⚠️ INGAT BAIK-BAIK NAMA DAN WAJAH SI BAJINGAN TENGIK HERY SUSANTO INI!
Taukah Handai Tolan sekelian, mengapa embege bisa melahirkan kasus keracunan hingga 30.000++ kasus? Mengapa kepala Badan dan wakilnya bisa dengan sangat leluasa korupsi selama 1,5 tahun? Mengapa banyak sekali pegawai BGN di daerah yang menjabat sebagai korwil, dan/atau pegawai kelas coro di kubangan lumpur (espepege) memiliki etika dan kompas moral yang hancur? Mengapa banyak panganan yang tersaji tak sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dan terkesan mengenaskan? Mengapa kerap terjadi maladministrasi baik di tingkat pusat hingga di kubangan lumpur?
Salah satu jawabannya adalah ini! 🫵🏻
Lembaga yang bertugas untuk mengawasi program kerja lembaga / badan negara, dipimpin oleh orang brengsek yang MELARANG staf-nya untuk menyentuh dan memeriksa jalannya embege!
*Apa fungsi Ombudsman? Tupoksi mereka adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik itu Kementerian, Lembaga, atau Badan—baik di pusat maupun di daerah—termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan swasta yang menggunakan anggaran negara.
Sibangsat! Dia bukan cuman doyan duit suap tata kelola pertambangan nikel, tapi juga main-main sama proyek super prioritas rezim. Asu! Biadab!
BBC News Indonesia nerbitin investigasi panjang soal Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta, perempuan adat Marind-Anim dari Merauke yang selama 2 tahun vokal nolak PSN.
Tiba-tiba pergi dari kampungnya 23 Mei, muncul di Jakarta, terus LAPORIN koalisi masyarakat sipil yang selama ini nemenin dia ke Polda Metro Jaya.
Mama Yasinta pergi di hari yang SAMA pas Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dateng ke Kampung Wanam. Keluarganya juga ragu dia punya duit buat terbang ke Jakarta, selama ini cuma jualan sayur di pasar.
Di Jakarta, Yasinta ketemu 3 advokat + 1 perempuan Papua asal Mimika bernama Eka Kora. Dua dari empat orang ini punya jejak digital yang nyambung ke BIN. Salah satu advokat kerja di firma hukum milik pengurus DPP Gerindra.
Soal Eka Kora: dia pegawai Kemenag Mimika yang pada 2022 jadi orang nomor satu di Papua Muda Inspiratif, komunitas yang dibentuk & dibina BIN. Pembina utamanya pejabat BIN.
Di video klarifikasi, Eka bilang "kebetulan ketemu" Yasinta di Jakarta dan "diminta temani". Tapi dia juga tiba-tiba deny pernah ada di Papua Muda Inspiratif, padahal jejak digitalnya ada.
Salah satu pengacara Yasinta, Tongku Daulay, kliennya adalah Ahmad Dedi, pejabat Bea Cukai yang lagi diperiksa KPK soal kasus suap impor, sekaligus bendahara di organisasi sayap Gerindra. Tempo bahkan nulis dugaan Dedi juga staf ahli BIN & Kemenko Polkam.
Pengacara kedua, Feri Kurniawan, teridentifikasi bekerja di firma Ahmad Fatoni & Partners, milik Wakil Sekjen Bidang Advokasi DPP Gerindra, yang juga pernah jadi kuasa hukum Prabowo di sengketa Pilpres 2024.
Semua pihak kompak bantah, tidak ada konspirasi, tidak ada pembiayaan, tidak ada keterlibatan militer.
Tapi pola koneksinya terlalu rapi,
BIN → Gerindra → advokat → perempuan Papua yang selama ini lawan PSN, tiba-tiba balik arah dan laporin pendampingnya sendiri.
Yang perlu dijawab publik:
siapa yang beli tiket pesawatnya?
kenapa advokat berlatar Gerindra yang turun tangan?
kenapa Eka Kora deny afiliasi BIN-nya padahal rekam jejaknya ada?
Baca investigasi lengkap BBC News Indonesia 👇🏼
BBC News Indonesia menemukan fakta bahwa selama di Jakarta, Yasinta Moiwend alias Mama Yasinta bertemu tiga advokat dan seorang perempuan asli Papua yang berasal dari Kabupaten Mimika.
Dua dari empat orang tersebut diduga memiliki rekam jejak digital dan hubungan samar dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Adapun salah satu advokat yang ditemui Yasinta bekerja di firma hukum milik pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra. https://t.co/hvmKkck4rc
baru buka nilai ujian dan gue gatau apakah nilai gue segini pertanda buruk 😭 danggg, ga ekspek sesusah itu to get kepala 8, harus ngejar bgt di UAS taek
INI SIH MAKIN GILA,
DPR & PRABOWO HILANGKAN INDEPENDENSI BI DALAM MENJAGA NILAI TUKAR RUPIAH !!!
BENERAN MAU HANCURIN YA?
INI SIH NGK CUMA LEVEL 20K,
ZIMBABWE IS REAL ???
UU P2SK: Ketika Presiden Bisa Pecat Gubernur BI.
DPR baru saja mengesahkan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan satu poin yang bikin ekonom deg-degan:
Presiden kini bisa memberhentikan Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Kepala LPS jika dianggap melanggar perundangan.
MASALAH UTAMA: INDEPENDENSI BI TERANCAM
Bank sentral yang sehat harus bebas dari tekanan politik. Ini bukan opini ini standar global IMF dan Bank Dunia. Ketika gubernur BI bisa dipecat presiden, muncul pertanyaan besar: siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan moneter Indonesia?
Bayangkan skenario ini inflasi sedang tinggi, BI harus naikkan suku bunga. Tapi pemerintah sedang butuh bunga rendah untuk mendanai proyek besar. Kalau gubernur BI tahu jabatannya bisa dicabut, apakah dia akan berani ambil keputusan yang benar secara ekonomi tapi tidak disukai istana?
EFEK DOMINO YANG PERLU DIWASPADAI
Pertama, kredibilitas rupiah bisa goyang. Investor global sangat sensitif terhadap independensi bank sentral. Begitu BI terlihat jadi "perpanjangan tangan" pemerintah, modal asing bisa kabur.
Kedua, inflasi lebih sulit dikendalikan. Kebijakan moneter yang dipolitisasi cenderung terlalu longgar demi kepentingan jangka pendek hasilnya inflasi merangkak naik.
Ketiga, kepercayaan terhadap OJK dan LPS ikut terdampak. Kalau regulator keuangan bisa ditekan, perlindungan nasabah dan stabilitas perbankan jadi tanda tanya.
WORST CASE SCENARIO
Lihat Argentina dan Turki dua negara di mana presiden aktif mengintervensi bank sentral.
Hasilnya? Argentina inflasi tembus 200% lebih. Turki lira anjlok 80% dalam beberapa tahun. Gubernur bank sentral dicopot berkali-kali karena tidak mau menuruti perintah politik.
Indonesia belum sampai sana tapi pintu ke arah itu kini terbuka lebih lebar.
UU P2SK ini ibarat pisau bermata dua.
Di tangan pemimpin yang berintegritas, mungkin tidak banyak berubah.
Tapi di tangan pemimpin yang ingin mengontrol ekonomi demi agenda politik, ini bisa jadi senjata yang sangat berbahaya bagi stabilitas keuangan Indonesia.
Yang perlu dikawal sekarang: bagaimana mekanisme "pelanggaran perundangan" ini didefinisikan dan siapa yang berhak menafsirkannya. Di situlah kunci apakah UU ini jadi alat akuntabilitas atau alat kontrol.
Ekonomi kita bukan arena politik.
Jaga BI tetap independen.
HATI-HATI WOK !!
SEKALI HANCUR NGK BISA BALIK LAGI !!
NYAWA JUTAAN ORANG TARUHANNYA !!
❗️FLASH NEWS❗️
Kabarnya Purbaya akan digantikan Chatib Basri/Budi Gunadi Sadikin sebagai Menkeu. Beradar rumor bahwa Purbaya akan digeser ke jajaran direksi Bank Indonesia.
Menurut kalian, mending siapa diantara CB/BGS? 🤔