendiri.

Dan soal izin ini yang paling bikin geleng kepala:

Berdasarkan perjanjian yang sudah ditandatangani dari awal ITDC yang wajib mengurus izin operasional untuk investor itu.

Rapat itu terjadi setelah 5 tahun proyek berjalan.
Izin belum keluar.

Ketika ditanya kenapa jawabannya berputar-putar. Butuh kajian teknis.
Butuh konsultan.
Konsultan butuh bayaran.
Tidak ada yang mau bayar.
Masing-masing pihak saling tunjuk.

Lima tahun. Izin belum ada.
Investor sudah bangkrut duluan.

Dan solusinya ditemukan di rapat itu dalam hitungan menit:

Purbaya telepon langsung perwakilan investor yang ada di Bali.

Tanya: kalau proyek dilanjutkan,
kapan bisa kirim tim ke Mandalika?

Jawaban: empat sampai enam jam.

Lima tahun mandek karena birokrasi.
Empat jam untuk siap jalan kalau ada yang mau gerak.

Dan izin yang katanya butuh berbulan-bulan ternyata bisa keluar dalam 5 hari kerja.
Bahkan lebih cepat kalau ada yang monitor sungguh-sungguh.

Dan ketika ITDC bilang ada benturan kepentingan kalau mereka yang urus izin:

Purbaya langsung semprot:
"Enak aja Anda ngomong benturan kepentingan ketika Anda rugi.

Waktu Anda bikin anak perusahaan sendiri jadi pesaing investor waktu itu Anda enggak bilang benturan kepentingan."

Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kasus Mandalika ini bukan kejadian langka.
Ini bukan kesalahan satu orang atau satu perusahaan.

Ini adalah cerminan dari sistem yang terjadi di seluruh Indonesia.
Investor diundang masuk dengan janji manis.
Setelah masuk dipersulit izinnya.

Dibuat pesaing dari dalam.
Dikuras sampai tidak bisa bertahan. Lalu pergi.

Dan kita heran kenapa investasi tidak masuk.
Kita heran kenapa rupiah melemah.
Kita heran kenapa lapangan kerja tidak tumbuh.

Sementara di Mandalika karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan dari investor asing itu sudah resign semua karena proyek mati.

Mereka jadi pengangguran.
Bukan karena investor tidak mau datang.
Tapi karena sistemnya mengusir investor yang sudah datang.

Dan soal Purbaya gue mau jujur:

Dalam rapat ini Purbaya tampil sangat berbeda dari biasanya. Dia tegas. Dia marah.

Dia menyebut masalahnya dengan jelas.
Dia telepon investor langsung di tengah rapat.
Dia paksa semua pihak untuk berkomitmen.

Itu bagus. Gue apresiasi.

Tapi pertanyaannya: kenapa baru sekarang?
Kasus ini sudah 5 tahun.
Investor sudah menjerit bertahun-tahun.
Karyawan lokal sudah lama kehilangan pekerjaan.

Dan orang yang sama Purbaya selama ini bilang fundamental Indonesia kuat. Bilang investor percaya pada Indonesia. Bilang tidak perlu khawatir.

Sementara di Mandalika investor yang sudah masuk saja tidak bisa bertahan.

Bagaimana investor baru mau masuk kalau yang lama diperlakukan seperti ini?

Prabowo pidato soal reformasi Bea Cukai.
Purbaya menyemprot staf Danantara soal investor yang dikecewakan.

Semua itu bagus sebagai sinyal.
Tapi sinyal saja tidak cukup.

Yang dibutuhkan bukan rapat dramatis yang viral.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi di Mandalika, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di seluruh Indonesia.

Karena selama sistem yang sama terus berjalan investor akan terus diundang, lalu digerogoti dari dalam, lalu pergi dan yang paling merugi bukan investornya.

Yang paling merugi adalah karyawan lokal yang seharusnya dapat pekerjaan tapi malah jadi pengangguran.

Dan rakyat yang seharusnya menikmati investasi asing yang masuk tapi tidak pernah merasakan apapun karena investasinya mati duluan sebelum berkembang.

[erik esbe @erik_eSBe]

@yappingfess Emang ini keliatan di struk pertamina?

[erik esbe @erik_eSBe]

@UTDMael Antonio Valencia?

[erik esbe @erik_eSBe]

@KapudS640 Hahaha

[erik esbe @erik_eSBe]

Setuju sekali dgn pendapatnya tp sayang yg muncul ke permukaan adalah wacana agar warga didenda ketika kehilangan kartu identitasnya 😅😅😅

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[erik esbe @erik_eSBe]

@zhil_arf Berat klo di sini, banyak yg akan berteriak melanggar HAM dan banyak yg akan berlindung di balik pelanggaran HAM. pemerintah jg tdk ada niat utk memberantas preman scara langsung, hanya menghimbau utk tdk mjd preman