Fadil R

Flâneur

[Ahmad Arif @aik_arif]

Di tengah banyaknya berita pidato Prabowo, saya ingin apresiasi pada tim BBC yg melakukan pekerjaan yang mestinya menjadi standar jurnalisme politik: tidak berhenti pada “Presiden mengatakan”, tetapi bertanya: benarkah?

Dari MBG, Kopdes, swasembada pangan, B50, pertumbuhan ekonomi hingga lapangan kerja, BBC menunjukkan satu hal yg penting, bahwa angka yang benar pun bisa menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan (misinformasi) jika konteksnya dihilangkan.

https://t.co/z5q5Fm4Glh

[🍉iwin🍉 @niwseir]

Fasisme itu tidak melulu pakai sepatu boot dan senjata api.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Selamat yeee.

Cuman penasaran saja, kalau sekolah dan pendidikan dibilang nggak penting, mengapa sih di Indonesia para politisi dan elitenya berlomba-lomba cari gelar? Bahkan, sampai menteri berupaya dpt gelar doktor, walau sarat kontroversi. Kapan sekolahnya, kapan risetnya, kapan nulis disertasinya.

Taruhlah sudah dapat gelar, lalu apa? Kalau periset atau pengajar, ya wajarlah sekolah setinggi-tingginya, selain jd syarat ya utk mengembangkan ilmu, yg bakal diajarkan lagi. Secara ideal, doktor adalah orang yang menambah pengetahuan baru melalui riset. Jadi pertanyaan: setelah menjadi doktor, pengetahuan baru apa yang ia hasilkan dan diwariskan kepada publik?

Atau gelar itu bakal menjadi ornamen biografi saja? Dipasang di depan atau belakang nama, dicantumkan di profil media sosial, baliho, buku, dan acara resmi?

Dan ini bukan hanya persoalan satu-dua politisi atau pejabat. Ini menunjukkan penyakit yang lebih akut, dan masyarakat yang sakit karena lebih sering menghormati simbol pendidikan lebih daripada pendidikan itu sendiri.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Perlu diingatkan lagi, Joko Widodo berulang kali menyatakan proyek KCJB menggunakan skema business to business (B2B), sehingga tidak menggunakan APBN dan tidak memerlukan jaminan pemerintah.

Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, berkali-kali menegaskan bahwa utang proyek tidak akan dibayar menggunakan APBN dan mengkritik pihak yang menyebut proyek itu akan menjadi beban negara. Bahkan pada 2025 ia kembali mengatakan tidak pernah ada permintaan agar utang Whoosh dibayar memakai APBN. (tautannya: https://t.co/CJjEJwqPn4)

Sejumlah pejabat KCIC dan kementerian pada masa itu juga konsisten menyampaikan narasi bahwa proyek bersifat komersial (B2B) sehingga risikonya berada pada perusahaan, bukan negara.

Tak terhitung juga para politisi dan buzzer pendukung Jokowi saat itu yang menyampaikan narasi ini dan menyerang mereka yang mengritik KCIC. Jika sejak awal proyek dijanjikan sepenuhnya B2B tanpa membebani negara, mengapa kini penyelesaiannya harus diambil alih pemerintah?

Bagaimana pertanggungjawabannya? Kemana mereka sekarang?

Kalau LBP sih masih punya jabatan sih.

[Andreas Harsono @andreasharsono]

Sebuah liputan penting tentang perbudakan di Pulau Sumba. Eric Bernaudeau, wartawan Perancis, kerja di AFP Jakarta, terdorong buat mengungkapnya. Liputan ini dapat perhatian luar di Sumba

[MBG Jelek @menuembegejelek]

Siapa belum ngantuk? Gila, ini ada konten keren banget dari Fristian Griec Media. Ngupas problematika dan masa depan kopdes dengan bahasa yang mudah dipahami oleh awam.

Are we truly ready for what we're about to face?

[Film Indo Source @FilmIndoSource]

when nolan gathers the odyssey team to watch lewat djam malam (after the curfew) then what

[Sasongko @dimarsasongko98]

Klub bisbol AS ini nelpon fans setia 29 tahun: "kami upgrade kursi lo gratis, ya."

Pas hari-H, ternyata dia digeser ke baris 16, dan kursi VIP-nya dipakai buat syuting film, diisi aktris Hollywood.

Bukan upgrade, itu diusir , tapi dibungkus kalimat manis biar dia nggak nolak atau nuntut kompensasi.

Ini pola yang familiar: kapan pun perusahaan besar butuh sesuatu dari konsumen kecil, bahasanya selalu "demi kebaikan Anda".

Padahal yang dikorbankan cuma satu pihak.

Machiavelli bilang, yang penting itu tampak baik, bukan benar-benar baik.

Korporasi mana pun, di negara mana pun, bisa kena godaan yang sama kalau konsumen nggak dikasih hak buat menolak dengan info lengkap.

Pelajaran buat kita: transparansi ke konsumen itu hak, bukan hadiah.

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Tulisan penting soal gugatan MBG @penduduk_lokal_ ke MK.

Kalau masih ada yg berpikir bahwa pengkritik kebijakan pemerintah itu tidak cinta tanah air, coba dipikir ulang. Orang seperti Mas Reza yg mengkritik MBG hingga berjuang ke MK, untuk apa kalau bukan karena peduli negara?

[Rima Febriani @thedesiretoknow]

film tentang aktivis 98 diproduseri anak sutradara film propaganda. soundtracknya diisi band cum aktivis ham. diperankan istri cucunya koruptor minyak dan cucu aktivis-eksil '65

[meki @mekitron]

masing2 satu box ya tisunya. the last scene will break your heart. film ini disutradarai Shalahuddin Siregar, yang juga menyutradarai film dokumenter tentang kehidupan petani di lereng Gunung Merbabu, Negeri Di Bawah Kabut. you'll need a pack of tissues for this one as well... (btw 7M views and counting, testament to the power of documentary filmmaking) https://t.co/R9MED7fxR0

[M. Fatahillah Akbar @mfatahilahakbar]

Kenapa Uda @febridiansyah menjadi Advokat Febrie merupakan isu yang menarik? Karena kombinasi duet yg ampuh.

Uda Febri itu banyak mengkritik penegakan hukum oleh Jampidsus. Tesis dan Disertasi Uda Febri itu BJR dan Korupsi BUMN.

Uda Febri membuat IG Kacamatahukum.indonesia untuk kritik penegakan hukum dgn Pasal Karet 2 n 3. 603, 604 KUHP. Dimana kebanyakan kasus Jampidsus, seperti Nadiem, Tom Lembong, Pertamina, Harvey Mois, dsb semua pakai Pasal tersebut.

Bahkan Uda Febri jg menjadi Advokat swasta dalam kasus Pertamina yg dipegang Jampidsus jg. Mungkin ad lg yg lain..

Namun memang Uda Febri secara objektif jg melalui IG nya mengomentari proses hukum terhadap ex Jampidsus yg banyak celah hukumnya. Maka tidak diragukan kenapa dipilih jadi Advokat yg menangani.

Jika sampai ruang sidang seru sih.

Jika sampai....

[Ahmad Arif @aik_arif]

Kekerasan di Matraman, Menteng ini jangan dibawa ke ranah rasisme. Jangan pula dijadikan alasan untuk memperkuat stereotip terhadap orang Indonesia Timur.

Kejahatan tidak mengenal asal daerah, suku, agama, maupun warna kulit. Orang dari Indonesia Barat, Tengah, maupun Timur sama-sama bisa berbuat baik, dan sama-sama bisa melakukan kejahatan. Menggeneralisasi tindakan individu kepada seluruh kelompok hanya akan melahirkan ketidakadilan baru dan memperdalam perpecahan horisontal.

Yang lebih penting adalah melihat akar persoalannya. Banyak penelitian sosiologi menunjukkan bahwa kekerasan jalanan sering kali tumbuh dari kombinasi ketimpangan sosial-ekonomi, minimnya kesempatan kerja, lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, serta lemahnya kepercayaan kepada penegakan hukum.

Ketika orang merasa hukum tidak bekerja secara adil, tajam kepada yang lemah tetapi tumpul kepada yang kuat, bakal muncul frustrasi kolektif yang dapat bermetamorfosis menjadi budaya kekerasan. Dalam situasi seperti itu, identitas etnis hanyalah kebetulan, bukan penyebab.

Musuh kita bukan suku tertentu, melainkan kemiskinan, ketidakadilan, impunitas, dan negara yang belum mampu memberikan kepastian hukum yang setara bagi semua warga.

[Ahmad Arif @aik_arif]

Berturut-turut membaca kabar kekerasan seperti ini benar-benar membuat ngeri. Sebelumnya, pencuri ayam dihakimi massa hingga tewas. Satpam di Cirata ditenggelamkan dengan tangan terikat, pelakunya diduga para remaja. Kini muncul lagi kekerasan massa di Menteng?

Sulit menganggap semua ini sekadar peristiwa yang berdiri sendiri. Jangan-jangan ini gejala dari sesuatu yang lebih dalam, apakah kita mendekati runtuhnya kepastian hukum dan wibawa negara?

Ketika koruptor triliunan rupiah bisa tersenyum tanpa borgol dan rompi tahanan, satpam yang menegur pengemudi Alphard karena melanggar hak pejalan kaki justru dipermalukan, sementara jurnalis dan media yang mengkritik sekolah rusak malah dicap “londo ireng”, publik melihat hukum berjalan dengan standar yang berbeda.

Jika hukum kehilangan kewibawaannya, sebagian orang mulai merasa berhak menjadi hakim di jalanan. Dan itulah pertanda yang paling mengkhawatirkan.

[Nabiyla Risfa Izzati @nabiylarisfa]

Statemen Presiden bahwa wartawan-aktivis-pengamat adalah “Londo Ireng” itu makin problematik kalau kita membaca sejarah istilah ini.

Ini bukan istilah yang seharusnya jadi guyonan sekelas Presiden.

[Vincent Ricardo (柯仙森) @vincentrcrd]

Pointnya bukan terkait dengan amar putusan.

Maksudnya @rayestu "dumb" adalah sedari awal ini ranahnya DPR sebagai regulator bukan ranahnya MK yang sepatutnya jadi negative legislator, tapi semenjak Jimly & Mahfud dkk malah jadi ke positive legislator pula lewat doktrin conditionally inconstitutional/constitutional yang problematik.

Sama absurdnya dengan Putusan MK yg dipakai Gibran yang makai doktrin conditionally inconstitutional selagi dimaknain sesuai norma baru.

Padahal tinggal bilang aja itu aturan umur gak konstitusional beres.

Singkatnya:
"Kewenangan MK memakai doktrin ini harus dilucuti karena hakimnya tidak democratically elected untuk diberikan kewenangan buat regulasi"

[Francisca Christy Rosana @chichafrancisca]

Apakah seorang wartawan otomatis kehilangan daya kritis karena mewawancarai org yg mereka kritik? Mewawancarai narasumber adalah pekerjaan wartawan.
Mengajukan pertanyaan yang selama ini menjadi kegelisahan publik jg adalah pekerjaan wartawan. Melakukan exclude pd narasumber dilakukan atas pertimbangan jurnalistik, bukan preferensi pribadi atau keberpihakan. Ukuran sebuah wawancara bukan terletak pada siapa yang diwawancarai, melainkan pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang digali. Jika setiap wartawan yang mewawancarai seorang narasumber langsung dicap "berpihak”, ada kemungkinan2 terjadi: kegagalan dlm menjelaskan/memahami apa sebenarnya fungsi jurnalisme, atau buzzer berhasil mendikte percakapan publik.

[jussiii @justikaru_]

tiap kali denger wacana "kurikulum pencegahan LGBT" buat anak SD, gua selalu kepikiran film Monster (2023) karya Koreeda

banyak org selesai nonton film itu terus nanya "emang monster-nya siapa?"

and that's the point, monster-nya bukan Minato, bukan juga Yori. mereka cuma dua anak kecil yang bahkan belum sepenuhnya ngerti apa yang mereka rasain

buat gua, monster-nya adalah masyarakat yang bikin anak-anak ini percaya kalo ada sesuatu yang salah dalam diri mereka, sampe mereka harus tumbuh dengan rasa takut, rasa malu, bahkan nganggep diri mereka "berotak babi" cuma karena ngerasa beda

anak queer itu exist, and will always be.
mereka bukan jadi queer karena diajarin di sekolah, nonton film, atau ketemu orang LGBT. tapi kalo dari kecil mereka terus diajarin LGBT adalah sesuatu yang harus "dicegah", then once they fully understand themselves, hal pertama yang ikut tumbuh bukan penerimaan diri, melainkan rasa takut, rasa malu, dan keyakinan bahwa mereka adalah barang rusak

kalau dari kecil negara mulai menanamkan bahwa keberadaan mereka adalah sesuatu yang harus "dicegah", yang lahir bukan generasi yang "straight", yang lahir justru anak anak yang ngabisin masa kecilnya dengan "kenapa gua salah?"

that's the real tragedy, dan menurut gua, itulah monster yang sebenarnya, I hope no other Minato or Yori ever has to grow up believing they're the monster