gdh

[gdh @ganddly_]

Betapa berharganya manusia yang tetap memilih menjadi sederhana di tengah hiruk-pikuk manusia yang berlomba-lomba tampil sempurna.

[unmag @unmagnetism]

info guys tunjukin aja foto ini kalo kalian disuruh bayar saat mengambil kendaraan yg disita karena kecelakaan
biar yg lain pada tau juga

[Andrew @AndryRevan]

@LambeSahamjja Sekolah people
Embege
Kopdes red white
Internet people
Universitas repvblik konoha

Polamu sudah kelihatan. Berjuang demi kepentinganmu sendiri. ogah memperbaiki negeri. Uang mengalir di sirkelmu. Diisi oleh orang2mu sendiri/tentara yg cuma yesman

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Menurut gw pribadi, mending keberadaan IPDN itu ditinjau ulang deh…

Asal kelen tahu..
Ilmu-ilmu yang ada di IPDN itu udah diajarin di FISIP dan FIA di seluruh Indonesia.

Perbedaannya, IPDN itu ikatan dinas, biaya minim, dan juga semi-militer.

Lantas buat apa ada IPDN? Wong lulusannya juga jadi ASN. Anak FISIP dan FIA mah disuruh jadi ASN juga bisa.

Dan yang gw juga heran kenapa IPDN semi-militer?Padahal lulusannya itu ya jadi sipil semua…

Terus yang lebih ga nyaman lagi:

Tiap tahun, IPDN butuh ratusan miliar.
Kalian tahu ga? Berapa anggaran IPDN di 2026?
814 MILIAR!
Padahal tahun lalu hanya 517 miliar.

Mana masuk pos anggaran pendidikan lagi.
Dan ini diperuntukkan untuk 5-6 ribu orang praja..

Sayang banget menurut gw.
Duit 817 M itu bisa dipakai buat subsidi PTN-PTN di seluruh Indonesia.

Foto: Rakyat Merdeka dan Pos Jateng

[Febri 👻 @fbrreds]

Demo di Bundaran HI ini unik, karena biasanya demo ke lembaga pemerintahan tertentu

Tapi bundaran HI itu sumber traffic: masyarakt dan sosial media

peluang media ngeliput naik
peluang sosmed divideoin orang juga naik

orang aware-> tujuan demo terpenuhi dengan cara baru

[Avelino Guido @AvelinoGuido28]

Menurut gw tetap nggak ya. Apalagi setelah nonton ini jadi tahu bahwa:

a. PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) ini akan literally jadi eksportir tunggal tiga komoditas strategis: batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

b. Dibentuk dengan kecepatan yang tidak wajar: Akta notaris 18 Mei, SK Kemenkumham 19 Mei, Diumumkan Presiden 20 Mei, total: 3 hari tanpa satu pun rapat publik, tanpa DPR, tanpa asosiasi pengusaha. UU IKN yang kontroversial dan dikritik terburu-buru aja butuh 43 hari.

c. DSI emang nggak ngambil aset atau operasional perusahaan masing-masing. Yang "diambil" adalah hak jual langsung ke pembeli luar negeri. Relasi dagang yang dibangun bertahun-tahun, kepercayaan buyer internasional, fleksibilitas negosiasi harga, semuanya hilang. Itu kayak lo punya restoran tapi nggak boleh terima tamu sendiri, mereka cuman bisa nyicip masakan lo dari jauh.

Masalahnya kan ada kontrak yang sudah berjalan.
- Banyak perusahaan sudah punya kontrak jangka panjang dengan buyer internasional yang ditandatangani jauh sebelum DSI ada
- Pemerintah bilang secara lisan "kontrak lama tetap jalan" tapi tidak ada jaminan hukum tertulis sampai sekarang
- Dalam hukum perdagangan internasional ada prinsip pacta sunt servanda: kontrak mengikat kedua pihak, tidak bisa diubah sepihak
- Kalau buyer luar negeri merasa rekan dagang mereka tiba-tiba diganti ke DSI tanpa persetujuan, mereka bisa gugat lewat arbitrase internasional. Yang kena gugatan perusahaan Indonesia, bukan pemerintah

Jadi risikonya datang dari dua arah sekaligus. Dari luar, buyer internasional bisa gugat karena kontrak dilanggar sepihak. Dari dalam, tidak ada mekanisme pengawasan yang jelas untuk DSI itu sendiri.
Single buyer, single seller, tanpa audit independen. DSI ambil alih seluruh transaksi ekspor tanpa saingan, jual ke luar negeri tanpa pembanding. Tidak ada yang bisa koreksi kalau mereka main harga. Ironisnya, ini persis modus yang sama dengan transfer pricing yang mau diberantas, tapi sekarang yang melakukannya adalah negara sendiri.

Kalau badan ini tidak transparan, kita tidak nutup pintu korupsi, kita cuma mindahin lokasinya ke satu titik yang lebih susah diawasi.
Indonesia punya preseden. Badan Urusan Cengkeh era Orba dibentuk dengan niat serupa, ujungnya dibubarkan paksa karena merugikan negara dan petani sendiri.

Dibentuk dalam 3 hari, tanpa kajian publik, tanpa jaminan hukum tertulis.
Ingat bapak/ibu Pemerintah yang terhormat, yang datang dengan cepat biasanya hancur dengan cepat juga.

[Nick✰≋ @Suckerzpunch]

Beneran gw gabisa berkata kata lagi
- Aceh blm pulih 100%
- Rupiah Anjlok
- Sumatera blackout
- Jabodetabek rawan begal
- Teror pocong golok bertebaran

Prabowo era lebih parah dibanding covid era sialannnnn…

[txtdaritaxpayer @txtdaritaxpayer]

Coba dipikir.
Cita2 pingin industrialisasi, bikin mobil dan ponsel sendiri
Tp belanja APBN Top 3 nya: BGN, TNI, Polri
Programnya: MBG, Kopdes, Gentengisasi

Budget R&D to GDP cuma 0,28%.
Preman di mana2. Kepastian hukum ga pasti.

Gimana industrialisasi dan investasi bisa jalan?

[hywnnkw @heywannaknoww]

jangankan MBG masuk kampus, masuk di akal aja enggak.

[Bambang @sibambaang]

Menurut keyakinan saya. sebentar lagi kita akan menjadi saksi 98 jilid 2. Tapi, mungkin akan lebih panjang dan penuh drama.

Kita akan dibenturkan dulu dengan ormas dan pekerja/pelaku di ekosistem MBG karena pemerintah sudah “menjinakkan” mereka semua. Andai menang, kita baru akan berhadapan dengan polisi dan militer.

Jika kita masih menang, kita baru bisa menghadapi RI1.

Tapi beliau sudah di Yordania.

[Koh iYon @wiyokooo]

Di monas malah ga ada mengheningkan cipta untuk 16 buruh perempuan ini. Malah dangdutan bareng prabowo yg buka-buka baju.

Aku yg bukan keluarga aja sakit hati. Harusnya masih masa berkabung, penuh duka. Mereka yg jadi korban itu juga buruh, mereka juga pekerja. Astagaaa

[Video & Arsip Sejarah @VideoSejarah]

Uniknya, ayahanda Prabowo, Soemitro Djojohadikusumo pun pernah melarikan diri ke luar negeri karena menjadi buronan pemerintah Orde Lama.

Bermula dari ketidaksetujuan Soemitro terhadap kebijakan Presiden Soekarno yang dianggapnya terlalu dekat dengan kelompok kiri, ketimpangan Jawa - luar Jawa, dan buruknya pengelolaan ekonomi nasional.

Selain itu, Soemitro juga menghadapi kriminalisasi dengan tuduhan korupsi saat menggalang dana untuk PSI.

Soemitro yang muak dengan Soekarno akhirnya melarikan diri ke Sumatra dan bergabung dengan pemberontakan PRRI. Soemitro bertugas merancang kebijakan ekonomi dan mencari dana bagi PRRI dari luar negeri.

Setelah PRRI ditumpas, PSI dan Masyumi dibubarkan, tokoh-tokohnya ditangkap. Soemitro sendiri memilih tinggal berpindah-pindah di luar negeri.

Karena itulah masa kecil Prabowo Subianto pun ikut berpindah-pindah dalam pelarian. Prabowo tercatat pernah bersekolah di Malaysia, Swiss, dan Inggris.

Ketika Soekarno tumbang, Soemitro dipanggil pulang oleh Soeharto untuk menjadi arsitek ekonomi Orde Baru. Prabowo pun ikut pulang ke Indonesia dan melanjutkan pendidikan ke Akademi Militer.

Siapa sangka, puluhan tahun kemudian Prabowo harus melarikan diri juga ke luar negeri setelah jatuhnya Soeharto dari kekuasaan.

Like father, like son.

📷 Dokumentasi Pribadi / Kompas, 1963

[F @polisiolahraga]

Kenapa SG bisa kaya gini?
Karena sawitnya di Sumatera Kalimantan Papua

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Semakin banyak gugatan MBG di MK.

[feri amsari @feriamsari]

Kalo ngak ngerti konsep bernegara, presiden dan ASN saran saya ambil tali, ikat dikepala trus goyangkan 3x siapa tau berguna utk stabilitas pikiran. Ada 8 jt org di US demo, jutaan diantarany ASN. Mreka tak mundur krn mengeritik pemerintah itu hak, kecuali dizaman babu n batu

[1312 @_jeonsoul_]

@didepancangkir 1. input data sama rekap doang minta spec i7 wkwk
2. minta spec i7 tapi budget 2juta. unit second i5 aja masih rata-rata di harga 4jt. masih berani request spec ram 16GB ssd minimal 512GB lagi WKWK

memang syarat jadi pegawainya prabowo ya hrs korup, tolol, dan gk tau malu emang.

[Asura 🔥 @Asura0599]

Di hukum internasional, ruang udara itu beda banget sama laut. Di laut, kita kenal istilah Innocent Passage (Hak Lintas Damai) berdasar UNCLOS. Artinya, kapal militer asing boleh lewat laut teritorial kita asal nggak macem-macem.

TAPI, di udara, tidak ada yang namanya Hak Lintas Damai! Menurut Konvensi Chicago, ruang udara di atas daratan dan perairan negara adalah kedaulatan mutlak dan eksklusif. Pesawat sipil asing saja harus punya izin melintas, apalagi pesawat militer.

Soooo mengizinkan sistem blanket overflight untuk armada tempur asing sama dengan mendelegasikan sebagian kedaulatan mutlak negara ke tangan negara lain.

Ini adalah privilese yang biasanya hanya diberikan kepada negara sekutu terikat pakta pertahanan (seperti NATO), bukan kepada negara berstatus Non-Blok.

Kalau Indonesia sampai ngasih ini ke AS, secara teknis kita telah me-redefinisi ulang arti kata kedaulatan dalam konstitusi kita sendiri.

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Pelajar SMK mengirim surat kepada Presiden, ia menolak menerima MBG dan meminta jatah makan MBG miliknya diberikan untuk kesejahteraan guru. Para pelajar kita, ada yang pikirannya tajam dan halus perasaannya. Rafif Arsya, anda membuat sejarah.

🔥🔥🔥🔥🔥

[Pedagang Mur & Baut @tagarabak]

Negara ini bisa bertahan dgn kondisi yg gini2 aja (korup dan tertinggal) tanpa perubahan selama puluhan tahun, bukan karena pemimpinnya buruk. Tapi karena masyarakatnya pengecut, pemalas, sukanya pasrah krn terlalu percaya pertolongan Tuhan akan datang dengan sendirinya.

[Abul Muzaffar Ambadinedjad @abulmuzaffar10]

Woah mindblowing.

Dulu kita ngira yang berpendapatan rendah malah senang MBG (karena mereka butuh).

Faktanya, yang berpendapatan rendah malah tidak puas.

Alasannya : "Lah kok orang kaya juga dapet, harusnya buat gue gue yang miskin aja"

Makin menunjukkan kalau MBG ini proyek tanpa kajian yang kuat dan dalam. Yang penting kasih makan dan ekonomi berputar.

Itupun ga berputar-puter amat.