Dipikir-pikir gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu mirip kaya "demo" versi lebih advanced.
1) Kita bisa protes, presentasikan data, memperlihatkan keadaan, ke negara.
2) Bebas dari gangguan parcok dan parjo.
3) Sidangnya beberapa kali, semua terekam live. Dokumentasinya ada PDF-nya semua.
4) Tiap sidangnya diliput sama jurnalis. Ditulis di berita di media.
5) Didengarkan hakim yang keputusannya bisa mengubah undang-undang.
6) Undang-undang mau gak mau dilaksanakan oleh pemerintah.
***
Saya ngikutin beberapa kasus di MK:
a) Tunjangan dan sertifikasi dosen diberhentikan selama tugas belajar
b) Tuntutan upah guru dan dosen agar minimum UMR
c) Tunjangan fungsional dosen yang nominalnya gak berubah sejak 2007
d) Anggaran pendidikan gak boleh dipakai MBG, digugat oleh 6-7 pihak sekaligus.
***
Semua keluhan yang nyata.
Sepertinya kita harus lebih banyak manfaatkan.
Kalau Gibran aja manfaatin, kenapa kita enggak?
Tolong jangan menggiring opini. Tanggal 14 Agustus 2025, XXI KemVil, Merah Putih One For All jam tayang 19.30 adalah cinema experience tiada tanding tanpa banding. Kami rasa semua penonton di waktu tersebut setuju kalau pada saat itu Merah Putih One For All bukanlah film, melainkan
🇮🇩 PERISTIWA BUDAYA 🇮🇩
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby.
It has been an honor serving under @POTUS and @DNIGabbard and leading the professionals at NCTC.
May God bless America.
ANAK BUKAN ALAT INVESTASI
di Indonesia,
jaring pengaman sosial (seperti skema dana pensiun dan layanan kesehatan lansia),
belum bisa mem back up, mayoritas/ sebagian besar penduduk.
Dogma agama yang disalah pahami generasi tua (faktor pendidikan),
membuat mereka berfikir bahwa anak adalah alat investasi masa tua.
Beban finansial dan emosional untuk merawat orang tua jatuh sepenuhnya pada pundak anak² mereka, yang sebenarnya juga sedang berjuang membangun hidupnya sendiri.
siklus ketergantungan finansial yang sangat sulit diputus dari satu generasi ke generasi berikutnya.
please,...
please,...
ayo kita sama-sama coba, putus siklus ini.
belajar nabung, dan investasi.
biar kalau kita tua, anak-anak ga repot.
Untuk pertama kalinya, @TIME dan Statista merilis daftar 500 Universitas Terbaik Dunia menggunakan indikator kuantitatif yang solid.
Peringkat ini tidak hanya menilai keunggulan akademik, tetapi juga melihat seberapa efektif kampus mengubah ilmu pengetahuan menjadi dampak nyata bagi dunia.
Metodolohi yang digunakan cukup unik karena menggabungkan prestasi riset dengan dampak ekonomi, seperti seberapa banyak lulusannya menjadi pemimpin bisnis atau menghasilkan paten. Hal ini memberikan perspektif baru yang lebih praktis dibandingkan pemeringkatan universitas pada umumnya.
Langkah ini diambil untuk menyoroti institusi yang benar-benar mempersiapkan mahasiswanya untuk berkontribusi di masyarakat. Dengan fokus pada hasil nyata, daftar ini menjadi panduan penting bagi calon mahasiswa yang memprioritaskan karier dan pengaruh sosial setelah lulus nanti.
jujur kecewa, kok tidak adan IAIN Curup, Bengkulu?
Pak @prabowo, ingat loh. anda bukan ketua PSSI yang hobinya naturalisasi.
coba belajar dr Singapura yg berhasil menciptakan ekosistem di mana universitas lokal tidak hanya menjadi tuan rumah, tapi juga dominan di kancah dunia.
Ada kampus asing di singapura, MDIS misalnya...
tp kampus asing itu hanya sebagai pelengkap.
sementara kendali utama masa depan intelektual bangsa singapura, tetap dipegang erat oleh institusi dalam negeri yang didukung penuh oleh negara.
kita sudah pny IPB, ITS, UGM, ITB terus UI, kalau UI masih kurang...
ada UII dan UIII.
jgn juga ada IAIN Curup, Bengkulu.
kuatkan pondasi kita, undang dosen asing. bukan malah mereka buka kelas disini. tapi dosennya dibiarkan pontang panting perkara scopus.
minimal tanya gitu, loh.
sama yang paham persoalan pendidikan.
jgn impulsif kyk anak baru puber.
Orang merasa “bahagia” tugas sekolah dan kuliahnya bisa di one-shot ama AI, dapat nilai bagus.
Kenapa? Karena metode penilaiannya berasumsi kalau orang ga pakai AI. Proses dinilai dari hasil. Dan sekarang prosesnya bisa di-skip.
Jangan senang dulu. Karena kalau masalahnya bisa di one-shot tanpa paham prosesnya maka akan ada jutaan orang lain yang bisa nge one-shot.
Jadi walau dosenmu bingung dan kamu ngerasa “menang” karena dibantu LLM, percayalah, kemenanganmu itu semu.
Skill “copas soal” kamu itu ada jutaan orang lain yang bisa. TERMASUK calon employer kamu. Tetep aja bakal nganggur walau punya duit buat subs AI mahal,
Misalnya dia programmer tua kaya saya, yg ga pernah pegang React. Sampai 3 thn lalu saya mungkin akan berpikir buat hire orang yang bisa React karena saya perlu pengetahuan Reactnya.
Sekarang kalo ada yang datang terus tidak paham apa-apa dan hanya nge-prompt dan meneruskan instruksi saya aja, terus apa gunanya saya spend uang untuk bayar kamu, mending saya skip kamu dan langsung sub LLM.
Jadi ending-endingnya kalau ga mau belajar ya tetap unemployable.
Saat Aceh dan Sumatera "Tenggelam", Percakapan Publik Mengungkap Sesuatu yang Lebih Gelap dari Sekadar Banjir
Banjir mungkin datang dari langit, tapi kemarahan publik datang dari bawah. Dari lumpur, dari jalan-jalan terputus, dari warga yang berteriak minta tolong sementara negara sibuk berdebat soal status bencana nasional. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Aceh dan Sumatera sedang kebanjiran air, atau sedang kebanjiran ketidakadilan?
Bencana Besar yang Membuka Luka Politik Lama
Laporan Drone Emprit menunjukkan betapa besar skala bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Antara 25–29 November 2025 saja, percakapan publik mencapai 102.599 mentions dengan 382 juta interaksi, mayoritas dari X/Twitter dan TikTok. Di lapangan, kerusakan sangat masif. Jembatan putus, jalan nasional lumpuh, puluhan kecamatan terisolasi, dan korban jiwa melonjak hingga 303 orang pada 29 November.
Tetapi data ini mengungkap sesuatu yang lebih besar dari bencana. Kemarahan terhadap persepsi ketidakadilan politik.
Di media sosial, sentimen negatif mencapai 35–46%, didorong oleh narasi:
- Penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional
- Isu Jawa-sentrisme dalam penanganan bencana
- Tuduhan bahwa izin tambang & sawit adalah akar kerusakan ekologis
- Persepsi bahwa Sumatera diabaikan karena bukan Jawa
Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli dan kritik terhadap deforestasi masif semakin mempertegas bagaimana publik melihat bencana ini bukan lagi sebagai musibah alam, tetapi kejahatan ekologis.
Dua Realitas: Apa yang Dilihat Media, dan Apa yang Dialami Warga
Menariknya, laporan menunjukkan jurang persepsi antara pemberitaan media online dan narasi publik di medsos.
Media mainstream menonjolkan hal-hal positif: helikopter TNI, evakuasi udara, kunjungan presiden, dan bantuan puluhan ton logistik. Sebanyak 60% pemberitaan bernada positif.
Media sosial menampilkan realitas yang lebih gelap: warga terjebak, akses komunikasi hilang, solar habis, listrik padam berhari-hari, dan banyak yang tidak tersentuh bantuan karena terisolasi.
Peta percakapan X menunjukkan empat kluster besar:
1. Narasi Pemerintah: update cuaca, instruksi evakuasi, dan evaluasi tata kelola hutan.
2. Narasi Publik Positif: doa & donasi.
3. Narasi Media: penyebab banjir (Siklon Senyar & deforestasi).
4. Narasi Aktivis & Publik Kritis: tuduhan bencana ekologis & kritik politik.
Di sinilah terlihat Indonesia hidup dalam dua realitas informasi. Yang satu melihat negara bekerja, yang satu melihat warga berjuang sendiri.
Banjir atau Bencana Ekologis? Publik Mengarahkan Tudingan
Walau BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu hujan ekstrem, publik menolak menjadikan cuaca sebagai kambing hitam. Data percakapan menunjukkan narasi ekologis sangat dominan.
Beberapa tokoh menegaskan hal ini, misalnya:
- WALHI menyebut banjir sebagai “bencana ekologis akibat campur tangan manusia”.
- Komisi VIII DPR menunjukkan keberadaan kayu gelondongan mengindikasikan perambahan hutan di hulu sungai.
- Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli memperkuat desakan publik untuk audit izin tambang dan sawit.
Ratusan ribu warga membagikan video satelit, drone, dan foto deforestasi, menunjukkan perubahan tutupan lahan secara drastis di daerah-daerah terdampak.
Di panggung opini publik, bencana ini bukan lagi “banjir karena hujan”, tetapi “banjir karena kebijakan”.
Solidaritas Warga
Di tengah isolasi dan terputusnya akses, publik bergerak sendiri.
Gelombang solidaritas terlihat jelas:
- Donasi publik meningkat tajam
- Warganet membuat peta lokasi warga terjebak
- Organisasi masyarakat, PMI, MDMC, dan lembaga keagamaan bergerak lebih cepat di beberapa titik dibanding bantuan pemerintah daerah
Laporan menunjukkan tagar #PrayForSumatera bukan hanya doa, tetapi alat mobilisasi kolektif untuk bantuan darurat. Ini menunjukkan apa yang disebut laporan sebagai “solidaritas organik”. Saat warga mengambil alih peran yang seharusnya dikerjakan pemerintah dalam kondisi darurat.
Ketika Mesin Negara Dikerahkan
Di tengah kritik keras soal lambatnya respons di darat, negara sebenarnya sudah mengerahkan kekuatan udara secara masif untuk menjangkau wilayah yang lumpuh total. Menurut laporan, akses darat ke Sibolga dan beberapa daerah di Tapanuli sempat tidak bisa ditembus karena jalan nasional terbelah dan jembatan putus. Satu-satunya cara masuk adalah lewat udara.
Presiden Prabowo memerintahkan mobilisasi TNI–Polri–BNPB untuk percepatan evakuasi dan distribusi logistik, termasuk:
- Helikopter SAR untuk evakuasi dan airdrop bantuan
- Pesawat angkut untuk mengirim logistik dalam jumlah besar
- Bantuan pangan seperti 32,7 ton beras dan 6.300 ton minyak goreng dikirim via udara oleh pemerintah pusat
- Operasi cuaca untuk mengurangi curah hujan ekstrem di wilayah terdampak
Data ini tercatat sebagai salah satu faktor yang menciptakan sentimen positif di media online, yaitu 60% pemberitaan memuji respons cepat dan koordinasi negara dalam pengerahan bantuan udara.
Bahkan di media sosial yang cenderung kritis, visualisasi helikopter dan aparat menyelamatkan warga mampu mendorong peningkatan sentimen positif, khususnya di platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok.
Bencana Ini Mengungkap Lebih dari Sekadar Kerusakan Fisik
Data dalam laporan menunjukkan bahwa bencana di Sumatera adalah:
1. Krisis ekologis yang lama ditumpuk, baru meledak sekarang.
Deforestasi, tata ruang yang lemah, dan izin lahan dilepaskan seperti bom waktu.
2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.
Penolakan menetapkan status bencana nasional menjadi simbol “ketimpangan respons negara”.
3. Krisis infrastruktur vital.
Ketakutan terbesar publik bukan airnya, tapi terjebak tanpa listrik, komunikasi, atau logistik.
4. Krisis komunikasi pemerintah.
Media memberikan narasi positif, tetapi publik melihat kenyataan berbeda.
Dan pada akhirnya, laporan ini menunjukkan: banjir membanjiri Aceh dan Sumatera, tetapi ketidakadilan membanjiri percakapan publik.
BREAKING: MIT just completed the first brain scan study of ChatGPT users & the results are terrifying.
Turns out, AI isn't making us more productive. It's making us cognitively bankrupt.
Here's what 4 months of data revealed:
(hint: we've been measuring productivity all wrong)
Sampe sekarang gw masih ngerasa aneh bisa jadi bagian dari tim yang berhasil bikin Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE jadi GA BISA DIPAKE sama Pemerintah dan Pejabat
Ini pertama kalinya dalam sejarah MK ngabulin Judicial Review terhadap Pasal Pencemaran Nama Baik damnnnn😭😭😭
Gue sering ngerasa Indonesia ini seperti seorang ibu tua yang sudah renta — dipanggil-panggil dengan rasa hormat, tapi dibiarkan sendirian di sudut rumah, dikeluhkan karena merepotkan. Sementara perawatnya sibuk cari cara agar warisannya mereka yang dapat bukan ke anak-anaknya.
BREAKING: The foreign ministers of France, Germany, Italy and the UK say they support the Arab-backed plan for the rebuilding of Gaza that would cost $53bn and avoid displacing Palestinians from the enclave.
🔴 LIVE updates: https://t.co/NfHiMOWZAp
Alasan Pemerintah Meniadakan Tunjangan Kinerja Dosen
Pemerintahan Prabowo Subianto meniadakan tunjangan kinerja dosen yang berstatus aparatur sipil negara pada 2025. Padahal pemberian tunjangan kinerja bagi dosen diatur secara tegas dalam peraturan presiden hingga peraturan menteri pendidikan tinggi.
Alasan utama pemerintah meniadakan tunjangan itu adalah nomenklatur kementerian yang menangani urusan pendidikan tinggi kerap berubah-ubah.
Apa lagi alasan pemerintah?
#TempoHarian terbit empat kali sehari dalam bentuk digital. Baca di https://t.co/MR22quwcLm.
#TempoHarian #TempoPlus
Kawan-kawanku Eksponen Angkatan Reformasi 1998. Sudh 25 tahun kita melakukan reformasi dan sdh banyak diantara kita yg menggengam kekuasaan.
Yuk, berhati-hati memelihara kekuasaan sebagai amanah. Jangan sewenang-wenang dan jangan korupsi, baik korupsi uang maupun korupsi politik. Jangan sampai kita terjebak ke dalam situasi spt sedang menunggangi singa liar.
Menunggangi singa liar itu mengerikan.
Mau turun takut diterkam singa, mau terus di punggung singa pasti takkan kuat dan pasti ada batasnya. Terkadang banyak juga yang memanah singa tetapi nyasar ke penunggangnya.
Agar tak sampai masuk ke situasi menunggangi singa liar, jagalah kekuasaan dgn menegakkan konstitusi dan membangun demokrasi yang berkeadaban. Semoga Tuhan selalu memberkati Indonesia🇮🇩.