Yth. Presiden @prabowo, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Satgas Illegal Mining, atau Satgas apapun namanya, bagaimana mungkin ada izin tambang batubara sedemikian dekat dengan perumahan warga. Lokasi video ini persisnya di daerah Sungai Taib, Kotabaru, Kalsel, daerah kelahiran saya. Aktivitas semacam ini jamak dibiarkan karena sudah "dikoordinasikan". Semua elemen dari aparat, LSM, media, termasuk pemda hanya diam. Bahkan pelabuhan yang digunakan kabarnya milik BUMD. Tinggal warga yang was-was karena dihantui kerusakan alam dan bencana longsor. Masih adakah penegakan hukum yang bisa diharapkan, atau semua sudah terbeli oleh uang?
Perjanjian dagang dan BOP antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dilakukan oleh Prabowo Subianto jelas melanggar konstitusi. Pasal 11 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain.
Selain itu, perjanjian-perjanjian ini berlawanan dengan prinsip Indonesia sebagai negara non-blok yang bebas aktif, pada perjanjian ART dan BOP jelas bahwa Indonesia mengambil bagian di blok Amerika dan berada di bawah kendali Trump.
"Indonesia jelas menjadi blok politik dagang aliansi Amerika, dan ini jelas menggadaikan kedaulatan," ucap Muhamad Isnur, Ketua Umum YLBHI.
Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI https://t.co/YPI86pnIBF.
Gusmin bingung.
1. Pemerintah punya program swasembada pangan.
2. Hutan dirusak demi alih fungsi. Bahkan banyak hutan masyarakat adat dirampas.
3. Proyek pendirian batalion di setiap kabupaten demi dukung program strategis, seperti bisnis MBG dan swasembada pangan. Proyek ini di beberapa tempat juga menyerobot tanah warga.
4. Ujung-ujungnya: Impor pangan dari Amerika. Mandatori lagi.
Lalu no 1 sampai 3 buat apa ya?
Beredar video curhatan sopir L300 yg merasa diperas oleh oknum di ruas Tol Pondok Kelapa arah Kranji, Bekasi Barat. Padahal dia merasa sdh tertib aturan, tapi tetap sering dimintai "jatah"
Apakah gaji masih kurang ?
.
.
-----
Haram King Emyu Meksiko
Susu Kental Manis
Ardianto Tawakal
Gamma Rizkinata Oktavandi
Affan Kurniawan
135+ penonton di Kanjuruhan
Konferensi pers pihak kepolisian tampaknya tidak ingin memihak pada keadilan masyarakat. Hanya berlandas ego institusi.
Ikut hadir menemani Gus Yaqut dlm sidang pra-peradilan kasus quota haji. KPK tidak hadir dan minta sidang ditunda seminggu kemudian. Tanggal 3, KPK hadir atau tidak hadir, sidang akan tetap dilangsungkan.
Saya yakin seyakin2nya:
(1) Kebijakan Gus Yaqut terkait pembagian kuota haji tambahan dg formula 50:50 tepat dan benar.
(2) Tak ada kerugian negara sedikitpun.
(3) Dia tidak terima gratifikasi sepeser pun. Bersih.