Fatio Yudha

uncertainty is an uncomfortable position, but certainty is an absurd one 🧠

[Fatio Yudha @fatioy]

hanya kenakalan kecil oknum itu sih 😄

[Dimar @dimarsasongko98]

Pengusaha Sukabumi setor Rp218 miliar ke BGN , ada MoUnya, ada tanda tangannya, ada bukti transfernya.

Yang tanda tangan dari pihak BGN: Lodewyk Pusung, Wakil Kepala BGN saat itu.

Lodewyk Pusung kini tersangka korupsi MBG di Kejaksaan Agung sejak 3 Juni 2026.

97 dapur yang dijanjikan tidak pernah diserahkan.
BGN cuci tangan. Kepala BGN baru bilang:

"Saya tidak tahu, saya baru masuk."

Pengusaha yang mau ikut program pemerintah ,uangnya raib, dapur tidak ada, jawaban tidak ada.

Yang menikmati: purnawirawan Letjen TNI, mantan pejabat eselon satu, orang-orang yang dilantik langsung oleh Presiden.

Bukan orang pinggiran. Bukan oknum kecil.

Orang-orang yang dipilih untuk menjalankan program paling dibanggakan pemerintahan ini.

Kalau ini bukan bukti kegagalan tata kelola yang sistemik , lalu apa?

[BEN IXEL🌟🌟🌟 @TheEagle_BEN]

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI MILIK POLRI PUNYA 1.400 DAPUR MBG DI SELURUH INDONESIA.
PEMBINA YAYASAN INI JULIATI SAPTA DEWI ISTRI DARI KAPOLRI LISTYO SIGIT.

KALO @KejaksaanRI BERANI SENGGOL,AKU ACUNGI PISTOL,,,EHHH JEMPOL.👍😏😏😏

[Fatio Yudha @fatioy]

@syndassko @tempodotco dadan cuma kambing hitam, duit mbg sudah ngalir ke timses atau bahkan disimpen dalam dollar buat biaya kampanye 2029

[Fatio Yudha @fatioy]

@hutanbernapas_ @tempodotco bukan begitu sekenarionya, duit yg dikorupsi udah cukup buat biaya kampanye 2029, kambing hitam udah diputuskan si dadan, saatnya saling jaga biar tersangka jangan banyak2 dan duit korupsi udah diubah ke dollar singapur, ntar 2028 baru diubah ke rupiah buat modal kampanye, wkwkwk

[MANTO @KangManto123]

APAKAH INI KELAKUAN SI DADAN JUGA ..🚨🚨

[Fatio Yudha @fatioy]

relawan seharusnya kan rela apapun kondisinya ya?

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Tidak 😂

[Fatio Yudha @fatioy]

kualat karena keserakahan 🙂

[Nda ! 🧳 @Naandaa27]

Pengusaha asal Sukabumi mengaku sdh menyetorkan dana ratusan milyar sesuai kesepakatan kpd BGN tp hak pengelolaan 97 dapur yg dijanjikan disebut tak kunjung diberikan 🫣

Makanya jgn pnh berbisnis dg negara krn isinya pejabat2 korup !

********************
Spill Outfit Murah

[Fatio Yudha @fatioy]

@gracularobusta @suijtihad too good to be true juga berlaku di bisnis yg melibatkan pemerintah ya, jangan gara2 backingan program pemerintah akal sehat kita hilang 🤭

[Fatio Yudha @fatioy]

dia pikir MBG bisnis yg low risk high return, eh jadi high risk low return karena tiba2 distop 🤣

[𝑒𝑘𝑎𝑔𝑔𝑎𝑡𝑎 @tsetiady]

LUCU LAGI...

jadi ada yg nekat bikin sppg modal utang milyaran ke bank, tau-tau Rupiah crash, dan MBG dihentikan sampai waktu yg belum ditentukan... makin nyesek mereka karena liat bunga pinjaman makin naik karena BI jaga USDIDR biar gak terbang dan bikin BBM mahal 🤣

[Fatio Yudha @fatioy]

@kekbiasanya @LambeSahamjja dan selain militer kacau balau berantakan bahkan banyak posisi sipil diisi militer aktif sambil orang militer berbisnis dengan pemerintah 🤮

[Fatio Yudha @fatioy]

@isaafie @warih_17 @MafiaWasit awalnya low risk high return dengan iming2 cuan yg gede sebelum 2029 udah balik modal, klo 2 periode cuan banyak, eh ternyata malah kena tipu investasi bodong sama pemerintah sendiri wkwk

[Komisi Wasit @MafiaWasit]

Aneh ga sih?

Tujuan MBG itu untuk anak-anak sekolah.

Tapi ketika Dapur MBG dihentikan bahkan kalaupun cuma sementara, yang marah bukan anak-anak sebagai penerima Makan Bergizi Gratis.

Yang marah malah yang punya Dapur.

[Satria / RelayPoint @relaypoint_]

@Makaryo0 Kalau penerima manfaat utamanya masyarakat, harusnya kita yang paling protes pas program ini mandek.

Tapi kalau yang teriak duluan itu vendor maka (isi sendiri aja)

[NiDaMi_ @joki_berbakat]

@MafiaWasit Ga perlu kasihan sm pemodal dapur MBG. 90 persen niat mereka cuma mau korup.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[Fatio Yudha @fatioy]

@duitsss terusin kak sampe dollar balik ke 15 rebu

[Fatio Yudha @fatioy]

@fasabimuhammad SD sampe SMA gak ada yg favorit kak, soalnya ada zonasi, langsung loncat aja ke PTN top tier

[Dimar @dimarsasongko98]

Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.

Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.

Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.

Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.

Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:

"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."

Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.

Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.

Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.

Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.

Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.

Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:

"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."

Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.

Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:

"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."

Bukan tuduhan.

Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.

Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.

Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?

[Fatio Yudha @fatioy]

@LambeSahamjja rakyat desa tidak main saham

tapi main slot 🤭

[txt onlineshop @txtdarionlshop]

Ribuan motor litrik mbg yang dipesan oleh dadan