wahyu vh

Guys, pemerintah baru saja mengumumkan sesuatu yang dikemas sebagai kabar baik untuk rakyat kecil. KPR 40 tahun. Cicilan hanya Rp773.000 per bulan. Pekerja bergaji Rp2 juta bisa punya rumah. Kedengarannya bagus. Kedengarannya pro rakyat. Kedengarannya seperti solusi. Tapi gue minta lo berhenti sejenak dan pikirkian apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan solusi. Ini adalah desain perbudakan yang dilegalkan. KPR 40 tahun artinya lo mulai mencicil rumah usia 25 lo baru selesai di usia 65 tahun. Tepat saat pensiun. Tepat saat lo tidak punya penghasilan lagi. Seluruh masa produktif hidup lo dari muda sampai tua habis untuk membayar satu rumah. Bukan untuk menabung. Bukan untuk investasi. Bukan untuk pendidikan anak. Bukan untuk menikmati hidup. Untuk cicilan rumah yang tidak akan lunas sampai lo pensiun. Dan ini yang paling mengerikan dari kalkulasinya: Gaji Rp2 juta per bulan. Cicilan Rp773.000 per bulan. Itu 38,6% dari seluruh penghasilan hanya untuk cicilan rumah. Belum makan. Belum transportasi. Belum listrik. Belum air. Belum biaya anak sekolah. Belum biaya sakit. Sisa untuk hidup: Rp1,2 juta sebulan. Rp40.000 per hari. Dengan Rp40.000 per hari lo harus makan, transport, bayar semua kebutuhan hidup. Di era rupiah Rp17.600 per dolar. Di era harga pangan yang terus naik karena kedelai, gandum, dan minyak semuanya impor dalam dolar. Dan ini yang tidak pernah diceritakan pemerintah: Total yang lo bayar selama 40 tahun dengan bunga bukan hanya harga rumahnya. Lo membayar harga rumah ditambah bunga selama 40 tahun. Yang bisa berarti lo membayar dua sampai tiga kali lipat harga asal rumah itu. Rumah yang secara teknis bisa lo beli Rp200 juta lo bayar Rp400-600 juta selama 40 tahun. Selisihnya masuk ke mana? Ke sistem keuangan. Ke bank. Ke Tapera. Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain dipaksa membayar premium berlipat-lipat hanya karena mereka tidak punya uang di awal. Dan lo tahu apa yang paling gue ingat dari ini: John D. Rockefeller pernah bilang sesuatu yang sangat terkenal dan sangat mengerikan: "Saya tidak menginginkan bangsa pemikir. Saya menginginkan bangsa pekerja." Dan cara paling efektif untuk memastikan orang tidak berpikir kritis adalah memastikan mereka terlalu sibuk memikirkan cicilan. Orang yang gajinya Rp2 juta dan cicilannya Rp773.000 tidak punya bandwidth mental untuk memikirkan kenapa rupiah melemah. Tidak punya waktu untuk mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan dipotong 44%. Tidak punya energi untuk marah tentang Nadiem yang dituntut 27 tahun atau Noel yang bilang menyesal tidak korupsi lebih banyak. Mereka terlalu lelah. Terlalu sibuk bertahan. Terlalu tenggelam dalam tekanan cicilan yang tidak akan selesai sampai mereka pensiun. Itu bukan kebijakan perumahan. Itu adalah mekanisme kontrol sosial. Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi: Gaji tidak naik signifikan. Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta. Tabungan rata-rata turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta. Rupiah Rp17.600. Harga pangan naik. Guru honorer digaji di bawah UMP. Tapi solusi yang ditawarkan bukan menaikkan upah. Bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Bukan memastikan inflasi terkendali. Solusinya: perpanjang tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun. Supaya cicilan per bulannya kelihatan lebih kecil padahal total yang dibayar jauh lebih besar. Supaya lebih banyak orang bisa masuk ke dalam sistem utang jangka panjang yang mengikat mereka seumur hidup produktif. Ini bukan membantu rakyat memiliki rumah. Ini membantu sistem keuangan memiliki rakyat. Dan yang paling miris: Pemerintah mengklaim ini sebagai kebijakan pro rakyat. Sebagai solusi untuk krisis perumahan. Sebagai bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi coba bayangkan satu skenario sederhana: Lo mulai KPR di usia 25 dengan gaji Rp2 juta. Lo cicil selama 40 tahun. Di tahun ke-15 usia lo 40 rupiah makin melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lo di-PHK karena otomasi AI atau karena bisnis tempat lo kerja bangkrut karena investor asing kabur. Cicilan tetap harus dibayar. Rumah disita kalau tidak bayar. Lo kehilangan segalanya setelah 15 tahun mencicil. Itu bukan kepemilikan rumah. Itu adalah ilusi kepemilikan yang bisa diambil kapan saja kalau lo tidak bisa membayar. KPR 40 tahun bukan solusi krisis perumahan. Itu adalah pengakuan resmi bahwa gaji rakyat Indonesia terlalu kecil untuk membeli rumah dengan cara yang wajar dan alih-alih menaikkan gaji atau menurunkan harga rumah, pemerintah memilih memperpanjang masa perbudakan finansialnya. Rockefeller tidak membutuhkan rantai untuk mengikat pekerjanya. Dia cukup memastikan mereka punya cukup utang untuk tidak berani berhenti bekerja. KPR 40 tahun adalah versi modern dari filosofi itu. Diberikan dengan senyum. Dikemas sebagai bantuan. D an dirayakan sebagai terobosan kebijakan. Sementara yang sebenarnya terjadi adalah: rakyat yang sudah kelelahan dipastikan akan terus kelelahan untuk empat puluh tahun ke depan.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, pemerintah baru saja mengumumkan sesuatu yang dikemas sebagai kabar baik untuk rakyat kecil.

KPR 40 tahun.
Cicilan hanya Rp773.000 per bulan.
Pekerja bergaji Rp2 juta bisa punya rumah.

Kedengarannya bagus.
Kedengarannya pro rakyat. Kedengarannya seperti solusi.

Tapi gue minta lo berhenti sejenak dan pikirkian apa yang sebenarnya sedang terjadi.

Ini bukan solusi.
Ini adalah desain perbudakan yang dilegalkan.

KPR 40 tahun artinya lo mulai mencicil rumah
usia 25 lo baru selesai di usia 65 tahun.
Tepat saat pensiun.
Tepat saat lo tidak punya penghasilan lagi.

Seluruh masa produktif hidup lo dari muda sampai tua habis untuk membayar satu rumah.
Bukan untuk menabung.
Bukan untuk investasi.
Bukan untuk pendidikan anak.
Bukan untuk menikmati hidup.

Untuk cicilan rumah yang tidak akan lunas sampai lo pensiun.

Dan ini yang paling mengerikan dari kalkulasinya:
Gaji Rp2 juta per bulan.
Cicilan Rp773.000 per bulan.
Itu 38,6% dari seluruh penghasilan hanya untuk cicilan rumah.
Belum makan.
Belum transportasi.
Belum listrik.
Belum air.
Belum biaya anak sekolah.
Belum biaya sakit.

Sisa untuk hidup: Rp1,2 juta sebulan.
Rp40.000 per hari.
Dengan Rp40.000 per hari lo harus makan, transport, bayar semua kebutuhan hidup.

Di era rupiah Rp17.600 per dolar.
Di era harga pangan yang terus naik karena kedelai, gandum, dan minyak semuanya impor dalam dolar.

Dan ini yang tidak pernah diceritakan pemerintah:

Total yang lo bayar selama 40 tahun dengan bunga bukan hanya harga rumahnya.
Lo membayar harga rumah ditambah bunga selama 40 tahun.
Yang bisa berarti lo membayar dua sampai tiga kali lipat harga asal rumah itu.

Rumah yang secara teknis bisa lo beli Rp200 juta lo bayar Rp400-600 juta selama 40 tahun.
Selisihnya masuk ke mana?
Ke sistem keuangan. Ke bank. Ke Tapera.

Rakyat kecil yang tidak punya pilihan lain dipaksa membayar premium berlipat-lipat hanya karena mereka tidak punya uang di awal.

Dan lo tahu apa yang paling gue ingat dari ini:

John D. Rockefeller pernah bilang sesuatu yang sangat terkenal dan sangat mengerikan:

"Saya tidak menginginkan bangsa pemikir.
Saya menginginkan bangsa pekerja."

Dan cara paling efektif untuk memastikan orang tidak berpikir kritis adalah memastikan mereka terlalu sibuk memikirkan cicilan.

Orang yang gajinya Rp2 juta dan cicilannya Rp773.000 tidak punya bandwidth mental untuk memikirkan kenapa rupiah melemah.

Tidak punya waktu untuk mempertanyakan kenapa anggaran pendidikan dipotong 44%.

Tidak punya energi untuk marah tentang Nadiem yang dituntut 27 tahun atau Noel yang bilang menyesal tidak korupsi lebih banyak.

Mereka terlalu lelah.
Terlalu sibuk bertahan.
Terlalu tenggelam dalam tekanan cicilan yang tidak akan selesai sampai mereka pensiun.

Itu bukan kebijakan perumahan.
Itu adalah mekanisme kontrol sosial.

Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi:

Gaji tidak naik signifikan.
Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta.
Tabungan rata-rata turun dari Rp3 juta ke Rp1,5 juta. Rupiah Rp17.600.
Harga pangan naik.
Guru honorer digaji di bawah UMP.

Tapi solusi yang ditawarkan bukan menaikkan upah.
Bukan menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Bukan memastikan inflasi terkendali.

Solusinya:
perpanjang tenor KPR dari 30 tahun menjadi 40 tahun.
Supaya cicilan per bulannya kelihatan lebih kecil padahal total yang dibayar jauh lebih besar.

Supaya lebih banyak orang bisa masuk ke dalam sistem utang jangka panjang yang mengikat mereka seumur hidup produktif.

Ini bukan membantu rakyat memiliki rumah.
Ini membantu sistem keuangan memiliki rakyat.

Dan yang paling miris:
Pemerintah mengklaim ini sebagai kebijakan pro rakyat.
Sebagai solusi untuk krisis perumahan.
Sebagai bukti bahwa pemerintah peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tapi coba bayangkan satu skenario sederhana:
Lo mulai KPR di usia 25 dengan gaji Rp2 juta.
Lo cicil selama 40 tahun.

Di tahun ke-15 usia lo 40 rupiah makin melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan lo di-PHK karena otomasi AI atau karena bisnis tempat lo kerja bangkrut karena investor asing kabur.

Cicilan tetap harus dibayar.
Rumah disita kalau tidak bayar.
Lo kehilangan segalanya setelah 15 tahun mencicil.

Itu bukan kepemilikan rumah.
Itu adalah ilusi kepemilikan yang bisa diambil kapan saja kalau lo tidak bisa membayar.

KPR 40 tahun bukan solusi krisis perumahan.
Itu adalah pengakuan resmi bahwa gaji rakyat Indonesia terlalu kecil untuk membeli rumah dengan cara yang wajar dan alih-alih menaikkan gaji atau menurunkan harga rumah, pemerintah memilih memperpanjang masa perbudakan finansialnya.

Rockefeller tidak membutuhkan rantai untuk mengikat pekerjanya.

Dia cukup memastikan mereka punya cukup utang untuk tidak berani berhenti bekerja.

KPR 40 tahun adalah versi modern dari filosofi itu. Diberikan dengan senyum.
Dikemas sebagai bantuan. D
an dirayakan sebagai terobosan kebijakan.

Sementara yang sebenarnya terjadi adalah: rakyat yang sudah kelelahan dipastikan akan terus kelelahan untuk empat puluh tahun ke depan.

156

688

299

147K

gepil retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

about 1 month ago

Guys, kalau yang mengkritik MBG adalah pengamat ekonomi atau oposisi politik itu mudah diabaikan. Tinggal bilang mereka tidak suka pemerintah, selesai. Tapi kalau yang berbicara adalah Deddy Corbuzier orang yang dulu bela program ini mati-matian di depan jutaan subscriber-nya itu adalah sinyal yang jauh lebih keras dan jauh lebih sulit untuk dibungkam. Apa yang Deddy bilang: "Waktu itu saya bela mati-matian program MBG, karena menurut saya pribadi pada saat itu program ini mulia banget." Dan sekarang dia menyesal pernah membelanya. Bukan karena idenya salah. Tapi karena implementasinya berantakan. Supply chain kacau. Anggaran bocor di lapangan. Tidak ada piloting sebelum program diluncurkan ke skala masif. Tidak ada pengawasan yang memadai. Dan bukti paling viral yang dia sebut: mitra SPPG yang berjoget sambil pamer insentif harian Rp6 juta. Di saat program ini diklaim untuk mengatasi kekurangan gizi anak-anak ada pihak yang justru menikmati uang itu sambil joget di depan kamera. Ini bukan soal Deddy saja ini soal pola yang berulang: Feri Amsari yang hadir di podcast itu menyambungkan dengan cara yang sangat tepat: dia tidak menolak IKN karena konsepnya buruk. Dia menolak cara mewujudkannya. Dan hal yang sama persis terjadi dengan MBG. Ini adalah pola yang sudah sangat dikenal dalam sejarah kebijakan publik Indonesia. Ide bagus di atas kertas, kacau saat dieksekusi. Bukan karena tidak ada orang pintar yang merancangnya tapi karena tidak ada mekanisme kontrol yang jujur selama pelaksanaannya. Tidak ada pilot project berarti tidak ada kesempatan untuk menemukan masalah sebelum uang ratusan triliun digelontorkan. Tidak ada pengawasan yang ketat berarti setiap titik distribusi adalah peluang kebocoran. Dan kebocoran itu tidak hilang ke udara dia masuk ke kantong orang-orang yang tepat waktu berjoget di depan kamera. Yang paling miris: Program yang diklaim untuk mengatasi malnutrisi anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan dan infrastruktur ternyata sebagian anggarannya mengalir ke insentif harian mitra SPPG Rp6 juta per hari. Rp6 juta per hari. Untuk seseorang yang tugasnya mendistribusikan makanan. Sementara guru honorer yang mendidik anak-anak yang sama masih ada yang digaji di bawah Rp500.000 per bulan. Ini bukan soal sirik atau iri. Ini soal prioritas yang sangat tidak masuk akal. Deddy Corbuzier tidak anti pemerintah. Dia tidak sedang cari panggung oposisi. Dia adalah orang yang genuinely percaya pada program ini dan rela menggunakan platform jutaan subscriber-nya untuk membelanya. Dan sekarang dia bilang menyesal. Itu bukan kritik dari musuh. Itu evaluasi dari orang yang tadinya ada di pihak yang sama. Dan justru karena itulah sulit untuk tidak mendengarnya. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan "apakah idenya bagus" semua orang setuju idenya bagus. Pertanyaannya adalah: sudah berapa triliun yang keluar, sudah berapa yang sampai ke anak-anak yang benar-benar kekurangan gizi, dan siapa yang bertanggung jawab atas semua yang bocor di antaranya? Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan data yang jelas dan transparan maka kekecewaan Deddy Corbuzier hanyalah satu dari sekian banyak suara yang akan terus datang.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, kalau yang mengkritik MBG adalah pengamat ekonomi atau oposisi politik itu mudah diabaikan. Tinggal bilang mereka tidak suka pemerintah, selesai.

Tapi kalau yang berbicara adalah Deddy Corbuzier orang yang dulu bela program ini mati-matian di depan jutaan subscriber-nya itu adalah sinyal yang jauh lebih keras dan jauh lebih sulit untuk dibungkam.

Apa yang Deddy bilang:
"Waktu itu saya bela mati-matian program MBG, karena menurut saya pribadi pada saat itu program ini mulia banget."

Dan sekarang dia menyesal pernah membelanya.
Bukan karena idenya salah.
Tapi karena implementasinya berantakan.
Supply chain kacau.

Anggaran bocor di lapangan.
Tidak ada piloting sebelum program diluncurkan
ke skala masif.
Tidak ada pengawasan yang memadai.

Dan bukti paling viral yang dia sebut:
mitra SPPG yang berjoget sambil pamer insentif harian Rp6 juta.

Di saat program ini diklaim untuk mengatasi kekurangan gizi anak-anak ada pihak yang justru menikmati uang itu sambil joget di depan kamera.

Ini bukan soal Deddy saja
ini soal pola yang berulang:
Feri Amsari yang hadir di podcast itu menyambungkan dengan cara yang sangat tepat:
dia tidak menolak IKN karena konsepnya buruk.

Dia menolak cara mewujudkannya.
Dan hal yang sama persis terjadi dengan MBG.

Ini adalah pola yang sudah sangat dikenal dalam sejarah kebijakan publik Indonesia.
Ide bagus di atas kertas, kacau saat dieksekusi.

Bukan karena tidak ada orang pintar yang merancangnya tapi karena tidak ada mekanisme kontrol yang jujur selama pelaksanaannya.

Tidak ada pilot project berarti tidak ada kesempatan untuk menemukan masalah sebelum uang ratusan triliun digelontorkan.

Tidak ada pengawasan yang ketat berarti setiap titik distribusi adalah peluang kebocoran.
Dan kebocoran itu tidak hilang ke udara dia masuk ke kantong orang-orang yang tepat waktu berjoget di depan kamera.

Yang paling miris:
Program yang diklaim untuk mengatasi malnutrisi anak-anak Indonesia yang anggarannya dipotong dari berbagai pos termasuk pendidikan dan infrastruktur ternyata sebagian anggarannya mengalir ke insentif harian mitra SPPG Rp6 juta per hari.

Rp6 juta per hari.
Untuk seseorang yang tugasnya mendistribusikan makanan.
Sementara guru honorer yang mendidik anak-anak yang sama masih ada yang digaji di bawah Rp500.000 per bulan.

Ini bukan soal sirik atau iri.
Ini soal prioritas yang sangat tidak masuk akal.

Deddy Corbuzier tidak anti pemerintah.
Dia tidak sedang cari panggung oposisi.
Dia adalah orang yang genuinely percaya pada program ini dan rela menggunakan platform jutaan subscriber-nya untuk membelanya.

Dan sekarang dia bilang menyesal.
Itu bukan kritik dari musuh.
Itu evaluasi dari orang yang tadinya
ada di pihak yang sama.
Dan justru karena itulah sulit untuk tidak mendengarnya.

Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah
bukan "apakah idenya bagus"
semua orang setuju idenya bagus.

Pertanyaannya adalah:
sudah berapa triliun yang keluar,
sudah berapa yang sampai ke anak-anak yang benar-benar kekurangan gizi,
dan siapa yang bertanggung jawab
atas semua yang bocor di antaranya?

Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan data yang jelas dan transparan maka kekecewaan Deddy Corbuzier hanyalah satu dari sekian banyak suara yang akan terus datang.

275

202

194K

gepil retweeted

Hidup sebagai +62

@Hidupsebagai62

about 1 month ago

FAKTA JUJUR SOAL MAUNG: MESIN, SASIS DAN KOMPONEN DASAR IMPOR DARI KOREA DESAIN MIRIP REXTON KOREA KOK BANGGA? 100% BUATAN INDONESIA KATANYA, NYATANYA? Sejak Maung MV3 Garuda Limousine tampil di KTT ASEAN ke-48 di Filipina, banyak yang bertanya dengan nada skeptis: "Ini beneran buatan Indonesia atau cuma rakitan?" Mari kita bongkar habis, jujur tanpa ditutup-tutupi. FAKTA 1: BUKAN 100% BUATAN INDONESIA DAN PEMERINTAH SENDIRI YANG BILANG Maung MV3 Garuda memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 70 persen. Sisa 30 persennya berasal dari Korea Selatan khususnya mesin, sasis, dan lantai dasar menggunakan komponen dari SsangYong dan Mercedes-Benz. Bukan rahasia. Kepala Staf Kepresidenan yang mengumumkan sendiri. Jadi siapapun yang bilang ini "100% buatan Indonesia" memang kurang tepat. FAKTA 2: MIRIP SSANGYONG REXTON DAN INI BUKAN TUDUHAN, INI KONFIRMASI Beredar kabar di media sosial bahwa Maung memiliki kemiripan dengan Ssangyong Rexton. Kemiripan terlihat dari bagian dasbor, pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling, hingga setir. Spesifikasi mesin pun identik: turbo diesel 2.200 cc dengan tenaga 202 PS. Ini bukan jiplakan ini transfer teknologi dan kemitraan industri. Cara yang sama dilakukan Korea Selatan sendiri ketika membangun industri otomotifnya dari nol di era 1970-80an, menggunakan mesin Mitsubishi dan platform Ford sebelum akhirnya mandiri. FAKTA 3: TAPI DESAIN, REKAYASA, DAN SISTEM KEAMANAN ITU KARYA PINDAD Proses produksi dimulai dari penyusunan spesifikasi teknis dalam dokumen System Requirement Specification, lalu tim engineering Pindad mengembangkan desain, membuat komponen utama seperti bodi, pintu, dan fender, dilanjutkan body welding, pengecatan, perakitan akhir, hingga pengujian dan sertifikasi keamanan. Armor composite tahan peluru, kaca antipeluru B5/B6, sistem run-flat tyre itu semua dikerjakan Pindad. Bukan tinggal pasang komponen Korea lalu cat putih. FAKTA 4: APAKAH LAYAK JADI KENDARAAN PRESIDEN? Di sinilah pertanyaan serius perlu dijawab dengan jujur. Kecepatan maksimalnya hanya 100 km/jam jauh di bawah The Beast milik Presiden AS yang bisa melampaui 150 km/jam dengan bobot 9 ton dan sistem pertahanan setara kendaraan militer penuh. Namun untuk konteks kawasan ASEAN dan standar negara berkembang, perlindungan antipeluru level B5/B6 dan armor NATO-grade adalah standar yang layak dan sudah dipakai banyak negara. Yang perlu dicatat: ada varian khusus yang dikembangkan untuk kendaraan dinas menteri, pejabat tinggi, dan kendaraan kepresidenan dengan standar keamanan tinggi. Jadi ini bukan versi biasa yang dijual ke sipil. KESIMPULAN JUJUR Maung bukan mobil buatan Indonesia dari nol secara penuh. Tapi ia juga bukan sekadar rakitan biasa. Ia adalah kendaraan yang didesain, direkayasa, dan diproduksi di Indonesia dengan fondasi teknologi dari mitra global, persis seperti yang dilakukan hampir semua industri otomotif nasional di dunia saat masih berkembang. Apakah sudah setara The Beast atau Rolls-Royce Phantom kepresidenan? SANGAT BELUM Tapi apakah ini pencapaian nyata industri pertahanan Indonesia yang patut diteruskan dan ditingkatkan? Perlu dicermati JADI PANTASKAH KITA BERBANGGA? JANGAN2 JADI BERCANDAAN ORG KOREA... HAHAHA

Hidupsebagai62's tweet photo. FAKTA JUJUR SOAL MAUNG:
MESIN, SASIS DAN KOMPONEN DASAR IMPOR DARI KOREA
DESAIN MIRIP REXTON KOREA
KOK BANGGA?

100% BUATAN INDONESIA KATANYA,
NYATANYA?

Sejak Maung MV3 Garuda Limousine tampil di KTT ASEAN ke-48 di Filipina, banyak yang bertanya dengan nada skeptis:
"Ini beneran buatan Indonesia atau cuma rakitan?"
Mari kita bongkar habis, jujur tanpa ditutup-tutupi.

FAKTA 1: BUKAN 100% BUATAN INDONESIA DAN PEMERINTAH SENDIRI YANG BILANG

Maung MV3 Garuda memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 70 persen. Sisa 30 persennya berasal dari Korea Selatan khususnya mesin, sasis, dan lantai dasar menggunakan komponen dari SsangYong dan Mercedes-Benz.

Bukan rahasia.
Kepala Staf Kepresidenan yang mengumumkan sendiri.
Jadi siapapun yang bilang ini "100% buatan Indonesia" memang kurang tepat.

FAKTA 2: MIRIP SSANGYONG REXTON DAN INI BUKAN TUDUHAN, INI KONFIRMASI

Beredar kabar di media sosial bahwa Maung memiliki kemiripan dengan Ssangyong Rexton. Kemiripan terlihat dari bagian dasbor, pengontrol AC, konsol tengah, tuas persneling, hingga setir.
Spesifikasi mesin pun identik: turbo diesel 2.200 cc dengan tenaga 202 PS.

Ini bukan jiplakan ini transfer teknologi dan kemitraan industri.
Cara yang sama dilakukan Korea Selatan sendiri ketika membangun industri otomotifnya dari nol di era 1970-80an, menggunakan mesin Mitsubishi dan platform Ford sebelum akhirnya mandiri.

FAKTA 3: TAPI DESAIN, REKAYASA, DAN SISTEM KEAMANAN ITU KARYA PINDAD

Proses produksi dimulai dari penyusunan spesifikasi teknis dalam dokumen System Requirement Specification, lalu tim engineering Pindad mengembangkan desain, membuat komponen utama seperti bodi, pintu, dan fender, dilanjutkan body welding, pengecatan, perakitan akhir, hingga pengujian dan sertifikasi keamanan.

Armor composite tahan peluru, kaca antipeluru B5/B6, sistem run-flat tyre itu semua dikerjakan Pindad.
Bukan tinggal pasang komponen Korea lalu cat putih.

FAKTA 4: APAKAH LAYAK JADI KENDARAAN PRESIDEN?

Di sinilah pertanyaan serius perlu dijawab dengan jujur.
Kecepatan maksimalnya hanya 100 km/jam jauh di bawah The Beast milik Presiden AS yang bisa melampaui 150 km/jam dengan bobot 9 ton dan sistem pertahanan setara kendaraan militer penuh.

Namun untuk konteks kawasan ASEAN dan standar negara berkembang, perlindungan antipeluru level B5/B6 dan armor NATO-grade adalah standar yang layak dan sudah dipakai banyak negara.

Yang perlu dicatat:
ada varian khusus yang dikembangkan untuk kendaraan dinas menteri, pejabat tinggi, dan kendaraan kepresidenan dengan standar keamanan tinggi.

Jadi ini bukan versi biasa yang dijual ke sipil.

KESIMPULAN JUJUR

Maung bukan mobil buatan Indonesia dari nol secara penuh.

Tapi ia juga bukan sekadar rakitan biasa. Ia adalah kendaraan yang didesain, direkayasa, dan diproduksi di Indonesia dengan fondasi teknologi dari mitra global, persis seperti yang dilakukan hampir semua industri otomotif nasional di dunia saat masih berkembang.

Apakah sudah setara The Beast atau Rolls-Royce Phantom kepresidenan?

SANGAT BELUM

Tapi apakah ini pencapaian nyata industri pertahanan Indonesia yang patut diteruskan dan ditingkatkan?

Perlu dicermati

JADI PANTASKAH KITA BERBANGGA?
JANGAN2 JADI BERCANDAAN ORG KOREA...
HAHAHA

306

113

107K

gepil retweeted

Lambe Saham

@LambeSahamjja

about 2 months ago

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia. 1 Mei — Hari Buruh. Prabowo hadir di Monas. Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi. Berpidato. Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah. 2 Mei — Hari Pendidikan Nasional. Prabowo rapat tertutup di Hambalang. Tidak ada seremoni khusus. Tidak ada pidato untuk guru dan siswa. Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas. Bukan kebetulan ini adalah pilihan. Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat. Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik. Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi. Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas. Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana. Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik. Makanya satu dirayakan dengan meriah. Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang. Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet: 8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran. 2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi. Pola ini konsisten. Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama: "Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia." Tanpa angka. Tanpa target. Tanpa timeline. Tanpa akuntabilitas. Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini: Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak. Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi. Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah. Bukan ide buruk. Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai. Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih: Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali. Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat. Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi. Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya. "Ing ngarsa sung tulada." Di depan memberi teladan. Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia? Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar. Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis. Bukan salah buruhnya. Mereka memang harus diperjuangkan. Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan. Itu politik. Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

LambeSahamjja's tweet photo. Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

212

431

237K

gepil retweeted

LPEM FEB UI

@LPEMFEBUI

2 months ago

3x Survei LPEM Berturut-Turut: 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗔𝗵𝗹𝗶 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗹𝗶𝗵𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗯𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮‼️ Ini bukan penilaian pengamat biasa ya, tapi para ekonom S2-S3 dengan insight ekonomi yang kuat. 🙏😌 🔍Baca hasil survei selengkapnya: https://t.co/6WFFeCKsCF #LPEMFEBUI #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #SurveiEkonomi #DataEkonomi #AnalisisEkonomiSosial #HasilSurvei #Ekonomi

LPEMFEBUI's tweet photo. 3x Survei LPEM Berturut-Turut:
𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗔𝗵𝗹𝗶 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗹𝗶𝗵𝗮𝘁 𝗣𝗲𝗿𝗯𝗮𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮‼️

Ini bukan penilaian pengamat biasa ya, tapi para ekonom S2-S3 dengan insight ekonomi yang kuat. 🙏😌

🔍Baca hasil survei selengkapnya: https://t.co/6WFFeCKsCF

#LPEMFEBUI #LembagaPenyelidikanEkonomiMasyarakat #EkonomiIndonesia #SurveiEkonomi
#DataEkonomi #AnalisisEkonomiSosial #HasilSurvei #Ekonomi

948

525

202

36K

wahyu vh @gepil

3 months ago

@kompascom Omon-omon jauh dari realita @paktuasudahlah

wahyu vh @gepil

3 months ago

@liputan6dotcom Goblok kok Ra entek2

wahyu vh @gepil

3 months ago

@PresidenKopi Pak tua sudahlah, anda sudah terlihat lelah..

gepil retweeted

ꦩꦸꦂꦠꦝ

@MurtadhaOne1

4 months ago

Warning buat Indonesia

227

204K

gepil retweeted

ꦩꦸꦂꦠꦝ

@MurtadhaOne1

4 months ago

MENGULIK KOPDES MERAH PUTIH Dikasih pimjaman 3 M di awal Untuk bangunan dan perlengkapan habis 2,5 M Sisanya 500 juta buat modal usaha Lalu diwajibkan mecicil utang 50 juta per bulan Mission Imposible?

211

762

293

119K

gepil retweeted

Slank Band

@slankdotcom

6 months ago

OUT NOW!!! Single terbaru @slankdotcom - "Republik Fufufafa". Saksikan video music-nya di channel Youtube Slank & streaming audionya di DSP favorit kalian!! Klik https://t.co/FcdKoUBSLB Song credit Songwriter: BimbimSlank Arrangement: Slank Recording at: Flat 5 Studio Production: SlankRecords Slank are: Bimbim (Drums) Kaka (Vocals) Ridho (Guitar) Ivanka (Bass) Abdee (Guitar) Mixing & Mastering: Stephan Santoso Tracking: Memed MV Credit Production House : Analoog Executive Producer : Heret Frasthio Director : Riandhani Yudha Pamungkas Producer : Putri Soesilo Direct of Photography : Juan Setiadarma 1st AC : Parwin Singh 2nd AC : Hadi Prayitno Gaffer : Jendral Wijaya Grip : Ahlan Meisar Rusandi DIT : Alfred Poniman Dolly guard : Yayi Lighting technician: Wahyu, Matthew, Billy, Satrio, Akmal Lighting guard: Syahru, Tantan MUA : Ira Sumardi and Team, Sugi and team Photographer Album : Heret Frasthio Photographer assistant : Ari, Lukas, Ali Photogrpher BTS : Iwan Dinata , santika , Arief Budiman Art Director : Budi Crew Artistik : Wekyn, Mutiara, Afif, Nasrul, Reyhan, Triyanto , Eko, Alona Offline Editing: Oki Widianto Online Editing : Brian Huda Visual Effect : Kaka Daysela, Ainun Khamdan BTS Video : Adnan Ramadhan, Ferry Nugroho Equipment support MSP Film Equipment Hollyland Sony Indonesia Dzo Film Pentax Kodak Bisasinema Bersoreria 2H Photography Rusty Project #Slank #RepublikFufufafa #NewSingle