“tempat berlindung dihari tua~” idk how to say, i’m just crying.
- NTT per pukul 09.53 ini masih gempa
- Aceh belum pulih
- ekonomi semakin sulit
- kriminalitas merajalela
- korupsi dimana-mana
- hukum tajam kebawah tumpul keatas
kemana harus mengadu, even our mr president mengusir rakyatnya sendiri. and i? i still stayed…
— 17 agustus 2026, perayaan hari kemerdekaan yang “tidak merdeka”
boty hunter tuh kebanyakan cowo straight hipokrit, mereka nganggep boti hama dan meresahkan kaum mereka karena mereka merasa ga aman, pdhl itu yg dirasain perempuan berpuluh puluh tahun lamanya sama kaum mereka sendiri, yang suka catcalling, komen melecehkan di sosmed.
boty hunter tuh kebanyakan cowo straight hipokrit, mereka nganggep boti hama dan meresahkan kaum mereka karena mereka merasa ga aman, pdhl itu yg dirasain perempuan berpuluh puluh tahun lamanya sama kaum mereka sendiri, yang suka catcalling, komen melecehkan di sosmed.
KORBAN KONTEN🚨
Bantuan Berujung Perundungan Ketika Kekuasaan Pejabat Dijadikan Alat Permalukan Rakyat demi Konten!
Sebuah tren mengkhawatirkan kembali menjadi sorotan publik wak, potongan video Gubernur Jawa Barat KDM, yang berulang kali merendahkan verbal bullying mahasiswa Unpad di depan kamera.
Mulai dari ucapan menohok ENGGAK BOLEH PUNYA MENTAL GESER, emang yang mau BANTU SIAPA, hingga membeberkan masalah privasi keluarga warga ke ruang publik secara terbuka.
Bagi sebagian orang, gaya ini mungkin dikemas sebagai PENDIDIKAN MENTAL atau KETEGASAN SEORANG PEMIMPIN. Namun, mari kita membongkar realitas di balik kamera ini secara jernih wak.
1. Ketimpangan Relasi Kuasa POWER IMBALANCE
Seorang Gubernur memegang kekuasaan politik, anggaran, dan sorotan media. Sementara warga terutama mahasiswa atau rakyat biasa berada di posisi rentan yang datang untuk meminta solusi atau bantuan.
Menggunakan posisi kekuasaan tersebut untuk mempermalukan, menyindir, atau menghakimi urusan pribadi rakyat di depan kamera bukanlah bentuk edukasi, melainkan PERUNDUNGAN VERBAL /verbal abuse yang dilindungi oleh tirai popularitas.
2. Eksploitasi Kerentanan Demi Algoritma & Monetisasi Konten
Jika niat seorang pejabat publik murni untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan finansial atau masalah pendidikan
- Mengapa harus ada proses intimidasi verbal di depan lensa kamera?
- Mengapa privasi dan kehormatan keluarga warga harus dikorbankan demi mengejar durasi video, ENGAGEMENT, dan VIEWS di media sosial?
Bantuan dari uang rakyat atau anggaran daerah adalah HAK WAKAF MASYARAKAT, bukan kemurahan hati pribadi pejabat yang harus dibayar dengan harga diri dan martabat warga!
3. Bahaya Laten Normalisasi BULLYING oleh Pejabat
Ketika seorang Kepala Daerah mencontohkan pola komunikasi yang gemar merendahkan warga kecil, hal ini mengirimkan pesan berbahaya bagi masyarakat luas wak, seolah-olah siapa pun yang memiliki uang dan jabatan berhak membully pihak yang lebih lemah.
Negara ini dibentuk atas dasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tugas pejabat adalah memfasilitasi solusi kebijakan secara bermartabat, bukan menciptakan panggung PENGADILAN MORAL harian di akun media sosialnya.
Rakyat butuh Gubernur yang bekerja secara terstruktur melalui sistem dan kebijakan publik, bukan konten kreator yang menjadikan kesulitan warga sebagai bahan olokan dan pencitraan politik!
Bagaimana pandangan kalian wak? Apakah gaya komunikasi pejabat yang suka mempermalukan warga demi konten ini masih bisa dimaklumi, atau sudah melampaui batas etika kepemimpinan?
jujur aku se7 sm yg di foto. buat apa nikah kalo suami gamau hamil dn memutuskan untuk childfree? walau gajiku umr aku mau kita punya anak byk, byk anak byk rejeki. pokonya pulang kerja rumah udh hrus beres, anak udh hrs mandi, dn suamiku udah harus wangi. atau aku akan poliandri