Pakailah imajinasi kalian buat menjawab pertanyaan ini...
Bayangan sorga diimajinasi kamu apa?
Dan seperti apa imajinasimu soal neraka?
Dan kalian akan tahu bahwa semua itu fiksi hasil dr imajinasi kalian semua..
๐ค๐ค๐ค๐ค๐ค
@TheEconomist Tidak ada satu partai pun di Indonesia yg berani mendeklatasikan diri sebagai partai oposisi. Akibatnya tdk ada yang bersuara lantang mengingatkan Pemerintah.
Kenapa?
Mungkin karena mereka juga bermasalah dan khawatir masalah mereka diselidiki
๐๐๐ฟ
@LambeSahamjja Jadi ingat Rafael alun and the gangs..
Kaya raya tdk masuk akal kekayaan nya jika hanya mengandalkan gaji seorang pegawai..
Ada rumor yg mengatakan..
Mentri bisa berganti, namun birokrat tetap abadi..
Jadi birokrat nya jauh lebih sakti dan lebih kuat dari pada Mentri ๐ซฃ
Guys, ada berita yang menurut gue salah satu yang paling miris yang pernah gue baca hari ini.
Bukan miris karena kasusnya kasusnya memang sudah berat.
Tapi miris karena ada pejabat yang dengan santainya mengambil momen ini untuk cari muka.
Kasus ini terungkap 7 tahun loh pak
Tujuh tahun.
Atau bahkan lebih lama.
Tidak ada yang menangkap.
Tidak ada sistem yang mendeteksi.
Sampai akhirnya terbongkar.
Dan respons yang keluar dari DPR:
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade keluar dengan pernyataan yang isinya kurang lebih:
Saya apresiasi BNI yang bergerak cepat.
Ini bukti pemerintahan Prabowo berpihak ke rakyat.
kasus resmi dilaporkan ke polisi pada 26 Februari 2026
tapi baru ada klarifikasi resmi tanggal 18 April
hampir 2 bulan
2 bulan di bilang cepat
mantap pak DPR ku
Gue baca itu tiga kali.
Dan setiap kali membacanya gue makin tidak habis pikir.
Ini yang perlu diluruskan satu per satu:
Satu โ BNI mengembalikan uang itu bukan bukti keberpihakan pemerintah.
BNI mengembalikan uang itu karena kewajiban hukum dan moral sebagai institusi yang pegawainya menggelapkan dana nasabah menggunakan reputasi institusi tersebut.
Itu bukan kebaikan hati.
Itu tanggung jawab dasar yang seharusnya sudah ada sejak awal.
Mengapresiasi BNI karena mengembalikan uang yang pegawainya curi itu seperti mengapresiasi seseorang karena mengembalikan dompet yang dia sendiri yang ambil.
Dua โ kalau pemerintah benar-benar berpihak ke rakyat, kejadian ini tidak pernah terjadi.
Pertanyaannya bukan kenapa BNI mengembalikan uangnya sekarang.
Pertanyaannya adalah:
kenapa bisa ada oknum dalam institusi perbankan BUMN yang menggelapkan Rp28 miliar selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi?
Di mana pengawasan internal BNI?
Di mana OJK yang bertugas mengawasi industri keuangan?
Di mana sistem perlindungan nasabah yang seharusnya sudah ada?
Sistem yang sehat seharusnya tidak membiarkan ini terjadi selama tujuh tahun atau lebih bukan baru bergerak setelah kasusnya viral dan jadi berita nasional.
Tiga โ mengaitkan ini dengan Prabowo adalah yang paling tidak pada tempatnya.
Andre Rosiade menyebut ini sejalan dengan arahan dan komitmen Presiden Prabowo Subianto.
Pak Andre Presiden tidak ada hubungannya dengan keputusan BNI mengembalikan uang ini.
BNI mengembalikan uang ini karena tekanan publik dan kewajiban hukum.
Bukan karena arahan presiden turun secara spesifik untuk kasus ini.
Mengambil kredit politik dari penderitaan jemaat Paroki Aek Nabara yang uangnya dicuri selama bertahun-tahun itu bukan apresiasi.
Itu oportunisme.
Yang seharusnya terjadi bukan yang terjadi:
Kalau DPR benar-benar berpihak ke rakyat yang seharusnya terjadi bukan pujian kepada BNI yang mengembalikan uang.
Yang seharusnya terjadi adalah pertanyaan keras ke OJK:
kenapa pengawasan bisa sebobrok ini?
Pertanyaan keras ke BNI:
apa sistem internal yang gagal selama bertahun-tahun ini dan bagaimana diperbaiki?
Pertanyaan keras ke aparat hukum:
proses hukum terhadap Andi Hakim Febriansyah sudah sampai mana dan apakah ada jaringan yang lebih luas?
Dan yang paling penting:
berapa banyak korban serupa di seluruh Indonesia yang kasusnya tidak viral dan uangnya tidak pernah dikembalikan?
Yang paling miris dari semua ini:
Jemaat Paroki Aek Nabara orang-orang biasa yang menaruh kepercayaan dan uang mereka di bank harus menunggu kasusnya viral dulu sebelum ada yang bergerak.
Bukan karena sistem perlindungan nasabah bekerja. Bukan karena pengawasan OJK efektif.
Bukan karena DPR proaktif mengawasi BUMN.
Tapi karena ada yang mau bercerita ke media.
Karena ada podcast yang mengangkat kisah Suster Natalia.
Karena akhirnya publik marah.
Dan begitu publik marah baru muncullah pejabat yang bersuara.
Bukan untuk mempertanggungjawabkan kegagalan sistem.
Tapi untuk ikut mengambil bagian dari momentum seolah-olah mereka yang berjasa.
Pengembalian Rp28 miliar oleh BNI adalah hal yang harus terjadi bukan hal yang patut dipuji berlebihan.
Yang patut dipuji seharusnya adalah sistem yang mencegah kejadian seperti ini dari awal.
Sistem yang membuat Andi Hakim Febriansyah tidak bisa menggelapkan uang jemaat selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi.
Sistem itu tidak ada.
Dan tidak ada satu pun pejabat yang meminta maaf atas absennya sistem itu.
Yang ada hanya pujian.
Dan pengambilan kredit politik.
Itu yang paling menyakitkan dari seluruh cerita ini.
Berikut rincian realisasi pengadaan jasa EO yang dilakukan BGN.
1. Milli Kita Bersama (nilai kontrak Rp 446.035.649)
2. Erawan Prakasa Utama (nilai kontrak Rp 1.075.148.775)
3. Milli Kita Bersama (nilai kontrak Rp 426.647.038)
4. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 2.691.768.315)
5. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 1.067.681.250)
6. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 1.012.933.708)
7. Azka Jaya Pratama (nilai kontrak Rp 419.015.441)
8. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 11.072.879.037)
9. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 871.350.000)
10. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 12.576.438.473)
11. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 1.515.437.823)
12. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 1.593.618.536)
13. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 3.110.265.371)
14. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 2.310.487.200)
15. Mokhsa Karsa Ganendra (nilai kontrak Rp 626.964.429)
16. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 4.010.217.047)
17. Citra Solusi Konvensindo (nilai kontrak Rp 1.153.290.000)
18. Pojok Celebes Mandiri (nilai kontrak Rp 15.416.365.703)
19. Falah Eka Cahya (nilai kontrak Rp 16.590.000.000)
20. Anugrah Wizardhi Convex (nilai kontrak Rp 4.597.322.631)
21. Raja Idea Kreatif (nilai kontrak Rp 1.407.462.518)
22. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 469.242.788)
23. Anugrah Duta Promosindo (nilai kontrak Rp 931.640.760)
24. Erawan Prakasa Utama (nilai kontrak Rp 1.660.725.488)
25. Senawangi Citra Imaji (nilai kontrak Rp 391.376.160)
26. Mokhsa Karsa Ganendra (nilai kontrak Rp 695.372.938)
27. Renjana Media Indonesia (nilai kontrak Rp 5.257.989.248)
28. Maria Utara Jaya (nilai kontrak Rp 18.472.000.000)
29. Kredo Aum (nilai kontrak Rp 1.339.310.500)
30. Greenlite Kreasi Abadi (nilai kontrak Rp 465.554.555)
31. Gloria Abdi Cendana (nilai kontrak Rp 242.000.000)
Ini pendapat saya, sebagai bagian dari kebebasan berbicara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan tak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk @allah estewe
Bagi rekan-rekan yang sepakat silakan dikomentari, sedangkan bagi yang tidak sepakat (kelompok Radikal +62), EGP๐คฃ
Ternyata selama ini Jawabannya selalu tentang uang dan kekuasaan. itulah manusia2 semakin serakah. Naudzubillah. Bayar hutangnya Pak itu uang milik negara dan milik rakyat Indonesia.
@fideldapati@Naandaa27@kejarikaro@kejatisumut Ya, kata diamankan banyak tafsirannya.. mgkn bisa berarti orangnya pasti aman atau mgkn juga orangnya diselamatkan atau malah orangnya sudah tidak punya rasa aman ???
Pasal 29 UUD 1945 Tidak Berlaku di Tangerang?
Disegel setelah ibadah Jumat Agung, dan dilarang dipakai untuk ibadah Paskah dan seterusnya
Bahkan ngidupin lampu pun dilarang๐
Jumat Agung yang dirayakan umat Khatolik.
Umat Khatolik nyatakan dukungan terhadap Palestina.
Lalu orang orang Islam membalasnya sprti ini.. masyaallah
Kami dulu pernah disebut orang gila krn menanami lahan pasir tailing timah di belitung timur.
Lahan yg dihadapi sungguh ekstrim. Menurut ahli tanah, mungkin 20 tahunan rumput baru mau tumbuh lahan itu. Tapi gapapa. "orang gila" kan bebas. Tanam aja lah.
Tp sebenarnya, apakah kami yg berjasa?
Bukan. Nek Inah ini salah satunya yang berjasa.
Nenek berusia sekitar 74 tahun bersepeda menempuh jarak 10 km (pulang-pergi) dari rumahnya ke lahan bekas tambang untuk membantu menanam.
Sebenarnya negara ini sudah dikuasai mayoritas radikal Islam. Indikasinya:
1. Ceramah mesjid dan ajaran pesantren tdk diawasi
2. Kepala negara dekatkan diri ke tokoh radikal spt UAS, Rizieq, Ba'asyir, Zakir Naik, dll
3. Negara membiarkan penindasan ke minoritas