Sebagai Guru Besar Teknik Sipil di UI..
Saya sudah haqqul yakin, penghasilan Prof. Ali Berawi ini sudah dua digit.
Apalagi keilmuan dia sangat laris di industri. Bisa jadi penghasilan beliau dari konsultasi, proyek dan penelitian menyentuh tiga digit.
Tapi dia tetap punya empati terhadap sesama sejawatnya. Dia tahu, ga semua dosen punya penghasilan yang sama kek dia.
Mayoritas penghasilan dosen ya 3,3 jutaan.
Dan dia pun ikut memperjuangkan kesejahteraan dosen dengan menjadi saksi ahli di MK.
Supaya bisa membatalkan UU Dosen yang bikin dosen saat ini gajinya di bawah UMR.
Applause untuk beliau!
Tidak seperti pihak tertentu yang nyudutin dosen UNAIR yang curhat di MK karena gajinya di bawah UMR.
"Infomu ga utuh, dosen penghasilannya di luar banyak"
"Kan ada serdos"
"Kan ada tunjangan, belum lagi proyek dan insentif penelitian"
"Coba cek tuh, jangan-jangan bukan alumni UNAIR"
Masalahnya, GA SEMUA DOSEN PUNYA ITU.
Bahkan kalaupun ada, NUNGGU BERTAHUN-TAHUN.
Ada usaha-usaha "Kill the Messenger"
DENGAN SENGAJA nyebut bukan Alumni UNAIR 😌.
FYI,
- Banyak Universitas DISKRIMINASI PARAH ke NON ALUMNI,
- Kalau S1 bukan di situ, (DIBIKIN) SUSYEH KARIERnya.
Lo tau organisasi pencak silat yang logonya ada di mana-mana itu?
Yang konvoinya bisa 5.000–7.000 orang sekaligus?
Yang anggotanya sampai 7 juta jiwa di 236 kab/kota, plus 10 komisariat luar negeri?
Yang ajaran resminya adalah "mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah"?
Iya. Kita perlu ngobrol soal PSHT.
Knp di bahasa Indonesia policy kalo diterjemahin jadi kebijakan? kan kebijakan itu kek terdengar seperti sesuatu yg bijak, baik, dan layak diikuti. padahal kebijakan adalah proses politik yg penuh dgn kepentingan. nah ada jurnal menarik yg mimin mau bahas
(a thread)
BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing"
---
Antek-antek asing mendunia guys.
Gw ga ngerti.
Purbaya nyebut pengadaan motor BGN itu sebuah "kebobolan" dan Dirjen Anggaran dicopot.
Pertanyaan gw:
1. Kenapa pengadaannya ga dibatalkan aja?
2. Barangnya diretur.
3. Dadan BGN diproses hukum.
Kenapa harus dilanjutkan dengan alasan "terlanjur ada anggarannya"
Halo, Netizen. Assalamualaikum. Btw, ini pertama kalinya aku bikin utas. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku merasa perlu meluruskan ini. Semoga siapa pun yang baca, gak akan lagi nyampe menghujat si perempuan maupun alm. Aku cuma berempati kepada mereka. Mohon disimak ya🙏
32 tahun rezim militer aja gak bisa tertibkan penumpang kereta tapi di tangan jonan semua beres
Masih percaya masyarakat bisa tertib di tangan tentara? Ya gak akan lah🤣
Gubernur & walikota se-Indonesia kok enggak ada yg kepikiran buat cari income dari parkir ya?
Sehari minimal keluar 2000 buat parkir, sebulan 60 ribu, kalikan aja 145 juta motor di Indonesia
Setahun bisa dapat pemasukan ~ 104,4 triliun, dan duit segede ini masuknya ke ORMAS
Saya lebih setuju dengan “Indonesia itu dirusak oleh kebodohan.” Mau tua muda kalau bodoh/tidak kompeten ya merusak.
Posisi2 penting dari level kelurahan, camat, sampai pusat banyak yang diisi oleh orang bodoh/tidak kompeten.
Tapi oligarki itu mereka tidak bodoh.
Betul, tapi mereka membodohi orang-orang di bawahnya. Kalau yang di bawah oligarki tidak bodoh, Indonesia tidak akan rusak.
Ingat, tahun 60an kita kehilangan 1 generasi intelektual sehingga negara kita tidak bisa mengelola SDA dan ketinggalan dengan negara lain di Asia.
Mengapa filosofi pendidikan “sesuai industri” itu problematis?
Saya agak gelisah baca wacana menutup prodi yang dianggap “tidak relevan dengan industri”, yang disampaikan Sekjen Kemendikti, Prof Bakri Munir Sukoco.
Bukan karena saya anti industri.
Tapi… industri yang mana?
Yang hari ini?
Atau yang bahkan belum ada 10 tahun lagi?
Masalahnya sederhana: industri sendiri sering belum tahu arah masa depannya.
Laporan World Economic Forum dan McKinsey & Company berulang kali bilang hal yang sama: banyak pekerjaan masa depan belum eksis hari ini.
Jadi kalau kampus sibuk “menyesuaikan diri” dengan kebutuhan sekarang, kita mungkin sedang menyiapkan lulusan… untuk dunia yang sudah lewat.
Dan biasanya, yang pertama dikorbankan itu selalu sama:
Filsafat.
Sejarah.
Sastra.
Yang dianggap tidak praktis.
Padahal banyak pemimpin, pembuat kebijakan, bahkan inovator yang lahir dari sana.
Sekarang bahkan keguruan dan kedokteran ikut disorot oleh Sekjen Kemendikti. Keduanya dibutuhkan masyarakat tapi katanya terlalu “market-driven”, harus jadi “market-driving”.
Tapi jujur saja kedua istilah ini masih dalam logika yang sama: pasar sebagai penentu. Bedanya hanya soal siapa yang lebih pandai meramal pasar.
Padahal masalah utamanya bukan di situ.
Masalah pendidikan di Indonesia itu ada di tata kelola.
Prodi dibuka karena tren. Karena peminat. Karena pemasukan. Bukan karena visi pendidikan.
Kalau akarnya di situ, menutup prodi dari atas itu cuma seperti memotong daun, tanpa menyentuh akar.
Yang kita butuhkan bukan sekadar menutup prodi, tapi membenahi cara kita menilai dan membiayai pendidikan. Quality control dan akreditasi tetap penting, tapi ukurannya harus nyata: kualitas belajar, daya pikir lulusan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar dokumentasi.
Yang dibutuhkan adalah pendanaan berbasis kualitas, kurikulum yang lentur, dan keberanian menjaga ilmu yang tidak selalu “laku”.
Karena saat industri jadi satu-satunya ukuran, dunia kampus menjelma hanya melatih tenaga kerja bukan melahirkan manusia yang mampu berpikir, menilai, dan membentuk zamannya sendiri.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Ya memang sewajarnya tidak perlu tahu.
Menurut Hatta, koperasi harus lahir dari kesadaran rakyat di bawah (bottom-up). Rakyat berkumpul karena merasa punya nasib dan kebutuhan yang sama, lalu membentuk koperasi secara sukarela. Bukan proyek yang turun dari pemerintah (top-down).
Cuan masuk ke Malaysia dan Singapura sebagai sesama “tuan” Selat Malaka karena mereka punya infrastruktur pelabuhan dan logistik world-class, didukung kepastian hukum yang konsisten buat pelaku usaha, termasuk pelayaran internasional.
Bukan karena punya mindset tukang palak.