MBG hanya dipahami sbgai pemberian makan gratis tanpa melihat realitas di lapangan, kemudian dipoles dgn menggunakan ayat suci. Ini sungguh naif!
Saya mau mengutip perkataan Al-Ghazali dlm Misykāh al-Anwār (Niche of Lights):
والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعانى أصلا والألفاظ تابعا. وأمر الضعيف بالعكس؛ إذ يطلب الحقائق من الألفاظ.
Ketajaman berpikir seseorang ditandai ketika ia mampu menggali sesuatu yg implisit. Sdngkan kelemahan berpikirnya ditandai ketika ia hanya mampu melihat sbuah "bungkus".
Jika MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib 1,5 juta penggerak SPPG & supplier bahan makanan?
Saya tidak tahu, dan tidak mau tahu juga. Karena sejak awal realisasi program ini, kan, ngotot "demi" gizi anak-lansia-bumil. Maka, perhatian saya ada di sana, bukan yang lain.
Kalau program ini benar-benar murni demi gizi anak-lansia-bumil, kenapa harus bikin rantai pasok sebesar itu yang ujung-ujungnya cuma bikin ketergantungan massal pada APBN?
Mereka yang ngotot dari awal apakah tahu persis bahwa ini bukan solusi gizi tapi mesin politik untuk bagi-bagi proyek?
Sekarang, tiba-tiba 1,5 juta orang jadi korban ketika programnya dihentikan (setelah mantan Kepala BGN-nya ketahuan korup), apakah mereka dari awal tidak tahu bahwa mereka cuma jadi alat untuk narasi “peduli rakyat” yang murahan?
Siapa yang salah kalau akhirnya nasib mereka terkatung-katung? Warga Indonesia selain 1,5 juta itu? Lho, bukan mereka yang memaksa "program gagal" ini jalan.
Lagian, kalau gizi anak-lansia-bumil memang prioritas utama, kenapa tidak langsung kasih dana tunai ke keluarga daripada lewat supplier dan penggerak yang entah berapa persennya cuma jadi perantara rente?
Seharusnya 1,5 juta penggeral SPPG harus menagih tanggung jawab ke mereka saja, bukannya ngasih tahu warga tentang kondisi mereka yang terkatung-katung itu.
Jadi, ya, jangan salahkan yang kritis dan protes sejak awal. Yang salah justru mereka yang ngotot program ini “harus” jalan, tanpa hitung-hitungan matang soal keberlanjutan, dan dampak jangka panjangnya.
Nasib 1,5 juta orang pengegrak itu, kan, konsekuensi logis dari kebijakan yang dibangun di atas "sandiwara gizi", bukan atas dasar akal sehat, to? Sementara kalian, kan, mengambil itu atas dasar ekonomi, to?
Kenapa harus mengadu ke rakyat non-1,5 juta itu?
NB: 1,5 juta itu bukan "relawan", ya. Mereka digaji pakai APBN. Tidak bisa disebut relawan karena mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan itu.
Dan ternyata tidak begitu pecus.
Sejak demonstrasi besar terjadi di Pati, dan isu ini mencuat hingga nasional, saya akhirnya mendapati sikap resmi PBNU.
Karena predator seperti ini memang kerap berlindung di balik nama pesantren tradisional, dan banyak pesantren tradisional tergabung di dalam RMINU (Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama), organisasi di bawah PBNU.
Sikap seperti membuat lega dua hal:
1. Tidak boleh ada yang denial. Predator dari komunitas NU sendiri harus disikapi oleh komunitasnya dengan lebih tegas.
2. Tidak boleh ada pemakluman dan "gak enakan" karena pelakunya adalah "komunitasnya sendiri".
Ini kejahatan besar, lho!!!
Saya kerap melihat beberapa tokoh langsung "diam" ketika sesama kiainya melakukan kejahatan.
Apa-apaan, ini?
Sejak itu saya dapati selebaran bahwa pelaku pencabulan asal Pati ini kabur dan menghilang. Sempat ditetapkan sebagai DPO oleh Kepolisian.
Akhirnya, penjahat itu tertangkap.
Mengapa filosofi pendidikan “sesuai industri” itu problematis?
Saya agak gelisah baca wacana menutup prodi yang dianggap “tidak relevan dengan industri”, yang disampaikan Sekjen Kemendikti, Prof Bakri Munir Sukoco.
Bukan karena saya anti industri.
Tapi… industri yang mana?
Yang hari ini?
Atau yang bahkan belum ada 10 tahun lagi?
Masalahnya sederhana: industri sendiri sering belum tahu arah masa depannya.
Laporan World Economic Forum dan McKinsey & Company berulang kali bilang hal yang sama: banyak pekerjaan masa depan belum eksis hari ini.
Jadi kalau kampus sibuk “menyesuaikan diri” dengan kebutuhan sekarang, kita mungkin sedang menyiapkan lulusan… untuk dunia yang sudah lewat.
Dan biasanya, yang pertama dikorbankan itu selalu sama:
Filsafat.
Sejarah.
Sastra.
Yang dianggap tidak praktis.
Padahal banyak pemimpin, pembuat kebijakan, bahkan inovator yang lahir dari sana.
Sekarang bahkan keguruan dan kedokteran ikut disorot oleh Sekjen Kemendikti. Keduanya dibutuhkan masyarakat tapi katanya terlalu “market-driven”, harus jadi “market-driving”.
Tapi jujur saja kedua istilah ini masih dalam logika yang sama: pasar sebagai penentu. Bedanya hanya soal siapa yang lebih pandai meramal pasar.
Padahal masalah utamanya bukan di situ.
Masalah pendidikan di Indonesia itu ada di tata kelola.
Prodi dibuka karena tren. Karena peminat. Karena pemasukan. Bukan karena visi pendidikan.
Kalau akarnya di situ, menutup prodi dari atas itu cuma seperti memotong daun, tanpa menyentuh akar.
Yang kita butuhkan bukan sekadar menutup prodi, tapi membenahi cara kita menilai dan membiayai pendidikan. Quality control dan akreditasi tetap penting, tapi ukurannya harus nyata: kualitas belajar, daya pikir lulusan, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar dokumentasi.
Yang dibutuhkan adalah pendanaan berbasis kualitas, kurikulum yang lentur, dan keberanian menjaga ilmu yang tidak selalu “laku”.
Karena saat industri jadi satu-satunya ukuran, dunia kampus menjelma hanya melatih tenaga kerja bukan melahirkan manusia yang mampu berpikir, menilai, dan membentuk zamannya sendiri.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Afwan Ustad @ustadzkhalid antum ga usah bicara geopolitic, kacau. Benerin aja dulu rukun wudhu.
Antum juga ustad @Firanda_Andirja kalau ga paham geopolitik, ahsan skut.
Antum tahu berapa ribu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pendiri Wahabi membantai kaum muslim di Thaif?
Dulu saya tanya ke pak Kornas P2G, bagaimana caranya secara hukum, upah minimum guru bisa ditetapkan? Kata beliau, gampang aja, Presiden tinggal buat Peraturan Pemerintah. Tidak perlu UU. Karena sudah ada dasarnya di UU 14/2005.
Bertahun-tahun disuarakan, tidak pernah diwujudkan. Alasannya selalu saja APBN kita gak sanggup. Tiba-tiba terbit PP 115/2025, pegawai SPPG bisa dapat gaji minimum dan status kerja yang jelas.
Masalahnya program MBG pake 20% APBN untuk pendidikan, yang selama ini dianggap tidak bisa menjamin upah minimum guru, tapi bisa untuk pegawai SPPG.
Bagaimana caranya kita menerima ini? Bagaimana caranya tidak depresi? Tuliskan satu kata yang mewakili.
Pegawai SPPG yang urus katering diangkat PPPK, gaji Gol III Rp2,2–3,2 juta (pokok aja belum tunjangan).
Guru honorer ? belasan hingga puluhan tahun cuma Rp250 ribu/bulan. Ternyata program pemerintah (MBG) lebih istimewa daripada jabatan guru.
BREAKING NEWS❗
Alhamdulillah survivor atas nama Syafiq Ridhan Ali Razan ditemukan dalam kondisi MD, di daerah lereng puncak sebelah selatan antara jalur Gunung Malang dan Baturaden.
Saat ini masih dalam proses evakuasi.
Alhamdulillah 😭
Merinding dengarnya
Rabu, 14 Januari 2026
Sumber video: Relawan Independent Dian + Kg Uki
Info: slametviabambangan
Pertandingan untuk Persija yang lebih baik dibandingkan dua musim lawatan terakhir ke Bdg.
Main bagus terkadang belum cukup untuk memberikan poin.
Peluang? Ada
Kreasi peluang? Ada
Kuasai jalan pertandingan? Iya.
Ini baru Derby 🙌🏻
Move onto next game in P18.
Lo Spirito, Can.
@Majelis_Ruhani Hati adalah tanah kesadaran adalah akar, dan perbuatan adalah buahnya. Bagaimana kita mau merasakan lezatnya buah? Maka kelezatan itulah yg membuat kita ingin terus mencicipinya