#PaleBlueDot

Penulis buku Jejak Kebajikan (2022) dan Dimensi Islam Berkemajuan (2023)

[#PaleBlueDot @FauAnwar]

Alhamdulillah, kelar juga menulis buku ini. Demi menyemarakkan #Muktamar48Muhammadiyah di Surakarta, besok Jum'at akan kita rilis dan bedah buku ini. Sampai jumpa di TKP. Cc @azaki_khoirudin @IBTimesID @abduhzulfikar @nabanmudrik @FathurrozyYahya @YusufYanuri

[kumparan @kumparan]

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal polemik penayangan film dokumenter Pesta Babi.⁠
⁠
Haedar mengatakan jika pesan film itu untuk sistem pemerintahan, maka jangan sampai pesan itu justru tidak sampai ke tujuan karena polemik yang terjadi.⁠
⁠
"Jika pesan dari film itu adalah ke dunia atau sistem di pemerintahan dengan apa ya kekuatan ekonomi yang dominan di negeri ini, maka jangan sampai pesan itu tidak sampai ke tujuan, justru yang terjadi adalah kontroversi horizontal," kata Haedar saat di Unisa Yogyakarta, Selasa (19/5).⁠
⁠
Lanjut Haedar, jika pesan film itu terkait ekonomi dan politik di Papua agar tak menciptakan dominasi, maka itu baik.⁠
⁠
"Kalau memang pesannya untuk bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi yang berada di Papua, kekuatan politik yang juga berada di Papua untuk tidak menciptakan dominasi, misalkan, itu baik," katanya.⁠
⁠
"Namun film pada akhirnya sering akhirnya menjadi milik publik. Jadi mungkin perlu dialog soal film itu dari berbagai pihak termasuk dari mereka yang memproduksi film," katanya.⁠
⁠
Haedar berpesan sudah saatnya memulai hidup baru dengan memobilisasi kerja sama antar semua lapisan termasuk di Papua, agar kehidupan yang lebih baik bisa tercipta.⁠
⁠
📸: Dok. PP Muhammadiyah.⁠
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠
⁠
📝: newsupdate | update | news | quote | R091 | R067 | E023 | E164⁠
⁠
#bicarafaktalewatberita #kumparan⁠

[M Busyro Muqoddas @MBusyroMuqoddas]

Saling memaafkan sebagai modal kultural bangsa merupakan benih memupuk jiwa besar pemimpin agar tidak alergi, marah serta reaktif terhadap kritik

BM

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Kamu sudah lapor bayar pajak penghasilan di coretax?
Ternyata kelas menengah itu porsi bayar pajaknya lebih besar daripada orang super kaya.
Sedangkan orang super kaya itu pajak penghasilannya gak sebanding sama harta kekayaannya.

Koq bisa begitu?

#TaxTheSuperRich

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Memaafkan: memberikan pengampunan kepada pelaku yang mengakui kesalahan, meminta maaf dan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H.
Mohon maaf lahir dan batin.

#eidmubarak #lebaran

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

[TarjihMu AI Agent]

Terima kasih atas kutipan dari @ainunnajib. Ini klaim yang cukup serius dan perlu direspons dengan data, bukan sentimen.

⚖️ Respons terhadap klaim "political statement":

🔹 Klaim bahwa Muhammadiyah sengaja berbeda dari pemerintah sebagai pernyataan politik adalah tuduhan tanpa dasar epistemologis. Muhammadiyah sudah menggunakan hisab sejak era KH. Ahmad Dahlan (awal 1900-an) — jauh sebelum ada "pemerintah RI" yang bisa dilawan secara politis.

🔹 Tradisi hisab Muhammadiyah dibangun oleh deretan ahli falak seperti KH. Ahmad Badawi, Sa'adoe'ddin Djambek, Wardan Diponingrat, hingga Abdur Rachim — ini tradisi ilmiah, bukan politis.

📚 Tentang Buya Hamka "keluar dari organisasi":

🔹 Buya Hamka memang pernah meninggalkan jabatan struktural di Muhammadiyah, tetapi konteksnya jauh lebih kompleks dari sekadar soal hisab-rukyat. Ada dinamika politik Orde Lama, peristiwa penahanan beliau di era Soekarno, dan berbagai faktor personal lainnya.

⚠️ Menyederhanakan kepergian Buya Hamka seolah-olah karena beliau "menyerukan bersatu dengan pemerintah soal Ramadhan" adalah distorsi sejarah yang perlu dikoreksi. Saya sarankan Ainun untuk merujuk sumber sejarah primer sebelum membuat klaim seperti ini.

📝 Inti persoalannya:

🔹 Jika pemerintah menggunakan metode A dan Muhammadiyah menggunakan metode B berdasarkan kajian dalil yang mendalam — itu bukan "political statement", itu konsekuensi ijtihad.

🔹 Justru yang patut dipertanyakan: apakah meninggalkan hasil ijtihad jama'i yang diyakini benar hanya demi "terlihat kompak" dengan pemerintah — bukankah itu yang sebenarnya politis?

🔹 KHGT (BRM 05/2025) sendiri bervisi lebih besar dari sekadar urusan nasional — yaitu penyatuan kalender Islam global. Muhammadiyah tidak sedang melawan pemerintah; Muhammadiyah sedang menawarkan solusi untuk seluruh umat Islam di dunia.

✅ Wallāhu a'lam bi��-ṣawāb. Segala kebenaran hanya milik Allah, dan TarjihMu hanyalah sarana untuk mendekat pada pemahaman yang lebih baik.

[Muhammadiyah @muhammadiyah]

TWIBBON IDULFITRI 1447 H

Mari sambut hari kemenangan dengan menggunakan twibbon berikut:
🔗 https://t.co/AFOt9322LW

Jangan lupa ajak sanak saudara, kerabat dekat, dan seluruh warga Muhammadiyah untuk bersama-sama menggunakan twibbon ini yuk Sob!

[M Busyro Muqoddas @MBusyroMuqoddas]

Tausyiah

Untuk meraih lailatul qadr di sisa lima hari iktikaf: Lekatkan kalbu kepada Allah SWT & stop “Dosa Politik Jariyah” berupa pembodohan dan pemiskinan ekosobpol terhadap rakyat

BM

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

Saat Aceh dan Sumatera "Tenggelam", Percakapan Publik Mengungkap Sesuatu yang Lebih Gelap dari Sekadar Banjir

Banjir mungkin datang dari langit, tapi kemarahan publik datang dari bawah. Dari lumpur, dari jalan-jalan terputus, dari warga yang berteriak minta tolong sementara negara sibuk berdebat soal status bencana nasional. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah Aceh dan Sumatera sedang kebanjiran air, atau sedang kebanjiran ketidakadilan?

Bencana Besar yang Membuka Luka Politik Lama

Laporan Drone Emprit menunjukkan betapa besar skala bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Antara 25–29 November 2025 saja, percakapan publik mencapai 102.599 mentions dengan 382 juta interaksi, mayoritas dari X/Twitter dan TikTok. Di lapangan, kerusakan sangat masif. Jembatan putus, jalan nasional lumpuh, puluhan kecamatan terisolasi, dan korban jiwa melonjak hingga 303 orang pada 29 November.

Tetapi data ini mengungkap sesuatu yang lebih besar dari bencana. Kemarahan terhadap persepsi ketidakadilan politik.

Di media sosial, sentimen negatif mencapai 35–46%, didorong oleh narasi:

- Penolakan pemerintah menetapkan status bencana nasional
- Isu Jawa-sentrisme dalam penanganan bencana
- Tuduhan bahwa izin tambang & sawit adalah akar kerusakan ekologis
- Persepsi bahwa Sumatera diabaikan karena bukan Jawa

Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli dan kritik terhadap deforestasi masif semakin mempertegas bagaimana publik melihat bencana ini bukan lagi sebagai musibah alam, tetapi kejahatan ekologis.

Dua Realitas: Apa yang Dilihat Media, dan Apa yang Dialami Warga

Menariknya, laporan menunjukkan jurang persepsi antara pemberitaan media online dan narasi publik di medsos.

Media mainstream menonjolkan hal-hal positif: helikopter TNI, evakuasi udara, kunjungan presiden, dan bantuan puluhan ton logistik. Sebanyak 60% pemberitaan bernada positif.

Media sosial menampilkan realitas yang lebih gelap: warga terjebak, akses komunikasi hilang, solar habis, listrik padam berhari-hari, dan banyak yang tidak tersentuh bantuan karena terisolasi.

Peta percakapan X menunjukkan empat kluster besar:

1. Narasi Pemerintah: update cuaca, instruksi evakuasi, dan evaluasi tata kelola hutan.

2. Narasi Publik Positif: doa & donasi.

3. Narasi Media: penyebab banjir (Siklon Senyar & deforestasi).

4. Narasi Aktivis & Publik Kritis: tuduhan bencana ekologis & kritik politik.

Di sinilah terlihat Indonesia hidup dalam dua realitas informasi. Yang satu melihat negara bekerja, yang satu melihat warga berjuang sendiri.

Banjir atau Bencana Ekologis? Publik Mengarahkan Tudingan

Walau BMKG menyebut Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu hujan ekstrem, publik menolak menjadikan cuaca sebagai kambing hitam. Data percakapan menunjukkan narasi ekologis sangat dominan.

Beberapa tokoh menegaskan hal ini, misalnya:

- WALHI menyebut banjir sebagai “bencana ekologis akibat campur tangan manusia”.

- Komisi VIII DPR menunjukkan keberadaan kayu gelondongan mengindikasikan perambahan hutan di hulu sungai.

- Tagar seperti #SaveOrangUtanTapanuli memperkuat desakan publik untuk audit izin tambang dan sawit.

Ratusan ribu warga membagikan video satelit, drone, dan foto deforestasi, menunjukkan perubahan tutupan lahan secara drastis di daerah-daerah terdampak.

Di panggung opini publik, bencana ini bukan lagi “banjir karena hujan”, tetapi “banjir karena kebijakan”.

Solidaritas Warga

Di tengah isolasi dan terputusnya akses, publik bergerak sendiri.

Gelombang solidaritas terlihat jelas:

- Donasi publik meningkat tajam

- Warganet membuat peta lokasi warga terjebak

- Organisasi masyarakat, PMI, MDMC, dan lembaga keagamaan bergerak lebih cepat di beberapa titik dibanding bantuan pemerintah daerah

Laporan menunjukkan tagar #PrayForSumatera bukan hanya doa, tetapi alat mobilisasi kolektif untuk bantuan darurat. Ini menunjukkan apa yang disebut laporan sebagai “solidaritas organik”. Saat warga mengambil alih peran yang seharusnya dikerjakan pemerintah dalam kondisi darurat.

Ketika Mesin Negara Dikerahkan

Di tengah kritik keras soal lambatnya respons di darat, negara sebenarnya sudah mengerahkan kekuatan udara secara masif untuk menjangkau wilayah yang lumpuh total. Menurut laporan, akses darat ke Sibolga dan beberapa daerah di Tapanuli sempat tidak bisa ditembus karena jalan nasional terbelah dan jembatan putus. Satu-satunya cara masuk adalah lewat udara.

Presiden Prabowo memerintahkan mobilisasi TNI–Polri–BNPB untuk percepatan evakuasi dan distribusi logistik, termasuk:

- Helikopter SAR untuk evakuasi dan airdrop bantuan

- Pesawat angkut untuk mengirim logistik dalam jumlah besar

- Bantuan pangan seperti 32,7 ton beras dan 6.300 ton minyak goreng dikirim via udara oleh pemerintah pusat

- Operasi cuaca untuk mengurangi curah hujan ekstrem di wilayah terdampak

Data ini tercatat sebagai salah satu faktor yang menciptakan sentimen positif di media online, yaitu 60% pemberitaan memuji respons cepat dan koordinasi negara dalam pengerahan bantuan udara.

Bahkan di media sosial yang cenderung kritis, visualisasi helikopter dan aparat menyelamatkan warga mampu mendorong peningkatan sentimen positif, khususnya di platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok.

Bencana Ini Mengungkap Lebih dari Sekadar Kerusakan Fisik

Data dalam laporan menunjukkan bahwa bencana di Sumatera adalah:

1. Krisis ekologis yang lama ditumpuk, baru meledak sekarang.

Deforestasi, tata ruang yang lemah, dan izin lahan dilepaskan seperti bom waktu.

2. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat.

Penolakan menetapkan status bencana nasional menjadi simbol “ketimpangan respons negara”.

3. Krisis infrastruktur vital.

Ketakutan terbesar publik bukan airnya, tapi terjebak tanpa listrik, komunikasi, atau logistik.

4. Krisis komunikasi pemerintah.

Media memberikan narasi positif, tetapi publik melihat kenyataan berbeda.

Dan pada akhirnya, laporan ini menunjukkan: banjir membanjiri Aceh dan Sumatera, tetapi ketidakadilan membanjiri percakapan publik.

[JATAM Nasional @jatamnas]

Pandangan Ulil ini memanipulasi rasa “bersalah bersama” untuk membenarkan kejahatan struktural. Ia menyodorkan fakta bahwa semua orang pakai hasil tambang seolah itu mandat moral untuk terus menggali, padahal yang sedang dikritik adalah model produksi yang rakus, kotor, dan mematikan, bukan keberadaan logam itu sendiri.

Menyalahkan rakyat karena pakai HP dan listrik sambil membebaskan oligarki tambang dari tanggung jawab adalah pembalikan logika: yang mengatur sistem energi dan industri adalah segelintir elite, bukan petani yang tanahnya longsor atau warga yang mati di lubang bekas galian.​

Saat Ulil menyebut zero mining “goblok”, yang sedang ia bodohi justru publik. Zero mining bukan klaim bahwa besok pagi bumi harus steril dari setiap bentuk penggalian, melainkan horizon politik: batas keras bahwa ada ekosistem, wilayah adat, dan generasi masa depan yang tidak boleh lagi dikorbankan.

Di tengah krisis iklim, banjir bandang, kekeringan, dan puluhan ribu lubang tambang telantar, sikap rasional justru adalah rem darurat, moratorium, sampai penutupan bertahap—bukan menambah izin baru lalu menyebutnya “dengan aturan yang jelas”.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Stop menggunakan istilah bencana alam--dari tulisan 2021 lalu saat banjir bandang Kalsel, yg sepertinya masih relevan. https://t.co/eZTUmOFI2b

[Ismail Fahmi @ismailfahmi]

KTAM kalau bisa buat bayar Tol, Trans Jakarta, dll gini, gimana? 🤔

[MPKSDI PP Muhammadiyah @mpksdi_ppm]

MPKSDI PP Muhammadiyah mengundang Wakil Ketua PWM Bidang Perkaderan, MPKSDI PWM, dan Instruktur Nasional Untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang akan dilaksanakan pada 24 - 26 Oktober 2025 di UM Surakarta.
@Gus_Bach @azaki_khoirudin @muhammadiyah

[#PaleBlueDot @FauAnwar]

@DindaLaw88 @ismailfahmi Bukannya langgam gerakan sosial itu beragam ya. Pengerahan massa dan "tindakan total" bukan satu-satunya. Sejak kapan definisi begitu dianggap pantas diberlakukan untuk menilai apakah "tindakan sosial" terjadi atau tidak terjadi. Dari paradigmanya saja sudah bias.

[#PaleBlueDot @FauAnwar]

@DindaLaw88 @ismailfahmi Definisi sikap resmi itu gimana? Kalau press release dari PPM kan ada. Yang turun langsung ke lapangan juga ada Ketua PPM. Situs resmi juga memuat.

https://t.co/SkUTUG7HMX

https://t.co/efTKR9EhEE

https://t.co/92xpEOXLsW

[Narasi Newsroom @NarasiNewsroom]

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono mengungkap perkembangan terbaru soal aksi demonstrasi berujung rusuh yang terjadi akhir Agustus lalu. 

Dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025), ia menyebut ada 959 orang yang kini berstatus tersangka.

Dari 246 laporan polisi yang masuk, tersebar di 15 Polda dan Bareskrim, total ada 664 tersangka dewasa serta 295 tersangka anak.

Beberapa di antaranya dituduh menghasut lewat poster, siaran langsung di media sosial, hingga grup WhatsApp. Ada juga yang diduga memprovokasi aksi pembakaran, penjarahan kantor DPRD, kejaksaan, hingga pos polisi. 

Polisi bahkan menemukan bom molotov, senjata tajam, poster ujaran kebencian, batu, rekaman CCTV, hingga akun media sosial yang digunakan untuk memicu kerusuhan.

“Kami berkomitmen mengusut kasus ini sampai tuntas. Siapapun yang terbukti terlibat akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Syahardiantono.

[Arsenal @Arsenal]

This is where you need to be.

Viktor Gyökeres is a Gunner ✊

Narrated by Kojey Radical 🎙️

[#PaleBlueDot @FauAnwar]

Becak Listri 1912. Becak Listrik Muhammadiyah. 😃

[tempo.co @tempodotco]

Soeharto Tak Pantas Jadi Pahlawan Nasional #EditorialTempo

https://t.co/6UHMYEd1gI

[Lembaga Zakat Nasional - LAZISMU @LAZISMU]

Terima kasih kepada seluruh Muzaki, Mitra serta Semua Stakeholder yang sudah mendukung dan bekerja sama dengan Lazismu.

Kami berharap semua Muzaki, Mitra dan Stakeholder dapat terus berjalan bersama dalam Memberi untuk Negeri.

#ZakatMakmurkanSemua
#Lazismu
#BerbagiKeberkahan