Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil menerapkan teokrasi dan (semi) demokrasi sekaligus. Setidaknya Iran masih mengakomodasi hak pilih rakyat dalam menetapkan pemimpin. Sementara untuk melawan Iran, pihak Barat malah mati-matian memelihara beberapa negara teokrasi berbasis monarki di Timur Tengah yang justeru mengharamkan demokrasi.
Ambiguitas Barat sangat nyata di sini, terutama terkait cita-cita penegakan demokrasi. Karena pada sisi yang lain, mereka justeru asyik "menyetubuhi" negara-negara yang melawan demokrasi dan jelas-jelas totaliter sejak lahir.
Pihak Barat sejak dulu memang berbakat jadi komprador demokrasi.
Ave Neohistorian!
Letjen TNI (Purn). Djaja Suparman adalah seorang perwira Militer keturunan Sunda. Ia adalah mantan suami dari pengamat militer yang selama ini kerap mengkritisi Kementrian Pertahanan RI dibawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn). Prabowo Subianto Djojohadikusumo yakni Rahakundini Laspetrini alias Connie Bakrie.
Suparman mengawali kariernya sebagai prajurit Infanteri korps Baret Hijau. Kariernya menanjak di akhir masa Orba. Pada Mei 1998, Jakarta rusuh, saat itu Suparman menjabat sebagai Pangdam Brawijaya. Disaat kerusuhan, Pangab Wiranto dan Kaster ABRI, Susilo Bambang Yudhoyono pergi ke Malang. Suparman saat itu berhasil menjaga kondusifitas Jawa Timur dari kerusuhan.
Kala itu, Suparman menerima Rp 17,6 miliar dari PT Citra Marga Nusaphala Persada, milik Jusuf Hamka alias Jauw A Loen atas tukar guling lahan seluas 8,8 hektar di Dukuh Menanggal, Surabaya milik Kodam V/Brawijaya untuk proyek jalan Tol Simpang Susun Waru-Tanjung Perak. Mayoritas uang itu kemudian ia gunakan untuk keperluan pengamanan Jawa Timur dan keperluan Kodam lainnya. Adapun Rp. 13.344.252.200, tak bisa Suparman pertanggungjawabkan saat pemeriksaan di kemudian hari.
Atas keberhasilannya menggelar cipta kondisi, oleh Wiranto, Suparman dipromosikan menjadi Pangdam Jaya menggantikan Sjafrie Sjamsoeddin yang merupakan teman dekat Prabowo. Suparman naik pangkat lagi menjadi Pangkostrad (jabatan yang pernah diemban Prabowo) pada 1999.
Setelah menjadi Pangkostrad, Suparman juga menggunakan kekuasaannya selaku Komisaris utama dan Pemegang Saham untuk menarik dana dari PT Mandala Airlines, perusahaan milik Yayasan Dharma Putera kostrad, sebesar Rp. 160 miliar guna peminjaman deviden untuk mendukung kebutuhan kesejahteraan prajurit dalam menghadapi Natal dan Lebaran.
Setelah Suparman pindah dari Kostrad ke Sesko TNI, kebijakan Suparman itu sempat menjadi perhatian Pangkostrad berikutnya yang reformis yakni Agus Wirahadikusumah. Wirahadikusumah kala itu adalah perwira kepercayaan Gus Dur, bahkan ia mendukung penuh tindakan Gus Dur yang memberhentikan Wiranto selaku Menkopolhukam.
Wirahadikusumah memang punya rekam jejak tak akur dengan Suparman. Pada 1999, ketika Komnas HAM berencana memeriksa Wiranto atas dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur, Suparman menilai tindakan itu bisa menyakitkan hati para prajurit. Sebaliknya, Wirahadikusumah yang kala itu menjabat sebagai Pangdam Wirabuana, menyindir Suparman dengan mengatakan bahwa TNI harus loyal pada negara dan bukan hulubalang Jenderal tertentu.
Akan tetapi, Audit internal yang dilakukan oleh Irjen Departemen Pertahanan menyatakan bahwa yang dilakukan Suparman adalah kesalahan prosedur, dan bukannya korupsi. Wirahadikusumah akhirnya kehilangan posisi sebagai Pangkostrad dimana ia digantikan oleh Letjen Ryamizard Ryacudu, orang dekat Wapres Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputeri. Wirahadikusumah wafat karena sebab yang tak diketahui pada 2001.
Meski begitu, Suparman tak bisa lolos dari kesalahan yang ia lakukan di Kodam Brawijaya. Ia pun dihadapkan ke mahkamah militer pada tahun 2013 dan ia terus naik banding hingga ke Mahkamah Agung. Usaha-usahanya yang gagal membuatnya mencoba menghubungi Presiden Jokowi, karena ia merasa telah berjasa melindungi negara dalam situasi kacau dan tak seharusnya diperlakukan sedemikian rupa. Akan tetapi, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn). Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi tak bisa mencampuri proses hukum. Suparman pun mendekam di Penjara Sukamiskin pada 2022.
Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengatakan pengajuan hak angket di DPR RI merupakan solusi untuk mengungkap berbagai kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Menurutnya, rakyat saat ini tidak lagi mempercayai lembaga negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Adian menegaskan bahwa sangat terbuka kemungkinan terjadi kecurangan pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).
#PDIPerjuangan
#M3nangkanRakyat
#KebenaranPastiMenang
#SatyamEvaJayate
#GanjarMahfud2024
#Pemilu2024
#JagaKawalSuaramu
MUNCUL PERTANYAAN:
✅ Mengapa paslon 02 tdk pernah muncul ke publik mempertanyakan kecurangan Pemilu, padahal kecurangan NYATA massif terjadi dimana2? Jika memang niat memperbaiki sistem demokrasi?
✅ Mengapa disetiap kesalahan input data, error system, dan penggelembungan suara SELALU “menguntungkan” paslon 02?
✅ Mengapa hasil Quick Count nyaris SAMA dgn Real Count KPU, padahal system SIREKAP terjadi error dan kesalahan fatal yg sangat banyak. Apakah Lembaga Survey jg banyak “error pesanan”?
Pemilu 2024 adalah kontestasi politik paling brutal yang pernah saya alami. Kawan jadi lawan — lawan jadi kawan. Banyak kawan yang dulunya dikenal tegak, memilih bungkuk demi "krincing" penghasilan dan megahnya jabatan.
Sejak awal sudah terasa, mesiu kemewahan dilesatkan dari segala arah. Nampak terlihat beberapa kawan sengaja membiarkan dirinya tertembak. Lalu meja terbelah, cangkir pecah. Sebagian dari kami berhamburan meninggalkan perjamuan. Pundi-pundi politik telah memasung lehernya untuk tidak lagi menoleh ke belakang.
Mereka yang telah bolong ulu hatinya seketika berubah. Kami yang tadinya tertawa bersama, kini bertegur sapa dalam sumpah serapah. Perkawanan bertahun-tahun ternyata mudah tertukar dengan kepentingan politik sehari.
"Tapi, ah sudahlah", kata Sigmund Freud sambil menginjak puntung rokoknya, "manusia hari ini bisa menyembunyikan segala motifnya dengan berpura-pura, manusia besok hari yang akan membongkar sendiri segala kepalsuannya."
BREAKING NEWS!!!
PDIP Resmi Menolak Hasil Penghitungan Suara Pada Alat Bantu SIREKAP dan Menolak Penundaan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Pleno PPK
Satu putaran yang sudah dipersiap Kan jauh" Hari hingga deklarasi abal" dengan Dana Fantastis, Sedang Kan Hari ini Kapeyu dalam posisi tersudutkan , membuat investor marah besar, Pak de yang sudah merasa Bebas dari segala ANCAMAN paska Pemilu Tetiba ketakutan Bahwa pengadilan Rakyat begitu mengerikan Kali ini.... Skenario Quick Count - Real Count dibantu sirekap tidak berhasil membuat Moral pejuang Demokrasi Down, Karena Kali ini Lawan mereka sangat berbeda ☝️
#01AMINwinElection #AminPalingSiapUntukIndonesia