gī

Guys, ini gilaa sihh Suster Natalia. Perempuan yang tidak menikah. Tidak punya harta pribadi. Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara. Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya. bahkan dia bilang ke teman dia yang suster juga dia akan masuk penjara. dia cerita Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu, saya selalu katakan: mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung. Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya. Kronologi yang perlu semua orang pahami: Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah. Umat menabung perak demi perak. Untuk sekolah anak. Untuk biaya sakit. Untuk masa depan. Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota. Di 2019 Andi Hakim Febriansyah Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara mendatangi pengurus CU. Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment dengan bunga 8% per tahun. Lebih tinggi dari deposito biasa. Pengurus percaya. Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015? Tujuh tahun berjalan. Bunga masuk rutin setiap bulan. Tidak ada masalah. Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh: CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota. Bertahap minta Rp2 miliar dulu. Januari 2026 tidak cair. Februari 2026 tidak cair. 5 Februari Suster Natalia panggil Andi. Andi bilang besok. Besok tidak cair. Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya. Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti. Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang. Tapi kepala kas baru. Dengan kalimat yang mengubah segalanya: Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi. Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI. Suster Natalia pingsan lima menit. Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu: Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti. Tapi Andi salah hitung. Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan. Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata. Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand. Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster." Masih janjikan pencairan. Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu. Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya. Uangnya? Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU. Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan: BNI melakukan verifikasi internal sendiri. Tanpa transparansi. Tanpa melibatkan korban dalam proses. Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar. Dari Rp28 miliar lebih. Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak. Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai. Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras. Karena: Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya. Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun. Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban. POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya. Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal. Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban: Enam kali mediasi. Satu kali aksi damai. Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban. Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung. Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri. Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI. Bukan di tangan korban. Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin. Satu hal yang tidak bisa diabaikan: Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang. Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses. Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya. "Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak." BNI adalah bank BUMN. Bank milik negara. Diawasi oleh OJK. Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia. Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka. BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya. Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim. Korban menyimpan uang kepada BNI. Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian. Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa. Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.

bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.

dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.

Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.

Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.

Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.

Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?

Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.

Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:

CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.

Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.

5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.

Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.

Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.

Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.

Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.

Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.

Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.

Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.

Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.

Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:

BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.

Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.

Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.

Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:

Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.

Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.

Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.

Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.

"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."

BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.

Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.

BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.

Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.

Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.

100K

46K

10K

11M

gī @geetodamax

7 months ago

@munvess tolol

gī @geetodamax

7 months ago

@raniacalista_ org indo skrg demennya ngegosip makanya si juletot itu masi laku wkwk

gī @geetodamax

7 months ago

@pawpawfav aku cm 1000🥲🥲😭

209

geetodamax retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

7 months ago

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.