FIGHTER🔴⚪💯%💙🖤

BERSYUKUR...

BERDOA...

BAHAGIA...

INDONESIANA...

LA BENEAMATA

[Dino Patti Djalal @dinopattidjalal]

Berikut video analisa saya berjudul "Rakyat gaduh : Presiden Prabowo 1 dari 6 hari berada di luar negeri ? 5 saran saya". Semoga didengar Pemerintah. Silahkan dikomentari, dibahas, disebarkan, dikutip & boleh juga diliput media. Salam, Dr. Dino Patti Djalal

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

Presiden kita ini benar benar tidak punya rem untuk tidak mengambur hamburkan uang negara. Coba istana jelaskan ke rakyat secara gamblang tentang hasil nyata dari tiap kunjungan yang dilakukan hampir tiap minggu melawat ke luar negeri? Berapa anggaran negara yg dihabiskan hanya untuk berpergian? Pantaskah itu dilakukan saat rupiah terpuruk terhadap dollar, harga saham merosot dan remuk di mata investor, serta banyak rakyat sedang kesulitan ekonomi karena harga harga kebutuhan yang makin mahal? Apa tidak ada orang di sekeliling presiden yg bisa menasehati agar pak Prabowo lebih punya empati, hingga mendahulukan bekerja berdasarkan prioritas dan akuntabilitas?

[Inter Club Indonesia @InterClubIndo]

Bergabunglah bersama kami
Menjadi member resmi adalah cara paling sederhana mendukung Inter

[jakartalk @Jakartalk]

DKI Jakarta butuh ±Rp253 M buat gratiskan sekolah swasta.
Kalau ditarik ke 38 provinsi di seluruh Indonesia angkanya sekitar Rp9,6 T.

Sementara satu program nasional bisa habis ±Rp1 T per hari, you know what i mean.

Artinya?
Secara hitungan kasar: cukup pause dulu 8–12 hari itu program, maka sudah bisa bantu pendidikan di seluruh Indonesia.

Dan gue yakin sih kalau program itu di stop dulu ga sampai 2 minggu, tapi bisa kasih pendidikan gratis ke seluruh provinsi, pasti rakyat setuju semua.

Tapi balik lagi, semua hanya tentang skala prioritas.

[dr. Adam Prabata @AdamPrabata]

Awalnya gua kira nonton short video di HP itu bisa menjadi pengisi waktu luang. Tapi setelah baca jurnal ini, gua baru tau efeknya bisa berbahaya untuk otak.

Penelitian dari Tiongkok ini meneliti 48 orang, terus dilihat kebiasaan mereka nonton short video, lalu dicek fungsi atensi & kontrol diri, didukung juga dengan pemeriksaan EEG.

Hasil penelitian ini cukup bikin gue kaget antara lain:
-Semakin sering nonton short video, semakin turun kemampuan otak buat kontrol diri
-Fungsi eksekutif otak, terutama atensi, juga menurun

Short video ternyata berasosiasi dengan overstimulasi dengan karakteristik cepat, singkat, dan penuh reward instan. Lama-lama otak jadi kebiasaan butuh stimulus cepat, sehingga bikin fokus jangka panjang makin susah.

Yang menarik dari studi ini adalah:
Semakin tinggi tingkat kecanduan (adiksi) untuk menonton short video di smartphone, berasosiasi dengan semakin rendah tingkat pengendalian diri (self control)

𝗞𝗘𝗦𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗔𝗡
Kebiasaan nonton short video ternyata berkaitan dengan penurunan self-control dan turunnya fungsi eksekutif otak, terutama kemampuan atensi.

[Prabowo Subianto @prabowo]

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

[Hilik Ku Aink We Lah 😬 @KangSemproel]

Akhirnya negeri ini sampai di satu titik, dimana :
1. Utang jatuh tempo tertinggi dalam sejarah ✅️
2. Nilai tukar dolar tertinggi sepanjang sejarah ✅️
3. Persentase Kenaikan BBM non subsidi tertinggi dalam sejarah RI ✅️
4. Jumlah pejabat menteri & wamen terbesar sepanjang era reformasi ✅️

Udah bener dapet presiden yg bisa mangkas nilai tukar dolar dari 16 ribuan ke 7 ribuan.... klean malah menjatohkan dia. Emang bukan klean sebagai rakyat sih.
Tapi klean memilih wakil rakyat yg bisa digiring utk menjatuhkan Habibi saat itu.

Nasib Bangsaku gini amat sih
😳

[Bintu Baba @Bintu__Baba]

Sosok Yenna Yuliana Bos pemenang Tender motor listrik MBG Rp 2,4 Triliun… yang motornya itu mirip motor china di alibaba harganya 9-10 juta tapi khusus MBG harga 50 juta🤯

Udah gak dikenal RT setempat plus kasus masa lalunya ada hubungannya sama penyaluran bansos, dipanggil KPK pula perusahaannya PT Yasa Artha Trimanunggal.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[¥@N'$ @yaniarsim]

Pakar & ahli hukum bicara MBG @feriamsari 👍
Penjahat tdk pernah membangun Negara, mrk hanya memperkaya diri sambil merusak Negara.
Nelson Mandela ✍️🏽

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Feri Amsari lagi ngebedah program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan poin utamanya tuh bukan soal niatnya baik atau nggak, tapi cara jalannya yang dianggap bermasalah secara hukum dan sistem.

Jadi gini… menurut dia, program sebesar MBG ini harusnya punya dasar hukum yang jelas.
Masalahnya?
- Nggak ada undang-undang khusus yang ngatur program ini secara detail.

Yang ada cuma masuk ke anggaran di Undang-Undang APBN.
Padahal angkanya nggak main-main:
- Bisa tembus sekitar Rp1,2 triliun per hari
-atau sekitar Rp300–360 triliun per tahun

Nah, di sini dia mulai nyerang logikanya:

Program segede ini, makan duit ratusan triliun,
tapi:

-Tujuannya nggak dijelasin secara ilmiah
-Mekanismenya nggak transparan
-Nggak ada kajian dampak (kayak RIA / analisis ekonomi)
-Bahkan nggak ada uji coba (pilot project)

Jadi menurut dia:
ini kayak program besar tapi lompat langsung jalan tanpa test dulu

Masalah makin keliatan di lapangan
Dia juga nyorot fakta-fakta kejadian:
-Ada makanan nggak layak (mentah, dll)
-Ada kasus keracunan
- Distribusi nggak rapi

Kenapa bisa dibilang berpotensi langgar konstitusi?
Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas:
- Negara wajib melindungi hak warga, termasuk:
- hak hidup layak
- hak kesehatan
- perlindungan anak

Tapi kalau program negara justru:
- bikin orang sakit
-distribusinya kacau
-nggak dirancang dengan benar

Maka niat baik aja nggak cukup, bisa dianggap melanggar konstitusi

Dia bilang Indonesia itu problemnya bukan cuma program, tapi sistem politiknya juga:
DPR + pemerintah terlalu sejalan(koalisi besar)
Hampir nggak ada oposisi kuat

Akibatnya:
program pemerintah mudah lolos tanpa kritik serius

Program bagus + eksekusi ngawur = tetap bahaya

Kalau nggak, ya siap-siap aja digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Tapi bukannya Mahkamah Konstitusi juga bisa di sogok ya sekarang???

[Bang Eddy @BangEddy67]

Pernyataan bahwa MBG tetap dibagikan saat libur Lebaran bahkan dimajukan tanggal 17 Maret terdengar lebih seperti kepanikan proyek daripada kepedulian program.

Libur sekolah, anaknya di rumah.
Tapi MBG tetap harus jalan.
Kenapa?
Karena kalau berhenti seminggu saja, rantai bisnisnya ikut libur.

Kalau memang tujuannya membantu gizi anak, kenapa tidak diberikan tunai saja ke orang tua?
Lebih sederhana.
Lebih fleksibel.
Lebih masuk akal.
Tapi tentu saja…
kalau tunai, terlalu banyak pihak yang kehilangan “jatah operasional”.

Jadi jangan heran kalau program ini dipaksa tetap jalan bahkan saat libur.
Karena yang takut “anak kehilangan gizi” mungkin sedikit.
Yang takut aliran uang berhenti seminggu, kemungkinan jauh lebih banyak.

Singkatnya:
Ini bukan lagi soal makan bergizi.
Tapi soal proyek yang tidak boleh berhenti, bahkan saat sekolah libur.

[DARA GADIS BORNEO @Dara_Cega]

Di laporan: 19 ribu sapi dipotong tiap hari. Di lapangan tempe busuk dan beracun. Anggaran triliunan raib di tengah jalan. Ini bukan kegagalan dapur ini skandal korupsi yang disengaja.

[Ommi de Queen👑 @ommi_siregar]

Kalian tahu siapa orang yang berfoto dengan Jokowi ini?

Namanya Silfester Matutina. Dia adalah 'termul' top dulu. Dia siap belain habis2an, dan mengaum buas ke siapapun yg bermasalah dgn Jokowi.

2019 dia divonis atas fitnah, ujaran kebencian. Kena pidana 1,5 tahun. Tapi hebatnya orang ini, sampai detik ini, dia tidak pernah masuk penjara. Bahkan pemerintah mengangkat dia jadi komisaris BUMN, RNI/IDFood. Enaaak banget hidupnya. Kalian mau kerja harus pakai SKCK toh, bahkan hanya jadi pegawai rendahan. Silfester, terpidana, duduk di kursi komisaris. Apakah selama jadi komisaris IDFood dia masih terima gaji? Duh senangnya.

Dimana Silfester Matutina saat ini? Mbuh. Aparat penegak hukum sepertinya impoten habis2an saat hendak mengeksekusi orang ini. Dicari pun tidak.

Setiap kali melihat Kejaksaan sok gaya mau memberantas korupsi, ini itu, duh, saya ketawa, ingat wajah Silfester. "Seluruh" kejaksaan bagaikan dikencingi oleh Silfester.

*Tere Liye, penulis novel "Teruslah Bodoh Jangan Pintar"

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

Bukan hanya wayanng yang dimainkan dalang tapi kesehatan jutaan umat ikut dipermainkan.

Pasien Penyakit Kronis Terancam, Lebih dari 10 Juta Peserta BPJS PBI Kehilangan Status Aktif.

Nikmati pilihan mu

[DARA GADIS BORNEO @Dara_Cega]

Dia Tidak Meminta Banyak, Hanya Hutan untuk Hidup

Ia lahir sebagai bagian dari hutan Nusantara.
Namun hari ini, ruang hidupnya terus menyusut.
Anak orangutan ini tumbuh di tengah krisis ekologis akibat pembukaan hutan, kebakaran, dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.

Bagi orangutan, hutan bukan sekadar tempat tinggal.
Hutan adalah sumber makanan, ruang belajar, dan perlindungan hidup.
Ketika hutan dihancurkan, masa depan mereka dirampas bahkan sebelum sempat tumbuh.

Orangutan memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis.
Hilangnya mereka adalah tanda rusaknya rantai kehidupan yang juga menopang manusia.
Kerusakan hari ini akan menjadi bencana ekologis di masa depan.

Diam hanya akan mempercepat kepunahan.
Bersuaralah, jaga hutan, dan lindungi kehidupan
sebelum semuanya benar benar terlambat.

#SelamatkanOrangutan
#JagaHutan
#SatwaDilindungi
#KrisisEkologi
#KrisisIklim
#SuaraPetani

[Opposisi6890 @Opposisi6890]

APBN gemuk dari keringat rakyat. 85% penerimaan negara 2026,

asalnya dari pajak rakyat. Tapi saat rakyat sakit, pengen berobat, bantuan BPI BPJS dicabut,

dinonaktifkan tiba-tiba. Negara pemalak, korup, nyusahin, bebanin rakyat.

Kebijakan klean sembah, BANGSAT.

[dr. Aditya Alfarizi, Sp.P 🫁 @ADITYAALFARIZI]

“Dok maaf kontrolnya telat, BPJS saya tidak bisa dipakai, ini baru dapat pinjaman uang buat bayar”

Kalimat yg banyak disampaikan pasien-pasienku akhir-akhir ini. 💔

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Ajat, pedagang es keliling di Banten, batal cuci darah pada Senin (02/02) karena BPJS PBI-nya mendadak nonaktif.

Ajat mencoba mereaktivasi statusnya, tapi tidak bisa karena dia tergolong sebagai warga desil 6 alias kelas menengah. Padahal, penghasilannya tidak tentu.

[5tePh3N @P3gEl]

Kasus tahun lalu, tapi tampaknya belum viral kaya Hogi dan yg lain ya 🙄