jakiyah

rorr

[sarbec @becagawl]

ONE DAY AKU BISA KERJA DI KANTORAN DENGAN GAJI 2 DIGIT, LIBUR SABTU-MINGGU, DAPAT BPJS, HAK CUTI. AAAMIIN YAALLAH AAMIINN

[Zan @kapten__monyet]

ternyata buat konsisten tahajud, al waqiah, ayat seribu dinar, qabliyah subuh, dhuha, berat banget ya godaannya

[L @kang___L]

Fantastis

[🫧 @sijuagain]

Try, try, try, try, try, try, try until you win

[matcha @maatchadeepan]

tolong berhenti untuk stres. ingat, kamu punya hati yang baik, vibes yang manis, dan jiwa yang tulus. percayalah, semesta akan berpihak sama kamu dan semua bakal baik-baik aja.

[Kangkung @pedas__manis]

Pemadaman listrik bergilir itu bukan karena PLN gak beli batubara atau bukan juga karena batubaranya terbatas.

Tapiiii....karena sekarang PLN lagi gak punya uang karena sering diutangin oleh pmrintah.

Kalo mau lihat buktinya bisa baca di laporan keuangan PLN 2025. Terlihat piutang pemerintah melonjak dr 43 T ke 110 T.

Artinya dari tahun 2025 pmrintah punya hutang ke PLN naik 2 kali lipat alias gak mau bayar (tahu lah uangnya buat apa, yap buat embege dan kopdes).

Dan tahun 2026 ini lebih parah sampai dompet PLN kering. Makanya PLN udah angkat tangan kalo suplier batu bara minta harga di atas harga DMO (70 USD).

Beda cerita kalo pmrintah mau bayar hutang, pasti PLN punya uang buat bayar lebih ke suplier batubara.

Pemadaman listrik sekarang ini bukan sepenuhnya salah PLN, karena saat ini pun PLN lagi kocar-kacir. Bahkan merugi.

Jadii...
Udah tau kan kalo pemadaman listrik ini salah siapa?

[ITA @matchakeikeu]

jujur muak banget sama segala hal yang terjadi di era prabowo ini. i mean, i know our governments memang gak pernah bener but this is something wayyyy worse dengan kejadian-kejadian yang kayak GAADA BENERNYA. feeling like they think we’re too stupid buat melawan or memberontak

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

KENAPA. GAK. DARI. AWAL???

[sandy @xzabiruw]

Ciri negara gagal:
- korupsi meraja-rela
- militer dimana mana
- pemadaman listrik bergilir
- media dibungkam
- pemerintah merangkul preman

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

Lucunya negeri ini....

- Negara top eksportir batu bara dunia, blackout karna kekurangan batu bara
- Negara penghasil sawit terbesar dunia, minyak gorengnya sempat langka dan mahal
- Negara top eksportir nickel dunia, tapi daerah sekitar tambang nickel tingkat kemiskinan tinggi
- Negara penghasil daun teh kualitas tinggi, tapi mayoritas di ekspor keluar negeri
- Negara dengan PLTA yang banyak seperti Cirata, tapi daerah Jabar paling sering pemadaman bergilir.
- Negara agraris, tapi impor beras

Apalagi guys?

[bilek @rasabersalahhh]

MINAT

[amora 💌 @soraipena]

puncak komedi banget sialan

[Torosaurus @ttorroo]

“politik ga ngaruh ke hidup gue”

tapi kopi lu naik 2.000
tapi bensin lu naik jadi 16.250
tapi rumah lu kebagian pemadaman bergilir

heran, padahal itu nyata bgt depan mata mereka

[txt keabsurdan wni @txtharihariWNI]

gara gara pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. gimana nasib umkm yg ngandelin listrik untuk produksi setiap harinya gini. gagal ngembang, gagal ngoven, gagal di jual.
Cuma bisa nelongso

rakyat desa gak pake dollar bgst

Sedih dan trauma nggak sih guys?🥲
Kasian banget banyak UMKM yang terdampak
Ini PLN nggak ada pemikiran kah bakal ada dampak ke warga gitu😭
Tau nya malak doang🤡

sc:threadssafirayundap

[Raka @doimucenah]

Gw baru sadar kalau dugaan rantai masalah di balik blackout Sumatra dan pemadaman bergilir di Jawa ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar “gangguan teknis”.

Kalau ditarik benang merahnya, kira-kira alurnya begini:

1. Harga batu bara global turun karena oversupply.

Buat negara eksportir seperti Indonesia, harga yang turun berarti penerimaan negara dari sektor komoditas juga ikut tertekan.

2. Muncul kebijakan untuk menekan produksi.

Logikanya sederhana: kalau pasokan dikurangi, harga bisa lebih terjaga.

Di atas kertas masuk akal.

3. Masalah mulai muncul ketika kebutuhan dalam negeri tetap jalan.

PLN tetap butuh batu bara buat menghidupkan PLTU.

Listrik tetap harus nyala.

Pabrik tetap harus beroperasi.

Kebutuhan energi tidak ikut turun hanya karena produksi tambang dikurangi.

Di saat yang sama ada aturan DMO.

4. PLN mendapatkan batu bara dengan harga yang ditetapkan pemerintah dan jauh lebih murah dibanding harga pasar.

Nah di sinilah insentif mulai bertabrakan.

Dari sudut pandang pengusaha tambang, pilihan bisnisnya jadi cukup jelas.

Jual ke PLN dengan harga yang dibatasi.

Atau jual ke pasar dengan harga yang lebih tinggi.

Kalau selisihnya besar, dorongan untuk mengejar pasar jelas lebih kuat.

Akibatnya pasokan yang dibutuhkan PLN berpotensi makin ketat.

Kontrak makin sulit.
Cadangan makin tipis.
Risiko operasional mulai meningkat.

Dan ketika rantai ini terus berjalan, yang muncul di hilir bukan lagi isu batu bara.

Yang muncul adalah listrik padam.
Masyarakat cuma melihat lampu mati.

Padahal akar masalahnya bisa jadi berasal dari keputusan yang dibuat jauh di hulu.

Yang bikin gw agak kepikiran, keputusan soal kuota produksi, DMO, harga acuan, kontrak pasokan, semuanya terdengar sangat teknokratis.

Tapi efek akhirnya bisa sampai ke rumah rakyat.

Bisa sampai ke pabrik.
Bisa sampai ke UMKM.

Bisa sampai ke orang yang bahkan gak pernah baca berita energi sekalipun.

Kalau dugaan rantai masalah ini memang mendekati kenyataan, berarti yang sedang kita lihat bukan sekadar masalah PLN atau cuaca.

Ini contoh bagaimana satu kebijakan komoditas bisa menciptakan efek domino ke sektor energi.

Negara ingin harga komoditas terjaga.
PLN ingin pasokan aman.
Swasta ingin margin terbaik.
Masyarakat ingin listrik tetap nyala.

Masalahnya, empat tujuan itu tidak selalu berjalan searah.

Dan ketika salah satu bagian mulai bergeser, efeknya bisa merambat ke mana-mana.

Seperti biasa, yang paling jauh dari ruang rapat sering kali jadi yang paling dekat dengan dampaknya.

[✨ Widas ✨ @WidasSatyo]

PLN pemadaman bergilir kayak gini kita dapet kompensasi apaan ya?

Karna kalo kita yg telat bayar, not sure mereka mau disuruh sabar.