Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?
Sedikit advice untuk tim kabinet dan pejabat:
Tolong jika lain kali ketika ada video kritik yg viral, jangan buru2 direspons.
Bedah per menit, respons dengan data.
Hindari bahasan personal.
Menggeser kritikan ke arah personal, itu menghilangkan inti dari video balasan.
@tanyarlfes Hati2 itu jebakan asuransi dari bank laknat.
Kodenya cuma .
Tanya nama , tgl lahir, nama ibu ,
Kalo kamu Jawab Ya.
Langsung dianggap menyetujui asuransi tersebut.
Dan setiap bulan kamu akan mendapatkan potongan admin asuransi bank laknat tersebut.
@tanyakanrl Kalau di posisi R sih aku ttp maksa M buat ganti venue dan ganti tanggal yah DENGAN CATATAN KU BAYARIN SEMUA BIAYA PERNIKAHANNYA SI M. ALIAS serius ini masih dipertanyakan mending nikah atau rayain ulang tahun temen??? Serius??????
Anggota DPR yang punya ijazah
SMA โ 63 orang
D3 โ 3 orang
S1 โ 115 orang
S2 โ 119 orang
S3 โ 29 orang
NO IJAZAH โ 211 orang
kenapa yang nggak ada ijazahnya bisa duduk di DPR, ikut bikin undang undang lagi
cc data: BPS/KPU 2024
Pengadilan Tinggi Militer I Medan resmi menguatkan vonis 10 bulan penjara terhadap oknum TNI, Sertu Riza Pahlivi, dalam kasus kematian pelajar 15 tahun berinisial MHS di Deliserdang.
Majelis hakim menyatakan Riza terbukti bersalah melakukan kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia sesuai Pasal 359 KUHP. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp12 juta kepada keluarga korban.
Kasus ini bermula saat MHS diduga mengalami penyiksaan brutal di lokasi tawuran di kawasan Percut Sei Tuan pada Mei 2024.
Di tengah putusan tersebut, keluarga korban bersama LBH Medan, KontraS, dan Imparsial resmi mengajukan uji materi UU Peradilan Militer ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai sistem peradilan militer belum memberikan keadilan objektif karena perkara pidana anggota TNI masih diproses di lingkungan militer sendiri.
Gugatan itu juga diperkuat oleh kasus lain yang menyeret dugaan keterlibatan oknum TNI dalam tewasnya wartawan Rico Sempurna Pasaribu beserta keluarganya.
Keluarga korban berharap anggota TNI yang terlibat tindak pidana umum nantinya dapat diadili di pengadilan umum demi menjamin proses hukum yang lebih transparan dan setara.
[ ๐ธ: nowdots ]
kalian udah tau blom?
Sertu Riza Pahlevi yg menewaskan MHS (15) hanya divonis 10 bln penjara & tidak dipecat dari TNI
ibu korban, Lenny Damanik menangis histeris & minta keadilan untuk anaknya
selain penjara, Riza cuma diminta bayar uang ganti rugi Rp 12,7 jt ke ibu korban
Kenapa pemimpin negara boleh lansia, tapi kerja corporate 30an dianggap ngga produktif?
Dan kenapa ngelamar kerja harus pake SKCK? sedangkan banyak pejabat negara aja mantan napi