"Barangkali sesuatu ditunda karena hendak disempurnakan, dibatalkan karena hendak diganti yang utama, ditolak karena hendak diganti yang lebih baik" - Ust. @salimafillah
Wkwkwkwkw, parody terkocak gaess …🤣🤣
Dokter ini mempersiapkan sejak dini begitu mendengar kalau puluhan ribu klinik dan apotek akan digabung ke Kopdes merah putih.
Ide yg gak masuk akan dan gila..
Sumber: IG drgsalatiga
bukan mau adu nasib, saya hanya mengaminkan kesaksian Pak Imam di MK.
selama berstatus cpns di 1 tahun pertama, saya menerima gapok 80% dari 2.9 juta yg artinya sekitar 2.3 juta + uang makan tanpa fungsional, remun, serdos (smp skg pun msh belum eligible).
susah? BWANGETTT,
cukup? jelas tidak. bulanan untuk ngekos/kebutuhan harian/dll sangat mustahil untuk bertahan sebulan.
untuk survive dalam sebulan sering bgt pulang ngantor kadang sore-kadang malam msh harus kerja side job halal apapun sampe lewat tengah malem untuk menambah pundi-pundi rupiah.
ini baru pns, saya yakin temen-temen dosen di PTS kebanyakan nasibnya lebih parah dari saya.
ayolah teman-teman dosen, fakta setelanjang ini masih membuat kita merasa baik-baik saja?
ayo kita memperjuangkan bersama kesejahteraan dosen Indonesia yg lagi diperjuangkan temen-temen di MK, bukan per kampus.
kalau kemudian regulasi berubah & tuntutan diterima, kita semua dosen, mau ASN, no ASN, PTS & PTN semua akan menikmati.
Bener bener standar ganda, guru cuma untuk memperoleh tunjangan yang dibawah 2 juta aja harus linier lah, jamnya harus sesuai lah, ini itu lah, dll.
Pokoknya guru mah dipersulit untuk hidup sejahtera tuh. Beda sama Menteri, apapun bidang studi mereka. Gaji 1 orang menteri harus beberapa kali lipat gaji guru....
Wkwkw ini siapa yg cepuin? @PNS_Ababil
Pasti staf yg gak dapet jatah dinas wkwk.
Ya pasti kesel sih. Di era efisiensi kayak gini, mereka aja diperes habis”an buat kegiatan MBG Kopdes, eh anak menteri ambil jatahnya 🤣🤣
BREAKING NEWS
Di gaji Rp 76.000 perbulan, 80% kopdes di bojonegoro tutup opersional
Agrinas menjelaskan adanya misskomunikasi terkait payroll yang seharusnya Rp 1,9 juta perbulan
Selain itu, tidak terdapat BPJS Ketenagakerjaan untuk pegawai kopdes
ternyata bener ya, kalau berdoa itu jangan sekedar sebut “semoga”
tapi sebut “Ya Allah tunjukkanlah, lancarkanlah, mudahkanlah, izinkanlah, dan jadikanlah.”
Menlu barusan klarifikasi, guys!
Alasan kenapa ga ada pejabat setingkat menteri, tidak bisa hadir untuk melayat ke Iran
Karena adanya pertimbangan teknis dan kesibukan pejabat.
Tapi akibatnya..
Dubes Indonesia yang melayat Alm. Ayatollah Ali Khamenei TIDAK DIKASIH AKSES ke area persemayaman beliau.
Soalnya, Iran hanya memperbolehkan pejabat setingkat menteri dan di atasnya untuk bisa masuk dan memberi penghormatan terakhir.
===
Padahal… kita punya 48 menteri dan 56 wakil menteri.
Wamenlu sendiri ada 3 orang. Salah satunya punya spesialisasi di Timur Tengah.
Bahkan kita bisa kirim Ketua DPR/MPR dan Utusan Khusus.
Masa sih semuanya pada ga bisa? Undangannya sudah diberikan oleh Iran sendiri loh.
Negara lain aja bisa kirim delegasi selevel menteri kok.
Wajar banyak yang bertanya-tanya, termasuk Dino Patti Djalal, soal keputusan pemerintah yang hanya mengirim dubes.
Padahal, ini Iran loh. Ini regional power di Timteng loh. Sayang banget kalau kita ga bisa berteman dengan Iran.
FOTO: KEMENLU, Khamenei (dot) ir
Klarifikasi Desak Made Rita ini contoh klasik ketimpangan kekuasaan dlm relasi atlet-federasi-pemerintah.
Atlet seringkali berada dlm posisi rentan krn ketergantungan pd pendanaan, fasilitas, dan izin karier yg dikontrol oleh otoritas.
Sebaiknya pemerintah melihat komentar Rita dlm wawancara setelah juara di Polandia itu bukan sbg bentuk pembangkangan. Tetapi masukan utk evaluasi dan membuka mata lebar2.
Atlet berprestasi level dunia, tak jelas keberangkatannya, lalu nggak didampingi oleh ofisial, fisioterapis, dan masseur itu jelas konyol.
Benar kata Rita di wawancara itu, memang nggak ada dukungan dari pemerintah.
Orang biasa harus bersaing sama 100ribu applicants, ngelewatin proses rumit.
Orang random bisa tiba2 dipilih jadi Komisaris dengan gaji ratusan jt di tempat yang sama.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia-nya mana?