Fenomena teror pocong ini menurut gue terlalu terstruktur untuk dibilang ide individual. Terlalu massive dan merata untuk sebuah kebetulan, karena hampir di semua wilayah ada.
Mereka ini siapa?
Tujuannya apa?
Kementerian Hak Asasi Manusia berencana membentuk tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM.
Aktivisme aman adalah hak setiap orang, bukan privilese berdasarkan pengakuan administratif negara.
Kementerian HAM harus batalkan rencana ini!
https://t.co/IdIsjnlDxJ
AWAS!! RASULULLAH
MENGAJARKAN KITA CARA
TIDUR SEHAT TAPI KAMU
MALAH MENGGAMPANGKAN
1. tidur lebih awal setelah isya rasulullah membenci begadang tanpa keperluan. tidur awal menjaga badan dan hati tetap kuat untuk ibadah.
2. memadamkan lampu saat tidur rasulullah menganjurkan mematikan lampu sebelum tidur sebagai bentuk ikhtiar keselamatan dan ketenangan.
3. tidur miring ke sebelah kanan ini adalah posisi tidur yang paling sering dilakukan rasulullah.
4. meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan posisi ini diriwayatkan dalam hadits dan mencerminkan ketenangan serta adab saat beristirahat.
5. tidak tidur tengkurap. rasulullah melarang tidur tengkurap karena itu adalah posisi yang tidak disukai Allah.
6. tidak berlama-lama terlentang. tidur terlentang boleh, tapi tidak dijadikan kebiasaan utama karena bukan posisi tidur sunnah.
Seorang Komisaris di perusahaan BUMN kekurangan gaji, kini beliau ikut ikutan ngambil job buzerp untuk menghasut dan memprovokasi kedamaian umat ber-agama di Republik ini.
Orang seperti ini sangat berbahaya di Republik ini,karna dia hanya memikirkan bagaimana menambah hartanya tanpa memikirkan dampak konflik horizontal nantinya akibat hasutan dan provokasinya. Mungkin dia sudah berharta ketika konflik pecah palingan kabur keluar negeri.
Hati hati sama mulut betina ini
Pak Jonan dulu waktu Dirut KAI selalu bilang: ‘Jangan bikin regulasi dari atas meja AC doang. Turun ke lapangan, rasakan sendiri bagaimana kondisi sebenarnya.’
Sekarang lihat statement ini: ‘Laki-laki taruh di depan & belakang, perempuan di tengah’ pasca tabrakan KA.
Solusi dadakan yg terdengar ‘peduli’, tapi justru absurd. Nyawa laki-laki & perempuan sama berharganya. Kalau gerbong perempuan memang biasanya lebih sepi, malah gerbong depan-belakang yg padat bakal jadi tumbal lebih besar.
Ini klasik contoh kebijakan tergopoh-gopoh tanpa riset mendalam & tanpa empati lapangan.
Kalau pejabat negara masih suka bikin statement seperti ini tanpa turun langsung ngerasain operasional harian, ya hasilnya akan terus begini: solusi yg malah bikin publik geleng-geleng kepala.
Leadership Jonan dulu sukses karena beda: merasakan dulu baru mengatur. Bukan sebaliknya.
GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?
Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.
Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.
Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.
Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.
Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:
Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.
Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.
Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.
Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.
Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.
Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.
Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:
Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.
Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.
Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:
Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.
Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.
Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.
Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.
Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.
Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."
Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.
Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.
Tapi di dalam:
Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.
Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.
Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.
Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.
Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita
KETIKA DATA RESMI MEMBUKA SKANDAL PROYEK GAIB IT BGN RP1,2 TRILIUN...
Sebuah jejak digital di sistem pengadaan pemerintah memunculkan pertanyaan besar:
Bagaimana mungkin proyek teknologi informasi bernilai Rp1,2 triliun dinyatakan selesai, tetapi jejak pelaksanaan dan realisasinya nyaris nihil...?
Temuan ini bersumber dari data resmi di platform Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), yang selama ini menjadi tulang punggung transparansi belanja negara...
Dua Proyek, Satu Pola Janggal
Pada 22 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional mencatat dua paket pengadaan besar:
1. Managed Service Sarana IT dan IoT di 5.000 lokasi dengan nilai: Rp665,4 miliar
2. Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional dengan nilai: Rp600 miliar
Total anggaran: Rp1,265 triliun...
Keduanya menggunakan metode PENUNJUKAN LANGSUNG — mekanisme yang dalam praktik pengadaan hanya diperbolehkan dalam kondisi terbatas, seperti keadaan darurat, kebutuhan khusus, atau ketika hanya ada satu penyedia yang mampu...
Namun yang menjadi sorotan bukan sekadar metode, melainkan hasil kerjanya...
Status “Selesai”, Tapi Tanpa Pelaksana
Dalam tampilan sistem, kedua proyek tersebut tercatat “Paket Sudah Selesai”...
Masalahnya, pada bagian “Pemenang Berkontrak”, gak tercantum identitas vendor:
Gak ada nama perusahaan...!
Gak ada alamat...!
Gak ada NPWP...!
Lebih janggal lagi, pada bagian nilai realisasi, tercatat: Rp0...!
Kontradiksi ini memunculkan pertanyaan mendasar:
Siapa yang mengerjakan proyek triliunan ini, dan bagaimana mungkin proyek selesai tanpa nilai realisasi...? 🤔
Produk Rp600 Miliar yang “Error”
Penelusuran lebih lanjut mengarah pada portal sistem informasi yang diduga merupakan bagian dari proyek tersebut...
Hasilnya jauh dari ekspektasi sistem bernilai ratusan miliar:
• Data kosong atau nol
• Fitur gak berjalan
• Tampilan antarmuka sederhana dan gak stabil
Dalam beberapa pengujian, sistem bahkan gak mampu untuk menampilkan data dasar untuk wilayah tertentu...
Kalo ini benar bagian dari proyek Rp600 miliar, maka muncul pertanyaan berikutnya:
Apakah ini hasil akhir, atau proyek belum benar-benar berjalan...? 🤔
Penunjukan Langsung untuk Proyek Raksasa
Penggunaan penunjukan langsung dalam proyek bernilai kecil bukan hal baru, namun untuk nilai di atas Rp1 triliun, praktik ini jarang terjadi tanpa alasan kuat...
Secara prinsip, pengadaan skala besar seharusnya melalui tender terbuka guna:
• Menjamin kompetisi harga
• Menjaga kualitas
• Menghindari konflik kepentingan
Ketika jalur kompetisi dilewati, publik berhak mengetahui dasar penunjukannya...
Transparansi yang Dipertanyakan
Sistem SPSE selama ini digadang sebagai simbol keterbukaan, namun kasus ini justru menunjukkan paradoks:
• Data tersedia → tapi gak lengkap
• Status jelas → tapi gak logis
• Sistem terbuka → tapi menyisakan banyak celah pertanyaan
Kalo data resmi aja menyimpan kejanggalan, maka transparansi gak lagi soal akses, melainkan soal kejujuran dan kelengkapan informasi...
Dampak yang Belum Terlihat
Proyek ini dikaitkan dengan program pemenuhan gizi nasional—program yang menyasar jutaan penerima manfaat, namun hingga kini, dampak konkret dari sistem tersebut belum terlihat jelas:
• Apakah sistem benar-benar digunakan...?
• Apakah membantu distribusi gizi...?
• Atau hanya berhenti sebagai proyek administratif...?
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban
Hal ini membuka sejumlah pertanyaan krusial:
• Siapa vendor dari proyek Rp1,2 triliun ini...?
• Mengapa data pemenang gak tercantum di sistem...?
• Bagaimana proyek bisa dinyatakan selesai dengan realisasi Rp0...?
• Apakah sistem yang ada merupakan hasil final dari proyek tersebut...?
• Apa dasar penggunaan penunjukan langsung untuk nilai sebesar itu...?
Ketika angka triliunan hanya hidup di layar, sementara hasilnya gak terasa di lapangan, publik berhak curiga: ini proyek pembangunan—atau sekadar ilusi...? 🤔