Aku punya saudara yang kerja di Jakarta. Saudaraku kerja di Bank Mandiri, di gedung yang ada tulisan Livin’, sedangkan istrinya kerja di Taspen, mengurus pensiunan PNS.
Selama ini aku pikir pasangan yang sama-sama kerja di BUMN pasti hidupnya cukup. Mereka sudah punya rumah di Jakarta Timur, satu mobil, dan dua anak.
Tapi malam ini, pandanganku berubah setelah saudaraku curhat. Sedih dengarnya, sampai kepikiran, kok rasanya Indonesia makin cepat memburuk?
Saudaraku cerita, “Dek, sepertinya Prabowo dan rezim sekarang memang zalim.”
Aku tanya, “Kenapa, Om?”
Dia menjawab, “Istriku, Januari 2027 nanti terancam kena PHK atau penghasilannya dipotong sampai 60%.”
Aku kaget dan tanya lagi, “Kok bisa, Om?”
Katanya, Kementerian Keuangan berencana menghentikan penyaluran dana ke Taspen mulai November untuk uji coba pembayaran pensiun PNS yang langsung ditransfer oleh Kemenkeu. Alasannya supaya pensiunan menerima uang secara langsung.
Aku bingung, “Loh, bukannya selama ini memang sudah langsung? Bapak dan ibuku yang pensiunan kepala sekolah dan camat juga menerima uang pensiun langsung.”
Saudaraku bilang, menurutnya, kebijakan itu bisa berdampak pada pegawai Taspen. Dia menduga ada masalah keuangan negara dan mengaitkannya dengan program MBG, Kopdes, serta kebijakan pemerintah saat ini.
Dia juga cerita kalau kondisi di kantornya, Bank Mandiri, katanya mulai berat. Menurut pengamatannya, dana yang disalurkan untuk kredit lebih besar daripada dana tabungan atau simpanan yang tersedia. Dia juga mengeluhkan penyaluran kredit ke yayasan MBG dan Kopdes.
Tahun depan, dia khawatir bonus tahunan dan kenaikan gajinya kembali berkurang. Dia bahkan bilang, sejak 2022, rata-rata gaji di Mandiri menurut pengalamannya sudah tertinggal dibandingkan BRI dan BNI.
Aku kemudian bertanya, apakah berita pemadaman listrik total di Batam dan Pekanbaru serta krisis BBM di Bali ada hubungannya dengan kondisi ekonomi negara?
Dia menjawab bahwa menurutnya, masalahnya terjadi dari hulu sampai hilir. Dia menduga keterbatasan dana untuk pasokan energi berkaitan dengan kebijakan anggaran pemerintah, termasuk subsidi, MBG, Kopdes, dan utang.
Dia juga menyinggung pembangunan Sekolah Rakyat, Kampus Rakyat, utang IKN, serta kereta cepat yang menurutnya menambah beban keuangan negara.
Aku pun teringat kakakku yang bekerja sebagai ASN di salah satu pemda. Katanya, sudah enam bulan dia belum menerima tunjangan TPP karena dana dari Kemenkeu disebut-sebut dihentikan, sementara pemerintah daerahnya juga sedang kesulitan keuangan.
Sebagai rakyat biasa yang tinggal di ujung Jawa Timur, aku bisa memahami keresahan yang mereka rasakan. Aku cuma sedih memikirkan masa depan anak cucu kita yang kelak harus melanjutkan hidup di Indonesia.
Catatan: Ini merupakan cerita dan dugaan dari penulis serta saudaranya, bukan bukti bahwa seluruh klaim tentang kebijakan pemerintah, kondisi keuangan bank, pembayaran pensiun, dan pasokan energi tersebut sudah terverifikasi.
@y_1_a83@LambeSahamjja Ini namanya "illicit enrichment" atau juga bisa "unexplained wealth".
Herannya, banyak pelakunya malah memamerkan harta tdk wajar itu, beli kendaraan mewah dan lifestyle lainnya
@tertamvan_ Gak harus ITB
Gak harus kerja di korporat
Bisa PTN lain, dan bisa enterpreneur buka lap kerja
Btw tetap setuju beasiswa s.d perguruan tinggi utk anak kurang mampu lebih bermanfaat daripada MBG