Demo spt ini akan terjadi di semua daerah.Karena duitnya ga ada buat bayar PPPK.
Disedot semua buat MBG sama KDMP yg Ujung2nya hanya jadi ajang korupsi berjamaah 😌
Negeri ini sdh sakit parah !
Dulu baca au2 yg ada toxicnya gitu suka heran sama kelakuannya yg protektif banget. Sekarang tau rasanya kalo cowok gue ikut kegiatan yang ada cewek yg keliatan banget suka sama cowok gue. Dan gue gak ikut di kegiatan itu.
Gak suka bangetttt
🚨 BREAKING: Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara
SAKIT NEGARA INI, SAKIT... YANG BENERAN MAU BERKONTRIBUSI BUAT NEGARA DIKRIMINALISASI.
WALLAHI, GABAKAL TERIMA. NANGISS LIAT SOSOK INI DIKRIMINALISASI.
KEADILAN SUDAH MATI... 🥀🥀🥀
Tanggal 1 Juli 2026 (besok) InsyaAllah adalah hari terakhir kami bersidang di MK.
Sebelum Indonesia bangkrut & profesi guru punah. Kita menangkan gugatan ini ya. Dan sebelum proyek korup (MBG) ini makin merusak Indonesia diberbagai aspek ✊
Korea Selatan 🇰🇷 0 - 3 🇮🇩 Indonesia
32 - 34, 16 - 25, 23 - 25
INDONESIA CHAMPIONS!!!
INDONESIA MENJADI JUARA AVC CUP UNTUK PERTAMA KALINYA DALAM SEJARAH!
TERIMA KASIH GARUDA!!!
#AVCCup2026
KING INDO JUARA ASIA WOOOOYYYY😭😭😭😭😭 SIAPA SANGKA SQUAD YG AWALNYA DIRAGUIN KARENA BAWA PEMAIN DENGAN RATA USIA TERMUDA AKHIRNYA BISA BAWA INDONESIA JUARA😭😭😭😭 BANGGA BANGET BANGGA!!! CONGRATS BOYYYSSS!!!
Udah coba rekap semaleman. Dari 57 Wamen yang ada di Kabinet, 37 diantaranya merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN.
Persentase nya nyentuh angka 64.9%. Ini bukan lagi pencilan atau anomali, ini angka yang besar, bahkan bisa dikatakan MAYORITAS. Dan ini baru Wamen, belum petinggi dan pejabat lembaga atau badan setingkat menteri.
Awalnya mau bedah nama satu-satu, tapi dari angka itu seharusnya sudah menjelaskan, tidak perlu dibedah, kalian coba cari contoh 10 Wamen, seharusnya 6-7 diantaranya merangkap Komisaris BUMN.
Maaf ya teman-teman, jujur panik bahas hal ini, apalagi ada riwayat akun kena suspend, followers belum besar, tiba-tiba dapet impresi tinggi, jadi masih belum berani. Mungkin pertimbangannya bakal tulis artikel aja nanti untuk detail lengkapnya.
Btw ada nama "lucu" lagi di jajaran Komisaris BUMN, bukan akademisi, bahkan riwayat pendidikannya pun saya tidak nemu, mungkin bakal spill tipis kayak sebelumnya.
Halo, @KejaksaanRI. Wapres @gibran_tweet ada indikasi melakukan suap (menyogok) sekelompok mahasiswa untuk membuat adegan seolah ia mau mendengarkan aspirasi dari kelompok pengunjuk rasa.
Apakah akan ada tindakan????????
Mohon jawaban. Thx b4. 🙏🏻
pendidikan itu public goods ya mentemen. kalo ada yg ngamuk biaya pendidikan mahal responsnya jangan "ya brarti targetnya bukan elo". GAK BEGITU YA. udah KEWAJIBAN pemerintah menyediakan aksesibilitas pendidikan buat seluruh LAPISAN MASYARAKATNYA, TANPA TERKECUALI.
Please @UNICEF , @UNICEFIndonesia , @kpp_pa and @KPAI_official , protect Indonesian children!!
Children are the future of our nation. They should never become shields for those in power, tools of propaganda, or symbols used to build support for any government policy.
Indonesia's Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), Article 15, clearly states that every child has the right to be protected from abuse and exploitation in political activities. This principle exists because children deserve to grow up free from political manipulation and exploitation.
When elementary school children are brought to public demonstrations, asked to carry signs, chant slogans, or serve as symbols of support for a government program, we must ask a simple but important question: Who is truly being protected the children, or political interests?
Children are not born to carry the burden of adult politics. They are born to learn, to play, to dream, and to grow. They are not mature enough to fully understand political issues or to give informed consent to participate in activities with political implications. That is precisely why the law exists—to protect them from being used to advance the interests of others. If a government program is truly beneficial, its success should speak for itself. Public trust should be built through transparency, accountability, and measurable results—not by placing children at the center of political messaging.
Children's voices should never be used as loudspeakers for political agendas. Their small hands should be holding books, not protest signs. We respectfully urge @UNICEF and @kpp_pa to take this matter seriously. We call for an independent investigation into the reported involvement of children in political demonstrations and for appropriate action to ensure that every child's rights are protected in accordance with Indonesia's Child Protection Law.
Protect Indonesian children. Because when childhood is exploited, it is not only a child who is harmed—it is the future of an entire nation.
Dear @UNICEF,
Indonesian children should never be used to advance any political agenda or government campaign. Indonesia's Child Protection Law emphasizes that every child has the right to be protected from exploitation, violence, discrimination, and any activity that may jeopardize their best interests. Involving elementary school children in public rallies, asking them to carry campaign-style signs or chant political slogans raises serious concerns about whether their rights are being respected.
Children can’t meaningfully consent to political participation. Schools should remain safe spaces for learning—not places where students are mobilized to endorse government policies.
We urge independent monitoring to ensure that children's rights are fully protected and that no child is used as a tool for political messaging.
PRESIDEN TUKANG BOHONG?
Untuk programnya dia, bilang duit kita banyak, minta 5T dikasih 10T
Tapi untuk gaji guru, dia bilang gak ada duit karena dikorupsi
Duit banyak Gak ada duit
Hello @UNICEF, Indonesian government is forcing elementary school students to join 'rallies', carried signs, and chanting slogans in support of the free meal program that has been widely opposed by the public due to its corruption and state budget hoarding. ⚠️