Our president, leader of the Republic of Indonesia, watches the poor eat their meal.
He does the watching from a lavish setting, his own plate stacked with expensive food.
Poverty as an evening's entertainment.
guys lu pada tau gk
ini berita paling lawak sih hari ini
ada cerita pembangunan jembatan di Karanganyar hasil gotong royong gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Harusnya kabar bagus dong.
Tapi yang bikin warga geleng-geleng justru pas momen peresmiannya.
Katanya warga sampai nyeletuk:
“ini biaya bangun jembatannya jangan-jangan lebih murah daripada biaya seremoni peresmiannya.”
Karena peresmiannya disebut ramai banget:
ada potong pita, acara formal, penyambutan, konsumsi, perlengkapan acara, sampai urusan akomodasi tamu.
Belum lagi kalau yang datang banyak pejabat atau rombongan:
transportasi, pengamanan, dokumentasi, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya.
Dan ini yang sering bikin rakyat sensitif.
Bukan karena gak mau ada apresiasi.
Tapi kadang yang dibutuhkan warga itu jembatannya berfungsi dengan baik… selesai.
Bukan seremoni berlebihan yang kesannya lebih mahal dari manfaat simboliknya.
Rakyat tuh simpel:
jalannya bagus → senang
jembatan jadi → senang
akses lancar → senang
Yang bikin kesel itu kalau substansi kecil, pencitraan besar.
Kalau memang proyeknya untuk rakyat, fokusnya harus di hasil yang benar-benar dipakai warga tiap hari.
Bukan bikin acara megah cuma buat foto lalu upload caption “demi masyarakat.”
Warga sekarang makin kritis.
Mereka bisa bedain mana pembangunan beneran, mana yang terlalu sibuk sama seremoni.
BPJS defisit Rp20 triliun.
Di saat yang sama, anggaran MBG tembus Rp335 triliun.
Defisit kesehatan dianggap beban,
tapi program gak jelas malah jadi kebanggaan.
Di negeri ini, sakit aja sekarang terasa mahal.
Apalagi kalau mau jadi manusia yang berpendidikan.
Ironis memang.
Katanya mau manfaatin bonus demografi demi Indonesia Emas.
Tapi realitanya?
Kesehatan makin mahal.
Pendidikan makin sulit dijangkau.
Lapangan kerja minim.
Generasi muda disuruh jadi “aset bangsa”, tapi diperlakukan kayak beban anggaran.
Anda benar pak, kita pikir2 orang kayak kita ini bayar pajak kendaraan, pajak PBB, pajak bila makan di resto, pajak cukai rokok, masak masih kurang? kemudian uang dibuat bancaan, lak jancokan kan iku.
Andi F. Noya menyuarakan isi hatinya. Ia marah dengan Pemerintah. Sebab, pemerintah tidak mencarikan pekerjaan untuknya, namun ketika sudah dapat kerja, tiba-tiba pajaknya begitu besar. Dan, apesnya lagi, pajak dari keringat rakyat ini banyak yang dikorupsi.
Mungkin di depan semua keliatan baik-baik aja,
sampai kita tahu cerita aslinya.
Sampai kita tahu, ternyata banyak yang lagi berjuang diam-diam.
Sampai kita benar-benar tahu, teman kita sehat dan bahagia.
Aneh bin ajaib ! Motor listriknya udah datang tapi dealernya blm selesai dibangun. Dan dari hasil investigasi, diduga ada ruangan utk dapur MBG didalam dealer tsb ! Kira-kira siapa yg punya dealer ini ??
Purbaya kecolongan lagi.
Jangan main api deh !
Seriusan ini? Anggaran 1,6m yg nyampe cuma setengahnya?? Kalau iya, parah sih.
Banyak bener yg dirugikan gara2 kaya gini. Mulai dari kontraktor, pegawai yg akan menghuni kantor kopdes, sampai yg paling dirugikan adalah WNI yg bayar pajak.
Pak @prabowo tau ga ini??
Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu.
BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR.
Tanpa persetujuan Kemenkeu.
Dan kantornya distributor motor itu belum jadi.
Baca lagi.
Kantornya belum jadi.
Tapi motornya sudah ada di Indonesia.
Kronologi yang perlu lo tahu:
2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini.
Secara resmi.
Diblokir.
2026 BGN tetap beli.
21.000 unit.
Sudah masuk ke Indonesia.
Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi.
Tidak pernah dapat laporan.
Tidak pernah diminta persetujuan.
Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris.
Dan ini yang paling bikin gue speechless.
Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah:
kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun.
Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana.
Terjemahannya:
motor sudah dibeli,
distributor sudah ditunjuk, l
okasi SPPG sudah disiapkan
semua sebelum kantornya selesai dibangun.
Something fishy, kata Charles.
Dan gue setuju.
Pertanyaan yang harus dijawab:
Satu siapa yang beli?
BGN beli 21.000 unit motor listrik.
Dari merek apa?
Importir mana?
Harganya berapa per unit?
Total anggarannya berapa?
Dua dari anggaran mana?
Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026?
Ada pos anggaran yang tidak terpantau?
Tiga siapa distributornya?
Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang.
Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis?
SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa?
Untuk koordinasi antar lokasi?
Oke, mungkin.
Tapi 21.000 unit?
Tanpa laporan ke DPR?
Ini bukan soal motor listriknya.
Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun.
Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama?
Dan ini yang paling menyakitkan:
Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya.
Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen.
Dan yang rugi? Sama seperti biasa.
Rakyat yang bayar pajak.
Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan.
Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR.
Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan.
Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.
“Rumah saya hancur tenggelam. Kami diminta pindah dari tenda ke Huntara pada 28 Ramadhan lalu, namun kami menolak membongkar tenda karena Huntara belum selesai. Terus kami ini siapa, bukan pengungsi lagi, bukan di tenda lagi? Tolong sampaikan data yang sebenarnya kepada Presiden,” ujar Ismail, salah satu warga.
Baca di sini: https://t.co/yQZ2bfWejt
~TR #AcehUtara #Huntara
Yes bener, jaringannya lebih kecil.
Setelah 6 tahun membangun jaringan sensor kualitas udara Nafas, kami harus mengambil keputusan yang sangat berat.
Kami harus mengecilkan jaringan kami.
Bukan karena datanya tidak penting. Tapi karena pendanaan untuk jaringan ini tidak cukup. Kami sudah berusaha keras. Cari funding, cari sponsor, cari cara supaya jaringan ini bisa terus jalan. Tapi kenyataannya, membangun infrastruktur publik seperti ini butuh dukungan yang jauh lebih besar dari yang bisa kami tanggung sendiri.
Karena itu, kami mengubah jaringan sensor Nafas menjadi sebuah Yayasan - @yayasannafas . Artinya jaringan ini sekarang milik publik. Dan kalian bisa ikut menjaganya.
Ada 3 cara kalian bisa bantu:
1. Donasi langsung lewat Kitabisa (link di tweet berikutnya)
2. Sponsori satu sensor. Bisa patungan bareng komunitas kalian.
3. Ajak perusahaan kalian untuk sponsori kampanye kualitas udara.
Kalau kalian tertarik sponsori sensor atau kampanye, DM saya langsung - bisa disetup untuk sensor2 tertentu.
Kami sudah kasih yang terbaik selama 6 tahun ini. Sekarang kami butuh bantuan keluarga digital kami.
Kalau kalian nggak bisa donasi, bantu share ke orang yang mungkin bisa.
Itu sudah sangat berarti. 🙏
Rumput ini sangat sering ditemukan di lahan kita. Selain bikin capek, karena susah nyabutnya sebenarnya rumput ini memberikan sinyal lain.
Ada yang sadar ?