UBN yg dulu selalu dinarasikan radikal, teroris, ISIS oleh gerombolan paling NKRI datang memberikan dukungan moral pada persidangan kasus Yaqut, komandan gerombolan itu.
Gak malu kalian wahai kaum paling NKRI?
Mantan Kapolri yang juga bekas Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo terancam hukuman mati sesuai Pasal 191 KUHP.
Hal di atas bukan sensasi belaka, tetapi terlontar kuat dari pemangku jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), yakni Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan bahwa kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat lainnya mengarah pada indikasi makar.
"Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus," kata Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh, seperti dipetik dari halaman Antara.
Yusril mengatakan bahwa sampai dengan penetapan tersangka, sejauh ini sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana penyadapan dan intersepsi.
Nanti ketika dilakukan pengembangan, maka bakal diketahui motif penyadapan tersebut, ke mana tujuan penyadapannya, dan mulai ditemukan indikasi bahwa tindakan itu mengarah ke tindakan makar sesuai Pasal 191-193 dari KUHP Nasional.
"Pasal 191 KUHP itu berbunyi. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun," ujarnya.
SELENGKAPNYA: https://t.co/AMSJN6Wnos
#ListyoSigitPrabowo #Sadap #Polri #MabesPolri
Kasus sadap ini keknya sudah diketahui istana (08) sejak LSP masih Kapolri. Cuma siapa yg mau eksekusi?
Dibutuhkan formasi baru agar gejolaknya bisa diredam.
Kapolri diganti, LSP digeser.
Lihat seminggu pertama sejak dilantik, Kapolda2 dan pati2 loyalis LSP diganti/geser.
PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO
Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai.
Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar.
Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu.
Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi:
1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik.
2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh.
3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya.
4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati.
5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka.
Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan.
Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata.
Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi.
Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri.
Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi.
Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut:
Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob.
Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik.
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih.
Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an.
Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal.
Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama.
Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan.
Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana.
Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137
8. Ketua KPAI @KPAI_official
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng@humasjateng
10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.
Beginilah potret mayoritas umat Muslim negeri ini.
Mereka lebih mengagungkan keTenaran dari pada keBenaran.
Seorang berlatar belakang keluarga tokoh agama atau bahkan sang tokoh agama sendiri, bisa melakukan apa saja. Mempekerjakan santri di proyek pembangunan sarana pesantren, korupsi, bahkan melakukan kekerasan seksual. Dan itu tidak mengurangi kekaguman dan kepatuhan para pengikut dia.
Para pengikutnya masih memandang dia bak dewa penyelamat. Bahkan rela pasang badan setor nyawa demi membela para tokoh ini.
Mereka bahkan membawa2 simbol agama seperti sholawatan ke ruang sidang seorang tersangka korupsi.
Negeri ini memang sudah tak ada obatnya
🫤
Semua laki-laki wajib menonton ini biar tau pengorbanan seorang perempuan tuh kaya apa pas lagi hamil.
Udah nonton?
Sekarang bilang makasih banyak-banyak ke ibu yang udah ngandung lo.
Udah nikah dan punya anak?
Sekarang bilang makasih juga sebanyak-banyaknya ke istri yang udah ngandung anak lo.
✨ GIVEAWAY HP OPPO A6x ✨
Mau dikirimin HP BARU ke rumah? 📱📦
Yuk langsung aja:
1. Follow @jntexpressid
2. RT & LIKE tweet ini
3. Reply #JNTGRATISHP sebanyak-banyaknya!
yukkk, ramaikan‼️
Stones collapsed from the Qibli Prayer Hall in Al-Aqsa Mosque due to ongoing Israeli excavations, with occupation authorities preventing any restoration work in the area.
Tidak pernah Masjidil Aqsha tak melaksanakan shalat tarawih dan shalat Idul Fitri selama 59 tahun ke belakang. Kecuali hari ini.
Dan, kita semuanya berdiam diri.
GIVEAWAY 🎉
5 Quran terjemah utk 5 orang followers akun ini!
cukup rt + like tweet ini lalu reply varian al quran pilihan kalian (pilih yg A6) dan tulis kenapa kalian butuh al quran ini.
pengumuman besok pagi jam 10.00 WIB!
varian qurannya cek di link https://t.co/5IJmCuyOXv
🇮🇩 Indonesia mosque brings together thousands for free Ramadan meals
Thousands flock to the Jogokariyan mosque in Indonesia's Yogyakarta for free meals during Ramadan,
The Jogokariyan Mosque in Indonesia distributes thousands of free meals each night during Ramadan through a program largely funded by public donations, many from online supporters.