ery bukhorie®

pedestrian walker with rock playlist ⚡️

[ery bukhorie® @eryemeb]

Respect capt! 🫡

[Marc Klok @marcklok_23]

Untuk lambang di dada,
untuk kota ini,
dan untuk generasi selanjutnya.💙

[tempo.co @tempodotco]

JUST IN: BEM UI Tolak Pembangunan SPPG di Kampus

[ery bukhorie® @eryemeb]

@JNECare Mohon dicek. Status barang delivered, tp barang tak ada di penerima.

[ery bukhorie® @eryemeb]

@JNECare Terima kasih. Ditunggu kabarnya kak

[ery bukhorie® @eryemeb]

@JNECare Tolong bantu cek. Status delivered, tapi barang belum diterima. Trims

[ery bukhorie® @eryemeb]

@kozirama Pecahan Trikuto ada di Toko Loma. Jalan Lombok, depan Std. Siliwangi. Yg punya dulu salah satu owner Trikuto. Konsepnya warungnya sama percis.

[Divisi Humas Bocor Alus Politik TEMPO @BocorAlusPol]

Untuk sementara Bocor Alus Politik bisa ditonton di sini ya > https://t.co/QMAgwhVy4V

[JATAM Nasional @jatamnas]

ACEH

Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​

Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​

Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​

Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus.

Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.

[Potret Lawas @potretlawas]

kulit muka "tribun jogja" kemarin, 11 november 2025:

kita tetap melawan! sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya — soeharto dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia 🥀

[Project Multatuli @projectm_org]

Jika paradoks Jokowi bisa dibaca dengan cara: apa yang dikatakannya, maka yang terjadi sebaliknya.

Sementara untuk membaca paradoks Prabowo: apa yang ia tuduhkan, maka itu juga yang ia lakukan.

https://t.co/HCkqUOMu1f

[perupadata @perupadata]

Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran bersama para anggota kabinetnya yang >100 orang itu.

Ada survei persepsi yang mencatat kepuasan masyarakat 78,1%. Ada juga survei panel jurnalis yang memberi nilai 3 dari skala 10 pada pemerintahan ini.

Kalau kalian pada kasih nilai berapa?

[UN Human Rights @UNHumanRights]

#Indonesia: We are following closely the spate of violence in the context of nationwide protests over parliamentary allowances, austerity measures, and alleged use of unnecessary or disproportionate force by security forces. We stress the importance of dialogue to address the public’s concerns.

The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order, in line with international norms and standards, in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials.

We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law, including with respect to use of force.

It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently.

➡️ https://t.co/kQoQOPwSRu

[AJ+ @ajplus]

Many Indonesian students are still in the streets despite warnings of a massive police crackdown that will create “impossible conditions” for the protesters.

Massive protests were sparked by reports that Indonesian politicians were receiving a housing allowance over 10x the monthly minimum wage in Jakarta. The nationwide demonstrations forced President Prabowo Subianto to roll back perks for politicians on Aug. 31. But he also ordered the military and police to tighten security and set up checkpoints across Jakarta.

[perupadata @perupadata]

Mbak Puan had the chance to stop things from escalating further, IF ONLY she were brave enough to cancel cancel MPs housing allowance during her speech.

That was how it started.

[Bhagavad Sambadha @fullmoonfolks]

TNI itu bukan temen ya, mereka itu aparat negara sama kaya polisi

Ini urusan sipil, militer suruh balik ke barak

[ery bukhorie® @eryemeb]

@stdnsiliwangi Spiker meni buricak burinong kitu umm 🤩

[ery bukhorie® @eryemeb]

💔

[Netflix Indonesia @NetflixID]

Pengen deh pas bangun tidur tiba-tiba udah di Tokyo.

[Br @briankhrisna]

Sampai sekarang ini masih jadi opening terbaik di seluruh jagat netflix