kumparan

Bicara Fakta Lewat Berita

[kumparan @kumparan]

Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari posisi Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie.

Lantas, bagaimana nasib Prabowo Subianto? Apakah perlu turut mundur lalu pemilu ulang?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Seperti apa?

📸: Dok. kumparan Video.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: kumparancampaign | tanyahukum | news | svt | perspectives | R025 | E023 | E176

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons kabar mengenai mundurnya Wapres Gibran. Dia menyebut, belum tahu banyak mengenai informasi itu.

Ia pun menyebut berita itu berasal dari Ketum Projo Budi Arie Setiadi dan dibacanya dari media.

📸: Dok. kumparan.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | vidol | keepme | R207 | R051 | E099

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar kabar mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres.

Hal itu disampaikan Muzani saat ditanya wartawan mengenai kabar Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani saat ditemui wartawan usai agenda puncak perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11) malam.

Muzani juga belum bisa memastikan apakah MPR akan menggelar sidang istimewa apabila surat pengunduran diri Gibran benar-benar telah diserahkan.

“Saya belum dengar, belum lihat. Jadi belum bisa mengambil keputusan,” ujarnya.

Saat kembali ditanya mengenai kepastian penyerahan surat tersebut, Muzani kembali menegaskan belum mendapatkan informasi.

“Saya belum dengar, saya belum lihat. Dengar aja belum, apalagi lihat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

📸: Dok. kumparan/Zahira.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | vidol | keepme | R064 | R387 | E176 | E099

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Presiden Prabowo Subianto ditanya terkait kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Momen itu terjadi usai Prabowo menghadiri perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11) malam.

Prabowo tak menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Ia terlihat hanya melambaikan tangan ke arah awak media.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden. Budi Arie juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma.

📸: Dok. kumparan/Zahira, kumparan/Aditya.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | vidol | keepme | R129 | E099 | E176

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden, hari ini, Rabu (11/11/2026). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi.

Keputusan ini muncul di hari yang sama setelah 120 anggota dari delapan fraksi di DPR menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah dan putusan pengadilan.

Apa yang terjadi setelah ini? ​Simak dan pantau terus perkembangan terbarunya di kumparan.

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Yusril Ihza Mahendra, menilai langkah Gibran Rakabuming Raka mundur dari posisi wakil presiden merupakan langkah yang tepat.

Yusril menilai langkah yang diambil oleh Gibran juga terhormat. Sebab, pilihannya hanya tinggal dua, mundur atau dimundurkan.

"Menurut saya, ini merupakan suatu langkah yang paling tepat yang beliau lakukan ya," kata Yusril di podcast Tanya Hukum kumparan, Rabu (11/11).

Adapun informasi mundurnya Gibran disampaikan oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

📸: Dok. kumparan Video.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | perspectives | R064 | E176 | E099

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, bicara soal nasib koalisi Prabowo-Jokowi usai Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

“Ya nampaknya memang seperti itu (koalisi Prabowo-Jokowi berakhir),” kata Yusril dalam program Tanya Hukum di Live TikTok kumparan pada Rabu (11/11).

“Dan seperti kita ketahui semua partai koalisi itu ada di kabinet, PSI ada menhut, wamen ada yang lain juga dan mereka sudah pada mundur dari PSI dan mengkalkulasi politik,” sambungnya.

Yusril menilai adanya keretakan partai yang dipimpin oleh Kaesang itu dengan Prabowo.

“Seperti ada keretakan PSI dengan Pak Presiden dan kita tahu PSI terkait dengan Kaesang, Jokowi sendiri ya jadi ada sangkut paut dengan Gibran meski Gibran bukan pimpinan PSI karena itu apakah mereka akan jadi oposisi ya gak tahu ya dan kita lihat perkembangan ke depan,” sambungnya.

📸: Dok. kumparan.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: breakingnews | newsupdate | update | news | svt | perspectives | R176 | R300 | E053 | E099 | E129
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berjanji memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya setelah didatangi polisi saat sedang bermain bulu tangkis di sebuah gedung olahraga (GOR) di Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, kedatangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke GOR tersebut untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam pemeriksaan.

“Kehadiran personil Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran saudara FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Menurut Budi, Firli menyatakan bersedia hadir dalam pemeriksaan yang akan dijadwalkan penyidik. Ia memastikan tidak ada penangkapan terhadap Firli dalam kedatangan polisi tersebut.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” tegasnya.

“Tidak ada penangkapan atau yang diamankan,” ujarnya.

Firli merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai tersangka pada 22 November 2023.

Hingga kini, Firli belum ditahan oleh Polda Metro Jaya.

📸: Dok. kumparan.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R025 | R073 | E099 | E176

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Sebanyak 120 anggota DPR menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Berikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran.

📸: Dok. Antara, YouTube Sekretariat Presiden, kumparan/Aditya.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠
⁠
📝: focus | niatgibran | news | carousel | keepme | R169 | R080 | E099 | V161
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Gibran Rakabuming mundur dari jabatan wakil presiden, hari ini, Rabu (11/11/2026). Hal tersebut konfirmasi oleh Ketum Projo Budi Arie Setiadi.

"[Gibran mundur] betul," kata Budi saat dikonfirmasi.

Ia juga membenarkan bahwa penyampaian surat pengunduran diri Gibran diserahkan saat bertemu di Lanud Halim Perdanakusuma.

"[Diserahkan di Halim] betul," ujarnya.

📸: Dok. Reuters.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: breakingnews | newsupdate | update | news | oneliner | keepme | R176 | E053 | E070 | E099
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Jurnalis kumparan bercerita proses peliputan rental pacar. Cerita lengkap mulai dari awal sampai akhir pertemuan diungkap lewat tayangan berikut.

Tak hanya itu terdapat cerita-cerita menarik lainnya mengenai proses rental pacar berjalan.

Saksikan selengkapnya.

📸: Dok. kumparan.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | updateme | R051 | R184 | E069 | E059 | E064

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa yang menyampaikan aspirasi di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11). Dalam pertemuan tersebut, Sultan duduk lesehan berhadapan dengan peserta aksi untuk mendengarkan dan merespons sejumlah tuntutan.

Massa menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, kesejahteraan pekerja, hingga pencabutan kebijakan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi. Mereka juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan Stadion Mandala Krida.

Menanggapi kebijakan Jaga Warga, Sultan menyebut pemerintah akan mempertimbangkan evaluasi apabila pelaksanaannya justru menghambat demokrasi. "Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," kata Sultan.

📸: Dok. Instagram @/humasjogja.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠
⁠
📝: newsupdate | update | news | svt | keepme | R064 | R387 | E099 | E053
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Jubir Kemlu Yvonne Mewengkang memastikan informasi penangkapan WNI yang menjadi tentara Rusia oleh Ukraina. Dia menyebut persoalan itu menjadi perhatian khusus Pemerintah RI.

Kini, kata Yvonne, pemerintah lewat KBRI Kiev meminta akses kekonsuleran ke Pemerintah Ukraina, untuk membantu upaya pelindungan bagi WNI berinisial AS itu.

📸: Dok. kumparan/Najma Rahamdhanya.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | keepme | R051 | E169 | E158

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut delapan mahasiswanya diduga ditangkap aparat kepolisian saat aksi yang berujung ricuh di kawasan DPRD DIY hingga Bundaran UGM. Menanggapi informasi tersebut, Ditreskrimum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana mengatakan pihaknya akan mencocokkan data itu dengan 157 orang yang telah diamankan.

Yani menjelaskan, 157 orang tersebut masih menjalani pendataan dan pemeriksaan karena diduga membawa benda berbahaya serta terlibat perusakan. Polisi menyebut sejumlah barang yang ditemukan di antaranya bom molotov, ketapel, dan senjata tajam. Seluruh orang yang diamankan juga telah menjalani tes urine dan hasilnya tidak menunjukkan adanya penggunaan narkoba.

Dari 157 orang tersebut, sebanyak 21 orang diketahui masih di bawah umur. Polisi menyatakan mereka akan dikembalikan kepada orang tua untuk menjalani pembinaan dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Yani juga menegaskan tidak ada orang yang diamankan dari dalam kampus karena polisi tidak masuk ke area kampus.

Menurut Yani, aksi penyampaian aspirasi di DPRD, Kepatihan Pemda DIY, hingga Titik Nol Kilometer awalnya berlangsung tertib hingga sekitar pukul 18.30 WIB. Ia menyebut kericuhan terjadi setelah ada pihak yang diduga memprovokasi dengan melempar benda, merusak pagar DPRD, dan membakar tenda.

Sementara itu, Polda DIY berencana membentuk tim pencari fakta yang melibatkan pihak kampus, Komnas HAM, dan Ombudsman untuk mendalami peristiwa tersebut. Sebelumnya, Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro menyebut delapan mahasiswa yang diduga ditangkap berasal dari Fisipol, Filsafat, dan Kehutanan. UGM menegaskan menolak segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

📸: Dok. Antara.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | oneliner | keepme | R176 | E053
#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan permintaan resmi kepada pemerintah Rusia melalui jalur diplomatik agar menghentikan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.

Hal itu disampaikan perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam konferensi pers mengenai isu-isu terkini, Rabu (11/11/2026). Kemlu menyebut koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah Rusia terus dilakukan untuk mencegah perekrutan WNI tersebut. "Pemerintah RI telah menyampaikan permintaan resmi melalui jalur diplomatik agar pemerintah Rusia melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menghentikan rekrutmen WNI dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya," ujar perwakilan Kemlu.

Di sisi lain, Kemlu mengungkapkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv telah memperoleh informasi mengenai penangkapan seorang WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. KBRI Kyiv tengah mengupayakan akses kekonsuleran kepada yang bersangkutan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut.

Kemlu menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelindungan WNI sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengimbau masyarakat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan di luar negeri, mewaspadai imbalan yang tidak wajar, serta tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami.

📸: Dok. Reuters, kumparan/Najma Rahamdhanya.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | updateme | R059 | R310 | E176 | E051

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, menjadi saksi dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (11/11).

Dalam kesaksiannya, Syarif mengungkap reaksi Jokowi ketika pertama kali tahu ada tudingan ijazah palsu.

"Ketika kami menunjukkan video ataupun postingan terkait adanya tuduhan, kami melihat mimik beliau berubah seperti menahan emosi, dan menurut kami hingga beliau datang ke Polda Metro dan membuat laporan polisi itu, itu sudah berkali-kali beliau menahan," kata Syarif.

Tudingan tersebut muncul pada saat Jokowi masih menjabat Presiden. Namun, dia baru melaporkan ke polisi usai purnatugas, tepatnya pada 30 April 2025.

"Walaupun beliau sudah purna akan tetapi masih ada serangan atau tuduhan terkait mengenai ijazah palsu ini. Nah, niat beliau untuk melaporkan kami sampaikan bahwasanya adalah sebenarnya untuk memberikan sebuah kepastian sama kepada orang-orang lain agar tidak ada kejadian hal yang sama menimpa pada beliau," ucap Syarif.

Dalam perkara ini, duduk sebagai terdakwa adalah Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa

📸: Dok. kumparan/Jamal Ramadhan, kumparan/Pradya

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | keepme | R025 | R384 | E158 | E169

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Keluarga mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso datang ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11). Mereka menghadiri penganugerahan gelar pahlawan kepada Hoegeng.

Keluarga Hoegeng diwakili oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng, dan cicitnya, Antasena Ramaputra Hoegeng. Mereka berdua sempat berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto di sela acara penganugerahan gelar tersebut.

Setelah acara, mereka mengungkap apa yang jadi perbincangan. Menurut Krisnadi, Prabowo bertanya soal cita-cita Antasena. Antasena ternyata mengaku juga ingin menjadi seorang polisi.

"Kalau besar mau jadi apa? Terus kamu jawabnya apa?" kata Krisnadi.

"Brimob," sahut Antasena.

"Setelah itu Pak Presiden memanggil Pak Kapolri Suyudi untuk menginfokan Anta mau jadi Brimob," sambung Krisnadi.

Selain itu, Krisnadi menambahkan, Prabowo juga meminta agar Antasena nantinya bisa bersekolah di SMA Taruna Nusantara.

"Harus kuat, kalau sekolah itu di boarding school," ungkap Krisnadi menirukan pesan Prabowo.

📸: Dok. Istimewa, Sekretariat Presiden.

Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠

📝: newsupdate | update | news | svt | perspectives | R158 | R129 | E053

#bicarafaktalewatberita #kumparan

[kumparan @kumparan]

Pimpinan DPR menerima sejumlah anggota DPR. Total ada 120 anggota DPR yang mengusulkan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPR menilai, Gibran sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wapres.

“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di ruang rapat DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).

Satu per satu, perwakilan dari 8 fraksi di DPR menyampaikan usulannya, lalu menyerahkan usulan kepada pimpinan DPR. PImpinan DPR akan menindaklanjuti dan membawa usulan ini ke Sidang Paripurna DPR, Kamis (12/11).

📸: Dok. YouTube TVR Parlemen.
⁠
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠
⁠
📝: focus | niatgibran | news | vidol | keepme | R322 | R379 | E053 | E158 | V161
#bicarafaktalewatberita #kumparan